Pemkab Dairi koordinasi penurunan stunting terintegrasi. (Foto/ Istimewa)
DAIRI,
Sidikalang – nduma.id
Program stunting
merupakan salah satu isu strategis dalam hal penyusunan RPJMDes bagi 106 Desa
yang melaksanakan Pilkades serentak tahun 2021 lalu.
Hal tersebut dikuatkan dengan Komitmen
Bupati Dairi terkait percepatan penurunan stunting terintegrasi di Kabupaten
Dairi di tahun 2022 ini.
Untuk itu, tim koordinasi penurunan stunting
terintegrasi Kabupaten Dairi melaksanakan analisis situasi yang merupakan aksi
1 pencegahan dan penurunan stunting tahun 2022 yang diselenggarakan di aula
Bappeda Kabupaten Dairi, Senin (21/02/ 2022).
Beberapa topik pembahasan dalam pertemuan
ini antara lain, Analisis hasil pelaksanaan di Tahun 2021 Rencana dan Jadwal
Pelaksanaan di tahun 2022, Cakupan yang tersedia di Master Analisis situasi (Ansit), serta membahas hasil
analisis pengukuran tahun 2021.
Hadir dalam kegiatan ini Organisasi
Perangkat Daerah (OPD) yang terlibat langsung dalam Tim Koordinasi Penurunan
Stunting Terintegrasi Kabupaten Dairi tahun 2022, seperti Bappeda yang diwakili
oleh, Kabid P2M Bappeda Koko. M. Angkat, SAP, MAP, Kabid Litbang Bappeda, Gema
Sihite, DCN, M.Kes, Kabid Kesmas Dinas Kesehatan, dr. Edison Damanik, Kabid
Pemdes, Dinas PMD, Ratna Pasaribu, S.Sos, Kabid KB Dinas P3AP2KB, Anita
Tumanggor, SKM, Kabid Ketahanan Pangan Dinas Pertanian KPP, Meri Deborah
Saragih, S.Pi, Kabid PAUD Dinas Pendidikan, Marina Sinaga, SIP, Perwakilan
Dinas Kominfo, dan Tim Ahli Pendamping Desa, Vino S. Sembiring.
Mewakili Bappeda, Koko M. Angkat
menyampaikan bahwa terdapat banyak kemajuan terkait dengan pelaksanaan stunting
di tahun 2021 sejak Kabupaten Dairi ditetapkan sebagai Lokus tahun 2020. Hal
ini Ia katakan dapat dilihat dari adanya 2 (dua) Penghargaan yang diterima oleh
Kabupaten Dairi di tahun 2021 seperti Kabupaten Yang memiliki komitmen tinggi
dalam percepatan penurunan stunting yang diterima saat peringatan hari
kesehatan nasional ke-57 tahun 2021.
Selain itu, jelas Koko Kabupaten Dairi juga
mendapat penghargaan sebagai kabupaten/kota dengan progres update data EPPGGM
tertinggi yang diterima Agustus 2021.
Koko menjelaskan, sesuai dengan hasil
rekomendasi penilaian kinerja kabupaten Dairi tahun 2021, Ia mengharapkan agar
Dinas kesehatan melakukan cek dan ricek data hasil pengukuran balita dan agar
lebih memaksimalkan program dan kegiatan yang ditampung di Dinas Kesehatan
Tahun 2022.
“Peran desa serta sinkronisasi data antara
bidan desa dan KPM dalam penurunan prevelensi stunting di tahun 2022 lebih
ditingkatkan terlebih sudah ada Peraturan Bupati Dairi Nomor 1 tahun 2021
tentang peran desa dalam stunting,” kata Koko.
Sekaitan dengan hal tersebut, Edison Damanik
menyampaikan Dinas Kesehatan yang merupakan penanggung jawab intervensi
spesifik penanganan stunting, akan berusaha lebih maksimal dalam hal
pelaksanaan posyandu, peningkatan kapasitas tenaga Kesehatan terlatih, dan
penyediaan alat ukur.
Edison menambahkan bahwa hasil analisis data
pengukuran yang menempatkan dairi di angka prevelensi.
Sementara itu dalam pertemuan yang penuh
interaktif ini, Gema Sihite menyampaikan bahwa, pengadaan alat ukur yang sesuai
standar seperti Antropometri harus lebih diprioritaskan sehingga data hasil
analisis pengukuran di tahun 2022 akan lebih akurat.
Dari pertemuan ini diperoleh beberapa kesimpulan bahwa pengadaan alat ukur yang sesuai standar serta peningkatan kapasitas tenaga Medis yang terlatih harus diprioritaskan. Selain itu percepatan pengentrian hasil timbang ukur balita ke aplikasi ePPGBM di tahun 2022 perlu dilakukan. (**)