.jpg) |
| Suasana pengambilan sumpah jabatan oleh 50 pejabat yang dilantik. (Foto/Istimewa) |
Dairi - nduma.id
Bupati Dairi, Vickner Sinaga resmi melantik puluhan pejabat di lingkungan Pemerintah (Pemkab) Dairi, bertempat di Balai Budaya, Jalan Sisingamangaraja - Sidikalang. Kamis, 25 September 2025.
Ada 50 pejabat administrator dan pejabat fungsional yang dilantik.
Termasuk pencopotan 7 Kepala Puskesmas dan 2 Camat.
Dalam arahannya, Bupati menegaskan kepada para pejabat yang baru dilantik untuk segera mengambil tanggung jawab.
"Langsung ambil tanggung jawab, tunjukkan bahwa budaya kerja ASN di Dairi sudah semakin baik. Semua ada dalam kapal yang sama membawa cita-cita yang mulia untuk Dairi," ujar Vickner.
Namun pada pelantikan kali ini beredar isu tak sedap di masyarakat, soal jual beli jabatan.
Salah seorang warga yang tidak ingin disebutkan namanya mengatakan ada permintaan sejumlah uang dari seseorang kepada kerabatnya yang katanya berprofesi sebagai ASN (Aparatur Sipil Negara) agar bisa tetap mengisi posisi jabatannya saat ini.
"Kayak kakakku, yang kudengar ya, ada dimintai uang oleh seseorang lah kita bilang. Ya ga dikasih, ga ada uangnya," kata narasumber yang tidak ingin disebutkan namanya itu.
Menanggapi isu tersebut, Anggota DPRD Sumatera Utara, dari Fraksi PDIP, Alfriansyah Ujung angkat bicara.
"Kunci sukses Pejabat yang tadi dilantik dalam pelantikan yang dipilih oleh pejabat pembina kepegawaian (Bupati) meneguhkan kembali doktrin Bhineka Karya Abdi Negara/Beragam Karya Abdi Negara. Ada kata pengabdian terhadap negara di dalamnya" kata Alfriansyah Ujung.
Alfri juga menyarankan agar para pejabat membaca dan memahami kode etik Panca Prasetya KORPRI" (lima janji setia).
Yang mana salah satu poinnya mengutamakan kepentingan Negara dan Masyarakat diatas kepentingan Pribadi dan Golongan.
Ia sangat menyayangkan jika isu tersebut benar adanya.
"Semoga saja isu jual beli jabatan tidak benar. Isu yang santer terdengar adanya istilah "Top Up" yang bahasa kerennya "Gratifikasi" atau bahasa sebenarnya "Memaksakan jabatan kepada orang tanpa melihat kemampuan" adalah kemunduran peradaban birokrasi," kata Alfri lagi
Alfriansyah juga kecewa dengan adanya pencopotan Kepala UPT Puskesmas.
Sementara itu Bupati Dairi, Vickner Sinaga menepis isu miring jual beli jabatan.
Vickner menegaskan isu jual beli jabatan itu sama sekali tidak ada kaitannya dengan kebijakannya.
Dan bahkan katanya, sebelum dilantik pun sudah ada pihak yang melempar isu seperti itu.
"Bulan Januari, sebelum kami dilantik, isu seperti itu sudah ada," ucap Vickner Sinaga.
Menurutnya isu tersebut sengaja dilempar untuk mengganggu jalannya proses pemerintahan.
Bahkan hingga saat ini katanya proses pelantikan belum sampai 10% nya.
"Baru 11 orang struktural yang dilantik. Masih butuh 5 s/d 6 kloter lagi. Karena harus ikut teknis, mekanisme dan urutan di BKN (Badan Kepegawaian Negara.red), yang dilantik sampai saat ini masih eselon III dan IV," terangnya.
"Kasihan staf yang sudah kerja ekstra keras hingga tengah malam. Semua komplain. Dung pe annon mardandi, dang adong be na mangurus hita (kalau nanti mereka merajuk, ga ada lagi yang ngurus kita.red)," pungkas Bupati Dairi itu.
Sementara itu Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM), Junihardi Siregar menepis isu itu.
"Saya tidak ada dengar isu itu," ungkap Junihardi.
Penulis : Dody
Redaktur : Rudi
