 |
| Dari kiri ke kanan, Janpatar Simamora, Vickner Sinaga, Mangihut Sinaga, Redi Nababan, pada acara diskusi publik yang diselenggarakan oleh GAMKI Kabupaten Dairi, Sabtu 19 Juli 2025. (Foto/Dody). |
Dairi - nduma.id
Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi Golkar, Mangihut Sinaga, S.H, M.H hadir sebagai pembicara dalam diskusi publik yang diselenggarakan oleh DPC (Dewan Pimpinan Cabang) GAMKI (Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia) Kabupaten Dairi. Sabtu 19 Juli 2025.
Dalam paparannya, Mangihut Sinaga mengatakan betapa pentingnya kolaborasi Pemerintah Daerah dengan DPR RI.
"Kolaborasi DPR RI untuk kemajuan daerah, termasuk Kabupaten Dairi sangat penting untuk mempercepat pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan rakyat," ujar Mangihut Sinaga.
Menurut Mangihut ada beberapa bentuk kolaborasi yang bisa dilakukan DPR RI untuk mendorong kemajuan Kabupaten Dairi, seperti perjuangan anggaran dari pusat, advokasi program prioritas, kemitraan dengan Pemerintah Daerah, regulasi yang mendukung daerah, serta memfasilitasi investasi masuk ke Dairi.
"Kita akan dorong DAK (Dana Alokasi Khusus.red) itu naik, DAU juga kalau boleh naik. Tapi juga tak akan mungkin saya bisa dorong kalau tidak ada sinkronisasi data yang bagus yang disampaikan oleh pemerintah daerah." ungkapnya.
Dan itu katanya perlu dilakukan melalui lintas partai dan fraksi.
"Namun demikian...sepanjang Pemerintah Kabupaten Dairi dengan dinas-dinasnya berkomitmen mau membangun, mau jujur bekerja, jangan korupsi, saya akan mau berjuang. Mahasiswa, GAMKI, ini catat itu ya," tegas Mangihut Sinaga.
Dalam hal advokasi program prioritas, katanya DPR RI melalui fungsi pengawasannya dapat memastikan Program Pemerintah Pusat benar-benar dijalankan.
DPR RI dapat mendorong program-program seperti ketahanan pangan, pengembangan UMKM, pariwisata Danau Toba, serta penguatan produk kopi sebagai produk unggulan Kabupaten Dairi.
"Kita kembalikan kejayaan Kopi Sidikalang seperti dulu. Kenapa Kopi Toraja dan yang lain bisa besar? Kita kembalikan lagi marwah Dairi ini," tegasnya.
Dalam hal kemitraan, Mangihut mengatakan kalau kolaborasi bisa dilakukan dengan mengundang Pemerintah Kabupaten Dairi untuk ikut dalam rapat-rapat dengar pendapat, ataupun kunjungan kerja.
"Ini artinya kita memberikan ruang bagi Pemkab Dairi untuk bisa langsung menyuarakan kebutuhannya ke pusat," terang Mangihut.
Ia juga menjelaskan kalau DPR RI dapat mendorong lahirnya Undang-Undang baru, atau revisi regulasi yang mendukung otonomi daerah.
"Misalnya pengembangan wilayah, atau perlindungan kepada petani lokal di Kabupaten Dairi," ungkapnya.
"Soal pupuk juga saat ini sedang dikerjakan bagaimana regulasinya, supaya mudah mendapatkan pupuk dengan harga yang terjangkau," bebernya.
Melalui jaringan nasional, DPR RI katanya bisa membantu mempromosikan Investasi masuk ke Kabupaten Dairi.
"Kita bisa undang investor untuk berinvestasi ke Dairi. Baik itu investor nasional maupun internasional. Contohnya ke sektor pariwisata di Danau Toba, atau pertambangan. Sektor pertanian, kopi misalnya," ungkapnya.
Sebagai contoh nyata, katanya Anggota DPR RI asal Dairi bisa melakukan reses rutin ataupun kunjungan kerja untuk menyerap aspirasi lalu membawa suara tersebut ke Senayan.
Juga dapat memberikan usulan kepada mitra kerja di pusat, kementerian atau lembaga, untuk membagi Program Pusat ke Kabupaten Dairi.
"Kita juga mengawal kawasan Danau Toba sebagai Proyek Strategis Nasional, supaya Dairi dapat merasakan juga manfaatnya," ungkap Mangihut.
Mangihut berharap melalui kolaborasi 2 arah antara Pemkab Dairi dan DPR RI dapat membawa kemajuan dan mendorong Dairi yang unggul dan sejahtera.
Dalam sesi tanya jawab, Arifatullah Manik, salah satu aktivis mahasiswa asal Dairi mengatakan sangat prihatin dengan kondisi saat ini, dimana hukum bukan dijadikan sebagai pelindung keadilan, namun justru sering kali dijadikan sebagai alat untuk menindas bagi masyarakat yang lemah.
Arif menanyakan bagaimana pandangan Mangihut Sinaga terkait hal itu, dan apa komitmen serta langkah nyata yang diperjuangkan untuk menghadirkan kepastian hukum bagi masyarakat oleh Mangihut Sinaga di Komisi III DPR RI.
Menjawab pertanyaan mahasiswa itu, Mangihut mengatakan kalau dirinya sepakat bahwa persoalan ketidak pastian hukum dan minimnya edukasi hukum adalah 2 hal utama yang sering membuat masyarakat menjadi korban.
Sebagai Anggota Komisi III DPR RI, menurutnya dibutuhkan juga keberanian politik dan komitmen moral untuk memastikan hukum benar-benar dapat diakses, dipahami, dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.
Terutama bagi mereka yang jauh dari pusat kekuasaan.
"Saya pribadi telah mendorong beberapa hal di parlemen. Penguatan bantuan hukum di daerah melalui anggaran negara, agar masyarakat miskin bisa mendapatkan pendampingan hukum secara gratis," terang Mangihut Sinaga.
Dirinya juga telah mendorong Polri dan Kejaksaan untuk membuka kanal edukasi hukum secara langsung kepada masyarakat, dan juga mendesak Kementerian Hukum agar lebih aktif dalam sosialisasi hukum berbasis masyarakat.
"Terkait banyaknya masyarakat yang ditakut-takuti oleh oknum aparat, itu adalah bentuk penyalahgunaan kekuasaan yang tidak boleh dibiarkan," ujarnya.
"Saya tegaskan, tidak boleh ada satu pun warga negara yang dikriminalisasi hanya karena dia tidak paham hukum," pungkas mantan Jaksa itu.
Turut hadir dalam acara unsur Forkopimda, Kepala OPD, para Camat, Organisasi Kepemudaan, Mahasiswa dan pelajar, serta undangan lainnya.
Kegiatan diskusi berlangsung di Gedung Balai Budaya, Jalan Sisingamangaraja, Kecamatan Sidikalang, Kabupaten Dari.
Mangihut hadir sebagai pembicara dalam diskusi publik itu bersama dengan 2 pembicara lainnya, yakni Bupati Dairi, Vickner Sinaga, dan juga Dekan Fakultas Hukum Universitas HKBP Nomensen, DR. Janpatar Simamora, S.H, M.H.
Diskusi publik yang dimoderatori oleh Pelaksana Tugas Camat Silahisabungan, Redi Nababan itu mengangkat tema "Efisiensi Anggaran dan Dampaknya Pada Pembangunan Kabupaten Dairi".
Penulis : Dody
Redaktur : Rudi
