 |
| Suasana rakor di Kemendagri. (Foto/Dok. Kominfo Pakpak Bharat). |
Pakpak Bharat - nduma.id
Bupati Pakpak Bharat, Franc Bernhard Tumanggor menghadiri Rapat Koordinasi Pengawasan dan Pengendalian yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI bersama Badan Kepegawaian Negara di The Stones Hotel, Bali, Selasa, 6 Februari 2024.
Pada rapat koordinasi ini, Bupati Pakpak Bharat bersama ratusan kepala daerah lainnya mendapatkan arahan dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI, Azwar Anas, tentang upaya Reformasi Birokrasi dan Penyederhanaan Organisasi guna efisiensi menuju birokrasi berkelas dunia.
Selain itu, Sekretaris Jenderal Menteri dalam Negeri, Dr. Drs. H. Suhajar Diantoro, M.Si juga hadir memberikan pemaparan tentang upaya menjaga netralitas Pemerintah Daerah dan Aparatur Negara dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum serentak tahun 2024.
"Netralitas Aparatur Negara dalam perhelatan Pemilihan Umum dijamin baik dalam Undang-Undang maupun Peraturan Pemerintah, sanksinya jelas, maka jangan pernah main-main," kata Suhajar Diantoro.
Bupati Pakpak Bharat menyambut baik upaya Reformasi Birokrasi dan mendukung peningkatan kualitas birokrasi menuju birokrasi berkelas dunia.
Selain itu, ia juga menekankan pentingnya menjaga netralitas dan profesionalisme Aparatur Negara dalam Pemilihan Umum serentak tahun 2024.
Netralitas Aparatur Negara dalam Pemilihan Umum serentak tahun 2024 sangat penting, baik dalam Undang-Undang maupun Peraturan Pemerintah, sanksinya jelas.
Oleh karena itu, Bupati Pakpak Bharat meminta agar Aparatur Negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat tetap menjaga netralitas dan profesionalisme mereka dalam pesta demokrasi ini.
"Jadi saya kira cukup jelas, termasuk aparatur di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat harus tetap menjaga netralitas dan profesionalismenya dalam pesta demokrasi ini, harus netral," ucap Franc Bernhard Tumanggor.
Penulis : Rudi
Editor : Son
