Masa aksi dikawal polisi. (Foto/Hrp).
PAKPAK BHARAT, Salak - nduma.id
Masa yang menamakan diri Aliansi Masyarakat Peduli Pembangunan Pakpak Bharat (AMPPPB) meminta
Bupati Pakpak Bharat, Sumatera Utara mundur dari jabatannya.
Mereka menilai Politisi partai Golkar itu tidak mampu menjalankan roda pemerintahan.
Dengan membawa spanduk, masa berorasi di Kantor Bupati Pakpak Bharat dan DPRD Pakpak Bharat, Kamis (13/20/2022).
"Bupati Pakpak Bharat Franc Bernhard Tumanggor segera mundur," teriak Salman Berutu menggunakan microphone.
Menurut mereka Bupati Pakpak Bharat Franc Bernhard Tumanggor tidak mampu memenuhi janji-janji politiknya pada pilkada lalu.
Masyarakat Pakpak Bharat dikatakan yang mayoritas petani justru sengsara karena harga hasil pertanian anjlok, pupuk bersubsidi sesuai janji kampaye bupati yang akan membangun distributor dan gudang pupuk di Kabupaten ini belum terpenuhi.
Masa kemudian diterima Sekda Kabupaten Pakpak Bharat, Jalan Berutu bersama para pimpinan OPD dan Staf Ahli.
Kemudian meminta 11 orang perwakilan untuk masuk berdialog di kantor Bupati.
Dipertemuan itu Salman Berutu, perwakilan masa mengatakan ketidakmampuan bupati menjalankan tugas pokok dan fungsinya berakibat buruknya tingkat perekonomian masyarakat.
"Kalau bupati tak mampu menjalankan tupoksinya, kami sebagai masyarakat mendesak beliau untuk mundur secara terhormat" tegas Salman.
Mereka kemudian menyerahkan tuntutan berupa petisi sebanyak 22 point yang harus di realisasikan pemerintah.
Meraka juga mengancam akan melakukan aksi susulan dengan menghadirkan jumlah masa yang lebih besar.
Sekertaris Daerah, Jalan Berutu menyambut baik atas penyampaian aspirasi.
Dia berjanji akan mempelajari tuntutan dan permintaan masyarakat.
Sekda menjelaskan ketidak hadiran Bupati dan wakil Bupati disebabkan berada di luar daerah sesuai jadwal yang sudah di agendakan.
"Kami menyambut baik atas apa yang menjadi tuntutan masyarakat dan akan kami pelajari" paparnya.
Di kantor DPRD masa di sambut Ketua DPRD Hotma Remles Tumangger bersama 6 anggota DPRD.
Disana mereka meminta kepada ketua dan anggota DPRD untuk melakukan pengawasa program-program pemerintah yang tidak pro rakyat.
"Anda digaji oleh rakyat, tolong laksanakan tugas anda sebagaimana mestinya, jangan ragu kami akan mendukung anda sebagai corong dan perwakilan kami masyarakat" sebut Juniper Sinamo.
Salaman Berutu juga meminta kepada DPRD agar jangan membiarkan pihak eksekutif menghambur-hamburkan uang rakyat untuk program-program yang tidak menyentuh kepada masyarakat Pakpak Bharat.
Ketua DPRD Hotma Ramles Tumangger aspirasi yang dan segera melakukan rapat khusus terkait permintaan masa.
"Kami sampaikan terimakasih atas masukan dan informasi yang di berikan kepada kami, dan sesegera mungkin akan kami lakukan rapat khusus untuk membahas hal ini" tegas Hotma.
Selain berorasi, masa datang dengan membawa spanduk dan poster bertulis tuntutan mereka.
"Jadi bupati itu berat dek, cukup Abang saja", "janjimu manis semanis madu, kenyataannya pahit sepahit Empedu", "Pembanguan Sarana Air Bersih di Kecamatan Kerjaan Batal, Tanggung Jawab Mu Apa Bupati...!!,". (nd1).
