 |
| Suasana rapat terpadu di Pemkab Dairi. (Foto/Istimewa). |
DAIRI – nduma.id
Pemerintah Kabupaten Dairi terus berupaya merumuskan solusi terbaik atas persoalan Keramba Jaring Apung (KJA) di Desa Silalahi II, Kecamatan Silahisabungan.
Bupati Dairi, Vickner Sinaga, memimpin langsung rapat terpadu tindak lanjut penataan keramba, Selasa 4 Agustus 2026, sekaligus merespons keluhan warga yang menilai keberadaan ribuan petak keramba mengancam lingkungan dan potensi wisata kawasan Danau Toba.
Rapat menjadi wadah penampungan pandangan dari berbagai pihak, mulai dari masyarakat, unsur Forkopimda, hingga perangkat daerah, guna mencari jalan keluar yang adil dan berkelanjutan.
Diketahui, penertiban keramba sebenarnya sudah pernah dilakukan pada 2021, namun jumlahnya kembali bertambah dan meluas.
Data yang dipaparkan Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup, Rickson Panggabean, menunjukkan saat ini tercatat sekitar 2.877 petak keramba di kawasan Silalahi.
Sebanyak 216 petak sempat ditertibkan sebelumnya, namun hingga kini pemilik keramba belum membongkar secara mandiri meski telah menerima surat teguran.
Pemerintah Kecamatan dan Desa pun mendukung langkah penataan demi menjaga kelestarian lingkungan dan mendorong pengembangan wisata desa.
Anggota DPRD Dairi, Fitrianto Berampu, mengusulkan agar pemerintah menyusun peta lokasi yang layak untuk budidaya, mengkaji teknologi yang meminimalkan pencemaran, sekaligus menyusun konsep wisata yang selaras dengan pelestarian Danau Toba.
Ia juga menyarankan agar opsi kompensasi atau ganti rugi turut dikaji sebagai bagian dari penyelesaian.
Mendengar beragam usulan tersebut, Bupati Vickner Sinaga menegaskan tidak akan mengambil keputusan secara tergesa-gesa.
Setiap kebijakan pasti memiliki dampak, sehingga keputusan harus didasari kajian yang matang.
"Kita mencari solusi terbaik bagi seluruh masyarakat Dairi. Tidak ada keputusan yang benar-benar tanpa risiko. Karena itu, kita ingin solusi yang bijak dan tetap mendengar aspirasi semua pihak, termasuk para pemilik keramba, sebelum menetapkan keputusan akhir," tegas Bupati.
Pemkab Dairi berencana melibatkan perguruan tinggi untuk menyusun kajian akademis yang menjadi dasar penetapan kebijakan penataan keramba secara menyeluruh dan berkelanjutan.
Rapat turut dihadiri unsur Forkopimda, Staf Ahli Bupati Anggara Sinurat, Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Iwan Taruna Berutu, Sekretaris Dinas Pertanian Siska Tampubolon, Camat Silahisabungan Iwan Simarmata, perwakilan masyarakat Desa Silalahi II, serta pemangku kepentingan lainnya.
Penulis: Real
Redaktur: Rudi
