 |
| Ketua DPC PDI P Dari Resoalon Lumbangaol bersama Sekretaris Pasaiona Sihombing. (Foto/Rudi). |
Dairi - nduma.id
Proyek bersumber dari dana Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P APBD) Kabupaten Dairi tahun 2025 dipertanyakan.
Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI P) Kabupaten Dairi, Resoalon Lumbangaol, mengungkapkan bahwa ada 47 paket proyek yang dikerjakan dengan total pagu sekitar 5 Miliar rupiah pada tahun 2025.
Proyek-proyek tersebut tersebar di 4 dinas.
Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), serta Dinas Pertanian Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Dairi.
Namun, polemik muncul karena beberapa pekerjaan yang sudah selesai pada tahun 2025 dan sudah diaudit inspektorat, tetapi tidak dibayarkan oleh pemerintah, sedangkan proyek yang belum selesai dikerjakan tahun 2025 malah di bayarkan 100 persen.
"Contohnya, Puskesmas Pegagan Julu II sudah dibayar, padahal awal tahun masih dikerjakan. Beberapa proyek di rumah sakit juga belum terbayarkan dan itu utang jangka pendek," kata Resoalon. Jumat (13/2/2026).
Kalau sampai menunda pembayaran hingga di P APBD 2026, menurut Resoalon akan banyak kerugian yang di tanggung rekanan.
"Bupati harus bertanggung jawab atas kelalaian ini, nggak ada hubungannya karena jaringan lelet. Kenapa pilih bulu," tandas Resoalon.
Hal ini kata Resoalon menimbulkan pertanyaan tentang transparansi dan akuntabilitas penggunaan APBD.
Resoalon menila bahwa pengesahan APBD yang terburu-buru pada tahun 2025 lalu menjadi penyebab utama masalah ini.
Sehingga sistem pembayaran menjadi tidak jelas dan berdampak pada ketidak adilan bagi pelaku usaha yang menangani proyek tersebut.
"Kita khawatir hal serupa akan terulang jika pengesahan APBD kedepan masih dilakukan dengan cara yang sama," katanya.
Karena itu, Resoalon meminta Aparat Penegak Hukum (APH) untuk turun tangan dan menyelidiki persoalan ini.
"Sudah seharusnya APH turun menyelidiki ini kenapa sebagian dibayarkan sebagian tidak dibayarkan," tegasnya.
Resoalon juga meminta Bupati Dairi mengambil sikap tegas untuk mengatasi masalah yang mengganggu kredibilitas pengelolaan keuangan daerah ini.
Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah (BPKAD) Kabupaten Dairi, Rahmat Syah Munthe menjelaskan kegiatan proyek pada tahun lalu yang belum dibayarkan adalah yang melewati tahun anggaran.
"Berdasarkan dokumen yang kami terima pada 31 Desember 2025. Ada 37 paket pekerjaan, dimana 30 paket sumber dana P APBD 2025 dan belum dibayar," kata Rahmat, di konfirmasi melalui cellularnya.
" Benar ada kegiatan yang belum dibayarkan pada tahun lalu/melampaui tahun anggaran dan belum ada dibayarkan per hari ini," tulis Rahmat.
Penulis : Rudi
Redaktur : Son
