 |
| APUK saat beraudiensi di DPRD Dairi. (Foto/Istimewa) |
DAIRI, Sidikalang – nduma.id
Aliansi Petani Untuk Keadilan (APUK) Kabupaten Dairi menyampaikan keluhan mereka kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Dairi.
Keluhan itu di sampaikan saat ber audiensi di ruang rapat komisi DPRD Dairi Jalan Sisingamangaraja Sidikalang, Senin 17 April 2023.
Boy Hutagalung selaku Staf Advokasi pendamping APUK mengatakan, audiensi bertujuan menyampaikan keluhan para petani dengan harapan eksekutif maupun legislatif dapat menjawab persoalan-persoalan masyarakat terkhusus petani.
"Dari masalah-masalah yang dihadapi masyarakat, kami ingin ada pemecahan solusi dari pihak eksekutif dan legislatif," ujar Boy.
Dikatakan saat ini Kabupaten Dairi sedang tidak baik-baik saja karena hak-hak petani tidak tersampaikan oleh pemerintah.
Termasuk katanya tanah pertanian mereka terancam dengan datangnya perusahaan besar di Dairi oleh pemerintah.
"Identitas petani saat ini sedang terancam, karena tanah petani yang telah dikelola dan dikuasai selama ratusan tahun di klaim menjadi kawasan hutan," sebutnya.
"Untuk itu kami ingin melihat bagaimana sikap pemerintah dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi masyarakat petani, khususnya masalah air yang akan digunakan PT. Dairi Prima Minimal yang merupakan sumber air bagi masyarakat di Parongil," sambungnya lagi.
Ketua APUK Dairi, Susandi Panjaitan menyebut dalam audiensi itu sudah menemui titik terang dari sembilan lembaga yang diundang.
Mereka juga sudah menjawab dengan baik dari sembilan pertanyaan yang diberikan.
"Kami masih menunggu realisasinya dan tindak lanjut, dan kami berharap jangan hanya janji-jandi saja yang selama ini kami dapat," ungkapnya.
Sementara itu, Tioman Mangunsong salah seorang warga Parongil menuturkan mereka juga mengeluhkan terkait infrastruktur Jalan Sidikalang-Parongil yang rusak parah sehingga mengganggu kegiatan ekonomi.
Karena itu Tioman meminta ini juga menjadi bagian dari perhatian.
Dari audiensi itu di katakan perbaikan jalan tersebut sudah dianggarkan dari APBD Pemkab Dairi dengan dana sekitar 18 Miliar.
“Padahal isu yang berkembang jalan Sidikalang-Parongil perbaikannya akan di danai oleh PT. DPM. Untung saja di danai Pemkab Dairi. Kalau saja perbaikannya di danai pihak PT. DPM, kami khawatir akses masyarakat terhadap jalan tersebut akan terbatas atau bahkan terampas," ujarnya.
Sejumlah keluhan yang disampaikan APUK dalam audiensi itu antara lain :
1. Sulitnya petani untuk mendapatkan akses kebutuhan pertanian dan kebutuhan hidup.
2. Sulitnya petani mendapatkan pupuk.
3. Mahalnya bibit pertanian.
4. Pelayanan kesehatan yang buruk.
5. Buruknya infrastruktur jalan di beberapa kecamatan menuju kabupaten.
6. Adanya klaim hutan lindung secara sepihak oleh Dinas Kehutanan.
7. Bantuan sosial yang tidak merata menjadi ancaman yang menakutkan bagi petani di desa-desa.
8.Kebijakan pemerintah yang tidak berpihak kepada petani, kehadiran perusahaan-perusahaan seperti PT. DPM dan PT. Gruti di Dairi menciptakan konflik agraria dan akan merampas tanah pertanian.
9. Semangkin sempitnya lahan pertanian, sehingga akan mempertajam konflik, baik secara horizontal maupun vertikal.
Saat Audiensi rombongan dari APUK diterima oleh anggota DPRD, Halvensius Tondang dari PDIP, Nasib Sihombing dari Partai Nasdem dan Alfriyansyah Ujung dari PKB serta OPD terkait Pemkab Dairi.
Selain anggota DPRD Dairi hadir juga dalam Audiensi itu perwakilan dari OPD Pemkab Dairi.
APUK sangat mengapresiasi atas kehadiran beberapa instansi dan DPRD saat audiensi.
Penulis : Rudi
Editor : Gib
