 |
| Togar Togatorop. (Foto/Dody). |
Dairi - nduma.id
Pansus Dana Alokasi Khusus (DAK) tahun 2024 gagal salur oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Dairi di attensi Togar Togatorop, mantan aktivis Wajah Masyarakat Dairi (WAMADA).
Fungsionaris DPC PDI Perjuangan Kabupaten Dairi ini meminta transparansi dari tim Pansus untuk mengungkap sejelas-jelasnya persoalan DAK gagal salur tersebut.
Ia menyayangkan penggunaan uang rakyat sebesar 17 Miliar menalangi pembiayaan DAK yang gagal salur oleh pemerintah pusat.
"Itu bukan uang sedikit. Seandainya uang 17,6 Miliar itu tidak digunakan menalangi DAK yang gagal salur. Kan sudah bermanfaat untuk hal lain. Artinya Pemkab sudah menyia-nyiakan uang rakyat," ucap Togar Togatorop, Jumat (27/6/2025).
Ia juga menyesalkan Pansus DPRD digelar tertutup dan tanpa melibatkan unsur independen.
"Itu juga harusnya pemeriksaan Pansus dibuka saja. Kenapa mesti tertutup? Apa yang mau ditutupi? Masyarakat kan juga berhak untuk mengetahui kebenaran," ungkapnya.
Jika Pansus memang menemukan ada unsur pelanggaran, maka DPRD diharapkannya Amanah, berani mengungkapnya dan disampaikan ke Publik.
"Jika nanti Pansus menemukan penyimpangan, apakah Pansus akan meneruskannya ke APH? Atau temuan itu mengendap tak berguna?," tegas Togar Togatorop.
Informasi yang di dapatnya, Proyek DAK tahun 2024 di Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) Kabupaten Dairi terpaksa ditalangi dari Kas Umum Daerah (KUD) sebesar 17,6 Miliar dikarenakan DAK tahun 2024 itu gagal salur oleh pemerintah pusat.
"Kalaupun 17,6 Miliar itu dari sisa anggaran 2024, harusnya itu Silpa. Penggunaan Silpa ada prosedurnya, dibahas di DPRD," ujarnya.
Ia menjelaskan setiap penggunaan anggaran pemerintah daerah biasanya sudah diatur berdasarkan prinsip akuntansi dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Setiap anggaran pemerintah daerah disusun dan ditetapkan untuk tahun anggaran.
"Penggunaan anggaran harusnya sesuai dengan rencana dan tujuan yang sudah ditetapkan eksekutif dan legislatif," sebutnya.
Togar juga mengapresiasi Abdul Gafur Simatupang sebagai ketua Pansus.
Menurutnya, Pansus ini menjadi peluang politisi Muda dari partai Gerindra itu menjadi Politisi yang Amanah dan berani mengungkap kebenaran.
Sebelumnya diberitakan Sidang ketiga Pansus DAK Kabupaten Dairi tahun 2024 yang gagal salur berlangsung di gedung DPRD Kabupaten Dairi dan tertutup untuk umum. Kamis 26 Juni 2025.
Ketua Pansus, Abdul Gafur Simatupang menjelaskan Pansus itu dibentuk karena pertama, DAK tahun 2024 Kabupaten Dairi gagal salur sebesar 17,6 Miliar.
Kedua, Pemerintah Kabupaten Dairi menggunakan Kas Umum Daerah (KUD) untuk membayarkan kegiatan DAK yang gagal salur itu, dan ini katanya belum pernah terjadi di Kabupaten Dairi.
"Karena belum pernah terjadi, kita mau cari regulasi berkaitan tentang itu benar atau salah," tandas politisi Partai Gerindra ini, Kamis (26/6/2025).
Pansus katanya juga di bentuk karena sudah menjadi polemik di masyarakat.
"Karena ini sudah menjadi perhatian makanya DPRD membuat Pansus. Mengenai lain nanti kita informasikan lebih lanjut," tandas Gafur lagi.
Dijelaskan pada sidang Pansus kedua dan ketiga, pihaknya sudah memanggil instansi terkait untuk dimintai keterangan dan dokumen.
Meski demikian, Pansus itu kata Gafur masih belum bisa terjawab.
Menurutnya masih akan ada sidang selanjutnya setelah berkas dokumen sudah dipelajari dan di pahami.
Kemudian akan memanggil Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait jika masih ada kekurangan dokumen dan penjelasan.
"Ini masih meminta dokumen dan keterangan sementara setelah itu di pelajari," tukasnya lagi.
Sidang Pansus di Ketuai Abdul Gafur Simatupang Politisi Partai Gerindra dan Wakil Ketua Charles Tamba dari Partai Golkar.
Sedangkan 13 anggota Pansus lainnya masing-masing, Agusto Samosir, Cipta Karo-karo, Feri Sinaga, Juangga Silaban, Fitrianto Brampu, Halim Lumbanbatu, Hendra Tambunan, Hendra Sinaga, Nurlinda Angkat, Joel Simanulang, Radianto Banjarnahor, Romy Mariani, dan Rukiatno Nainggolan.
Penulis : Dody
Redaktur : Rudi
