DPM

DPM

Polres

Polres

Balon Golkar

Balon Golkar
Redaksi
Jumat, 05 Maret 2021, 16:46 WIB
Last Updated 2021-12-21T16:06:32Z
NasionalRagam

Indonesia Election Watch : Pemerintah Dihimbau Tidak Boleh Intervensi Konflik Demokrat


"Rezki Adminanda, S.IP selaku Koordinator Nasional Indonesia Election Watch (IEW), Jumat (5/3)"

Indonesia Election Watch (IEW) menyampaikan pandangan tidak menganggap bahwa apa yang dipertontonkan oleh para lakon partai demokrat kepada khalayak ramai bukan sesuatu yang sehat. Publik bahkan  cukup menyayangkan lemahnya resolusi konflik yang dimiliki oleh Partai Demokrat tersebut.


"Kami tidak mau masuk terlalu dalam perihal keabsahan dan teknik formil dari penyelenggaraan KLB Partai Demokrat tersebut. Yang jelas, Partai Demokrat bukanlah satu-satunya partai yang memiliki konflik internal dalam sepanjang sejarah kepartaian di Indonesia. Terbaru, katakanlah partai Golkar, Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan Partai Berkarya." Tutur Rezki Adminanda, S.IP selaku Koordinator Nasional Indonesia Election Watch (IEW), Jumat (5/3)


IEW menyebut sejauh ini berakhir islah dan damai, kita meminta partai demokrat bisa mencontoh partai-partai tersebut dalam mengkonsolidasikan konflik internal mereka. Jangan larut dengan drama-drama yang menurut IEW malah kontraproduktif dengan tupoksi partai politik dalam mewujudkan kesejahteraan rakyat.


"Kami sudah bisa memprediksikan bahwa dengan akan terselenggaranya KLB ini, akan memunculkan kepengurusan baru. Artinya, terbentuk dualisme kepengurusan." tambahnya


Tahapan selanjutnya IEW menilai akan terjadi perang gagasan dan bahkan tidak menutup kemungkinan akan terjadi aksi kekerasan baik dalam perebutan kantor maupun saling tuding dan adu mulut diberbagai media, hingga kemudian bermuara pada perebutan legalitas (SK Menkumham). 


Terkait kekhawatiran oleh berbagai pengamat yang mengatakan bahwa KLB ini ialah pengambil alihan kekuasaan partai politik oleh pemerintah, kita tidak bisa membenarkan pernyataan ini. 


Siapapun yang nanti mendapatkan legal formil kepengurusan harus berdasarkan kaca mata objektifitas hukum yang berlaku. Pun dikhawatirkan ada ruang intervensi yang akan dilakukan oleh pemerintah, itu bagaimana kemudian para elit politik mampu mengkonsolidasikan gagasan nya. Apakah nanti akan tetap ditangan SBY-AHY atau malah jatuh ketangan kubu KLB. 


Apapun itu, menurut Rezki selaku kordinator nasional, IEW tidak melihat pengaruh yang begitu signifikan. Dibawah pipmpinan SBY-AHY kita juga tidak melihat bahwa Partai Demokrat sebagai partai oposisi yang konsisten dalam mengkritisi kebijakan pemerintah. Persoalan tidak ada jatah kementrian yang didapat suatu partai bukan berarti partai tersebut oposisi. Oposisi atau bukan dilihat dari konsistensi kritisi public policy pemerintah selama ini, kita tidak melihat itu juga di partai demokrat dibawah kepemimpinan SBY-AHY.


"Kami tetap akan mengawal bahwa dinamika partai demokrat ini jangan sampai melebar kemana-mana. Namun  juga akan tetap mengawal bahwa tidak boleh ada campur tangan dalam artian intervensi pemerintah sebagai instrumen kekuasaan dalam memenangkan suatu kubu kepemimpinan partai demokrat kedepan." tutupnya


Terakhir, IEW juga menyampaikan tidak menutup mata bahwa partai politik sara’ akan berbagai kepentingan. Namun, diatas semua konflik kepentingan tersebut ada kemaslahatan rakyat dan kesejahteraan konstituen yang tetap harus diutamakan. Sebagai salah satu instrumen penting demokrasi, partai Demokrat harus bisa bangkit dan kembali bekerja nyata untuk rakyat Indonesia.

(Rahman Hidayat)