Foto bersama Rapat Koordinasi Percepatan Realisasi APBD Kabupaten/Kota Se-Sumut. (Foto/Kominfo Pakpak Bharat)
Medan - nduma.id
Bupati Pakpak Bharat, Franc
Bernhard Tumanggor menghadiri Rapat Koordinasi Percepatan Realisasi APBD
Kabupaten/Kota dan pembangunan infrastuktur di Hotel Santika Dyandra, Jalan
Kapten Maulana Lubis, Medan, Selasa (31/05/2022). Rapat koordinasi yang di uka
langsung Gubernur Sumatera Utara, Edy Rahmayadi ini dihadiri Unsur Forum
Komunikasi Pimpinan Daerah Sumatera Utara, para Bupati/Walikota se Sumatera
Utara serta sejumlah undangan lainnya.
Pangdam I/BB Mayjen TNI Achmad Daniel Chardin selaku Ketua
Panitia menyampaikan bahwa pertemuan ini menjadi wahana peningkatan pengetahuan
dengan tujuan untuk mempercepat realisasi APBD Sumatera Utara Tahun Anggaran
2022, dengan harapan pelaksanaan tepat waktu, tepat guna dan tepat sasaran
sesuai dengan pagu anggaran yang telah ditetapkan.
Untuk mencapai tujuan ini Pangdam berharap seluruh peserta
yang hadir kiranya dapat mengikuti kegiatan ini dengan sungguh-sungguh dan
dilandasi dengan ketulusan, kemudian dapat saling tukar informasi untuk
mengatasi kendala yang ada di lapangan.
Gubernur Sumatera Utara, Edy Rahmayadi dalam arahannya
mengatakan akan mendorong Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) seluruh
kabupaten/kota di Sumut tahun 2022, meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
“Dengan meraih WTP berarti para pemegang kebijakan dapat
mempertanggungjawabkan penggunaan anggarannya,” ungkap Gubernur menyampaikan
harapannya.
Gubernur mengungkapkan bahwa Pemerintah Daerah yang meraih opini WTP dari BPK terus meningkat.
Pada tahun 2017 ada 14 Pemda meraih WTP, 17 Pemda WDP dan 3 menerima opini Tidak Memberikan Pendapat (TMP).
Tahun 2018 meningkat menjadi 18 Pemda WTP, 13 WDP dan 3 TMP.
Pada tahun 2019 menjadi 21 Pemda WTP, 31 WDP.
2020 kembali meningkat menjadi 24
WTP dan 10 WDP.
Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumut sendiri sudah delapan kali berturut-turut meraih opini WTP atas LKPD.
"Ini (WDP) kan persoalan
tidak bisa dipertanggungjawabkan, jadi pertanggungjawabkanlah, sehingga selesai
urusan, yang seperti ini saya minta segera selesai, " kata Edy menutup arahannya
yang sekaligus dilanjutkan dengan pemukulan gong oleh beliau didampingi oleh
Forkopimda Provsu.
Sementara Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Sumut Irjen Pol
RZ Panca Putra Simanjuntak mengapresiasi atas opini WTP yang diterima
Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dari BPK.
“Kemarin dari hasil penilaian BPK, Pemerintah Provinsi
Sumatera mendapat predikat WTP yang ke delapan, tepuk tangan dulu,” ungkap
Kapolda.
Menurut Kapoldasu ini, untuk mendapatkan opini WTP bagi
seluruh Kabupaten/Kota ke depan diperlukan suatu komitmen bersama.
Jika tidak ada komitmen, maka tujuan tersebut tidak akan tercapai.
“Dibutuhkan keseriusan kita,
kalau tidak, tidak pernah dapat,” ucap Kapolda kemudian.
Sementara itu Bupati Pakpak Bharat, Franc Bernhard Tumanggor usai mengikuti rapat tersebut mengatakan bahwa pihaknya siap mendukung percepatan realisasi APBD Kabupaten Pakpak Bharat diberbagai sektor, baik pembangunan Infrastruktur, pendidikan, kesehatan dan sektor lainnya. (Sumber : Kominfo Pakpak Bharat).