![]() |
| Kadis Pendidikan Kabupaten Dairi memberikan arahan di giat Jaksa BerGuru. (Foto/Istimewa). |
DAIRI — nduma.id.
Kejaksaan Negeri Dairi bersama Dinas Pendidikan Kabupaten Dairi menggelar Program "Jaksa Sahabat Pendidik" bertema "Jaksa BerGuru" atau Jaksa Bersama Guru. Kamis, 22 Oktober 2026, pukul 10.00 WIB.
Giat yang digelar di Aula Dinas Pendidikan Kabupaten Dairi ini dinilai menjadi langkah strategis untuk memastikan pelaksanaan Program Revitalisasi Satuan Pendidikan Tahun Anggaran 2026, agar berjalan transparan dan akuntabel.
Kegiatan dihadiri Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Dairi, Jaspin S.L. Sihombing, Kepala Kejaksaan Negeri Dairi, Bima Yuda Asmara, S.H., M.H., serta para kepala sekolah se-Kabupaten Dairi, bertujuan memperkuat sinergi antarlembaga dalam mewujudkan tata kelola pendidikan yang berintegritas.
"Program ini sangat baik agar pengelolaan anggaran pendidikan tidak terjadi penyimpangan," kata Jaspin S.L. Sihombing, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Dairi.
Dalam sambutannya, Jaspin menyambut baik kehadiran Kejaksaan Negeri Dairi melalui program ini.
Menurutnya, pendampingan hukum sangat penting agar pengelolaan anggaran pendidikan berjalan sesuai ketentuan dan terhindar dari penyimpangan.
Sementara itu, Kepala Kejaksaan Negeri Dairi, Bima Yuda Asmara, menegaskan bahwa program revitalisasi merupakan investasi negara untuk masa depan generasi.
"Para kepala sekolah, guru, dan panitia harus memahami tanggung jawabnya dengan mencermati setiap aturan yang berlaku dalam penerimaan bantuan pemerintah," ujarnya.
Kajari juga mengajak seluruh insan pendidikan untuk tidak ragu berkonsultasi dengan pihak kejaksaan apabila menghadapi kendala dalam pengelolaan anggaran.
"Penyelenggaraan pendidikan harus dijaga bersama mulai dari pengelolaan anggaran, pengadaan barang dan jasa, pembangunan sarana prasarana, hingga pengelolaan aset semuanya harus berjalan transparan, akuntabel, dan sesuai peraturan," tandas Bima.
Program Revitalisasi Satuan Pendidikan Tahun 2026 mencakup 25 satuan PAUD, 26 SD, dan 9 SMP di Kabupaten Dairi.
Fokusnya adalah peningkatan sarana dan prasarana pendidikan melalui rehabilitasi, pembangunan, dan penyediaan fasilitas.
Program Jaksa Sahabat Pendidik mengedepankan pendekatan pencegahan melalui delapan pilar utama.
1. Pencegahan tindak pidana korupsi, melalui pemberian pemahaman kepada insan pendidikan mengenai risiko penyimpangan dan praktik korupsi dalam pelaksanaan program revitalisasi.
2. Pendampingan dan penerangan hukum, yaitu memberikan penjelasan mengenai ketentuan peraturan perundang-undangan agar pelaksanaan program sesuai dengan aturan yang berlaku.
3. Transparansi dan akuntabilitas, mendorong keterbukaan dalam pengelolaan anggaran serta pertanggungjawaban penggunaan dana program revitalisasi.
4. Tertib administrasi dan pengelolaan keuangan, meliputi kelengkapan dokumen, pencatatan transaksi, penyimpanan bukti pengeluaran, serta penyusunan laporan pertanggungjawaban.
5. Pencegahan penyalahgunaan wewenang, dengan memastikan setiap pihak menjalankan tugas dan tanggung jawab sesuai kewenangannya.
6. Pengadaan barang dan jasa yang sesuai ketentuan, dengan memperhatikan prinsip transparansi, efisiensi, efektivitas, dan kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku.
7. Peningkatan integritas dan profesionalisme, membangun budaya kerja yang jujur, bertanggung jawab, dan berorientasi pada kepentingan pendidikan.
8. Penguatan koordinasi dan konsultasi hukum, memberikan ruang komunikasi bagi pihak sekolah dan pelaksana program untuk memahami serta mengantisipasi permasalahan hukum sejak dini.
Prinsip utama yang diusung adalah mencegah sebelum terjadi, mengawal sebelum menyimpang, dan menyelesaikan sebelum menjadi perkara.
Melalui kolaborasi ini, Kejaksaan Negeri Dairi berkomitmen terus mendampingi dunia pendidikan guna memastikan anggaran pendidikan benar-benar bermanfaat bagi peningkatan kualitas layanan pendidikan masyarakat Kabupaten Dairi.
Kajari juga berharap para kepala sekolah dan guru-guru memahami apa yang menjadi tanggungjawab dengan cara membaca menghayati mencermati aturan-aturan yang harus dilakukan dalam penerimaan program dari pemerintah.
"Kegiatan ini merupakan momentum penting untuk menyamakan persepsi sehingga penyelengaraan revitalisasi bisa dilakukan secara transparant," sebut Bima.
Penulis : Rudi
Redaktur : Son
