 |
| Bupati dan Wakil Bupati Dairi di Sidang Paripurna Istimewa DPRD Dairi. (Foto/Rudi). |
Dairi - nduma.id
Bupati Dairi, Vickner Sinaga, memanfaatkan momen Sidang Paripurna HUT Kabupaten Dairi ke-78 untuk menanggapi kritik yang beredar di media terkait mutasi jabatan pada 25 September 2025 kemarin.
Dalam pidatonya pada Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ( DPRD) yang disampaikan pada Rabu 1 Oktober 2025, Vickner mengatakan membuka ruang dialog langsung dengan para pejabat Organisasi Perangkat Daerah (OPD) maupun dirinya.
"Di era keterbukaan ini, silakan konfirmasi langsung. Jika ada pertanyaan soal mutasi, saya siap menjelaskan satu per satu secara fair," tegas Vickner.
Ia juga menekankan kesediaannya untuk memperbaiki kesalahan jika memang ditemukan, dengan melibatkan koreksi dari pihak terkait.
Vickner juga menyinggung perlunya penyegaran jabatan, terutama bagi mereka yang telah menduduki posisi kepala pusat kesehatan masyarakat (puskesmas) selama 5 tahun.
Ia menjelaskan bahwa jabatan di puskesmas bukanlah jabatan struktural, melainkan tugas tambahan bagi dokter yang dapat diganti sewaktu-waktu.
Ketua DPRD Dairi, Sabam Sibarani, saat menutup paripurna mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bekerja sama membangun Dairi.
"Sekecil apapun karya yang kita buat, pasti bermanfaat bagi kabupaten ini," ujarnya.
Ia juga menekankan bahwa Dairi akan abadi sepanjang masa, dan mengajak masyarakat untuk memberikan karya nyata selama hidup di kabupaten tersebut.
Acara yang digelar sederhana ini dihadiri oleh berbagai tokoh masyarakat, ulama, pemuda, organisasi masyarakat, partai politik, serta insan pers.
Sabam menutup sidang paripurna dengan harapan agar Dairi senantiasa membawa kesejahteraan bagi masyarakatnya.
"Meski hari jadi Kabupaten Dairi di gelar sangat sederhana tapi tidak mengurangi makna," tandasnya.
Sebelumnya pada 25 September 2025 kemarin, Bupati Dairi, Vickner Sinaga resmi melantik puluhan pejabat di lingkungan Pemerintah (Pemkab) Dairi, bertempat di Balai Budaya, Jalan Sisingamangaraja - Sidikalang.
Ada 50 pejabat administrator dan pejabat fungsional yang dilantik.
Termasuk pencopotan 7 Kepala Puskesmas dan 2 camat.
Mutasi ini di kritisi Anggota DPRD Sumatera Utara, dari Fraksi PDIP, Alfriansyah Ujung.
"Semoga saja isu jual beli jabatan tidak benar. Isu yang santer terdengar adanya istilah "Top Up" yang bahasa kerennya "Gratifikasi" atau bahasa sebenarnya "Memaksakan jabatan kepada orang tanpa melihat kemampuan" adalah kemunduran peradaban birokrasi," kata Alfri.
Alfriansyah juga kecewa dengan adanya pencopotan Kepala UPT Puskesmas.
Penulis : Rudi
Redaktur : Son
