 |
| Suasana pertemuan Uji Keterbacaan RAN PAUD HI di Bappeda Pematangsiantar, Rabu 10 Desember 2025. (Foto/Ari). |
Pematangsiantar - nduma.id
Pemerintah Kota Pematangsiantar menunjukkan keseriusannya dalam meningkatkan kualitas anak usia dini melalui Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif (PAUD HI).
Wali Kota Pematangsiantar, Wesly Silalahi, melalui Sekretaris Daerah (Sekda) Junaedi Antonius Sitanggang, menegaskan bahwa PAUD HI bukan hanya sekadar program administratif, melainkan aksi nyata yang terintegrasi di seluruh unit kerja.
Penegasan ini disampaikan dalam Pertemuan Uji Keterbacaan Rencana Aksi Nasional (RAN) PAUD HI 2025-2029 yang diadakan di Ruang Rapat Bappeda Kota Pematangsiantar. Rabu 10 Desember 2025.
Wesly menekankan pentingnya PAUD HI sebagai wujud komitmen pemerintah dalam memenuhi hak dasar anak, menurunkan angka stunting, dan memperkuat fondasi keluarga.
"Pelaksanaan PAUD HI tidak boleh berhenti pada tataran administratif, melainkan harus diwujudkan dalam bentuk aksi nyata di setiap unit kerja sesuai kewenangan masing-masing," ujar Junaedi Antonius Sitanggang, mewakili Wali Kota Wesly Silalahi.
Menurut Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 60 Tahun 2023, tujuan utama PAUD HI adalah mewujudkan anak Indonesia yang sehat, cerdas, ceria, dan berakhlak mulia.
Penyelenggaraan PAUD HI melibatkan pemerintah pusat, daerah, dan masyarakat secara terintegrasi dan sinergis.
Wesly menambahkan bahwa dokumen Rencana Aksi Daerah PAUD HI Kota Pematangsiantar harus menjadi panduan yang dilaksanakan dengan sungguh-sungguh, bukan sekadar formalitas administratif.
"Hal ini demi menata masa depan anak-anak Kota Pematangsiantar," tegasnya.
Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Keluarga dan Kependudukan, Woro Srihastuti Sulistyaningrum, menjelaskan bahwa penyelenggaraan PAUD HI harus mencakup pemenuhan kebutuhan esensial anak, termasuk pendidikan, kesehatan, gizi, perawatan, pengasuhan, dan perlindungan secara terintegrasi dan berkesinambungan.
Untuk mewujudkan PAUD HI yang terintegrasi, terdapat 3 dokumen utama sebagai rujukan: Rencana Aksi Nasional 2025-2029, Panduan Perencanaan dan Penganggaran PAUD HI, dan Pedoman Penyelenggaraan PAUD HI.
Dokumen-dokumen ini mengatur arah kebijakan, strategi, target kinerja, serta pembagian peran antar level pemerintahan.
Acara ini dihadiri oleh berbagai pihak, termasuk Asdep Pemenuhan Hak, Perlindungan, dan Pemberdayaan Perempuan, Tanoto Foundation, Tim Konsultan RAN PAUD HI, sejumlah OPD terkait, pengurus TP PKK Kota Pematangsiantar, Pokja Bunda PAUD, dan para akademisi.
Penulis : Ari
Redaktur : Rudi
