 |
| Kordinator aksi diwawancarai usai aksi, Selasa 15 April. (Foto/Ari). |
Pematangsiantar - nduma.id
Ratusan demonstran yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa dan Pemuda Pematangsiantar yang terdiri dari Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), Ikatan Mahasiswa Islam (IMM), Majelis Ikatan Mahasiswa Perubahan Indonesia (MIMPI), Gerakan Mahasiswa Perjuangan Rakyat (GEMPAR) turun ke jalan menggelar aksi unjuk rasa di depan Polres Pematangsiantar. Selasa,15 April 2025.
Aksi ini dilakukan sebagai bentuk kekecewaan Mahasiswa, Pemuda, dan masyarakat Pematangsiantar.
Mahasiswa yang turun ke jalan berharap bisa berdialog langsung dengan Kapolres Pematangsiantar.
Namun AKBP Sah Udur Togi Marito Sitinjak, selaku Kapolres pematangsiantar tidak berada di Polres Pematangsiantar.
Ketidak hadiran AKBP Sah Udur Togi yang pada keterangan sedang diluar kota Semakin memicu kekecewaan dan kemarahan mahasiswa, yang menilai Kapolres seolah menghindari dialog terbuka terkait permasalahan yang mereka suarakan.
Dengan tegas Aliansi Pemuda dan Mahasiswa menyampaikan 5 tuntutan Kepada Polres Pematangsiantar Yaitu :
I.Tolak RUU Polri.
II.Mendesak Pemerintah Menciptakan Solusi Menstabilkan Ekonomi Nasional.
III. Mendesak Kapolres Pematangsiantar melalui Satres Narkoba untuk menangkap seluruh bandar Narkoba di Pematangsiantar.
IV. Meminta Polres Pematangsiantar merazia seluruh tempat hiburan malam karna diduga menjadi sarang narkotika.
V. Mengecam keras tindakan represifitas Polres Pematangsiantar kepada mahasiswa.
Koordinator aksi Robert Pardosi, yang juga Ketua HMI, menegaskan bahwa aksi ini adalah bentuk kepedulian Pemuda dan Mahasiswa terhadap kondisi Kota Pematangsiantar.
"Kami datang dengan itikad baik, membawa suara masyarakat, dan ingin berdialog langsung dengan Kapolres. Tapi apa yang terjadi? Kapolres tidak menemui kami! Ini merupakan ketidak terbukaan Kapolres Pematangsiantar karena menghindari rakyat untuk menerima aspirasinya dan juga menegaskan bahwa aksi ini tidak ditunggangi dari pihak manapun," kata Robert Pardosi dalam orasinya.
Robert menegaskan bahwa aksi ini tidak akan berhenti hanya pada hari ini serta dalam waktu dekat gelombang aksi yang lebih besar akan kembali digelar.
Sementara itu Koordinator IMM Pematangsiantar, Fatwah Hasibuan menekankan potensi penyalahgunaan kekuasaan.
"Aksi ini adalah wujud nyata kepedulian Mahasiswa dan pemuda serta masyarakat terhadap potensi penyalahgunaan kekuasaan yang terkandung dalam RUU POLRI. Penambahan kewenangan tanpa pengawasan yang ketat sangat berbahaya bagi demokrasi dan hak asasi manusia. Suara rakyat harus didengar, dan RUU ini harus ditolak demi menjaga marwah institusi kepolisian dan melindungi warga negara," kata Fatwah.
Kemudian, Bill Fatah Nasution yang juga merupakan Koordinator GEMPAR, mengatakan RUU Polri ini tidak mencerminkan semangat reformasi, justru berpotensi mengarah pada penguatan otoritarianisme dalam bingkai regulasi.
Pasal-pasal yang ada membuka ruang bagi kepolisian untuk bertindak tanpa kontrol yang jelas, sehingga bisa mengancam demokrasi serta prinsip negara hukum dan juga meminta Kapolres untuk segera mengusut tuntas peredaran Narkoba di wilayah hukum Pematangsiantar.
"Kami juga menyimpan nama-nama oknum berseragam yang diduga menerima upeti dari bandar Narkoba di wilayah hukum Polres Pematangsiantar," tegas Bill.
Dalam aksi turun kejalan, masa aksi juga membakar Ban didepan Polres Pematangsiantar sebagai bentuk kekecewaan terhadap Polri.
Setelah menyampaikan aspirasi masa membubarkan diri secara damai, dan akan kambali turun kejalan dengan masa yang lebih besar.
Penulis : Ari
Redaktur : Rudi
