 |
| Kantor Bupati Dairi, Jalan Sisingamangaraja - Sidikalang. (Foto/Dody). |
Dairi - nduma.id
Anggaran belanja makan dan minum Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Dairi, serta anggaran belanja pakaian dinas kepala daerah tahun 2026 mendapat sorotan dari kalangan aktivis mahasiswa dan pemuda.
Kritikan tajam disampaikan oleh Arifatullah Manik, aktivis mahasiswa Dairi, sekaligus fungsionaris di DPD KNPI Sumatera Utara.
Aktivis muda yang akrab disapa Arif itu menilai kebijakan Pemkab Dairi tidak sejalan dengan semangat efisiensi anggaran yang digaungkan oleh pemerintah pusat.
Pemkab Dairi dinilai tidak mengindahkan instruksi Presiden Prabowo Subianto terkait efisiensi anggaran.
Berdasarkan data yang diperolehnya, Arif mengungkapkan bahwa Pemkab Dairi justru mengalokasikan dana dalam jumlah fantastis untuk belanja makan - minum, dan belanja pakaian dinas Bupati dan Wakil Bupati.
Arif menyampaikan bahwa belanja makan dan minum rapat sebesar Rp. 6.974.324.686, belanja jamuan tamu Rp. 475.421.000, belanja aktivitas lapangan Rp. 424.293.000, serta belanja makan dan minum pada fasilitas pelayanan kesehatan sebesar Rp. 29.250.000.
Untuk belanja pakaian dinas Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebesar Rp. 22.000.000, pakaian sipil harian Rp. 291.712.800, pakaian sipil lengkap Rp. 16.940.000, pakaian dinas harian Rp.111.050.000, pakaian dinas lapangan Rp. 58.852.800, pakaian sipil resmi Rp. 11.712.800, pakaian dinas upacara Rp. 16.940.000, serta pakaian adat daerah Rp. 14.000.000.
"Di bawah kepemimpinan Bupati, Vickner Sinaga dan Wakil Bupati, Wahyu Daniel Sagala, kebijakan ini bertolak belakang dengan semangat efisiensi yang telah ditekankan pemerintah pusat," ujar Arifatullah Manik, Selasa (21/4/2026).
“Jika ditotal, anggaran makan minum mencapai miliaran rupiah, sementara belanja pakaian dinas juga ratusan juta rupiah. Ini menunjukkan tidak adanya kepekaan terhadap kondisi masyarakat,” imbuhnya.
Ia menuturkan, bahwasanya para pemangku kebijakan tidak peka dengan kondisi masyarakat saat ini yang masih menghadapi berbagai persoalan, seperti kelangkaan pupuk, tekanan ekonomi, dan lemahnya daya beli.
Menurutnya, pemerintah daerah seharusnya memprioritaskan program yang berdampak langsung bagi rakyat, bukan justru membebani anggaran dengan belanja yang tidak mendesak.
"Instruksi Presiden jelas menekankan efisiensi, penghematan, serta penggunaan anggaran yang tepat sasaran. Namun fakta di Kabupaten Dairi menunjukkan sebaliknya, di mana anggaran justru dialokasikan pada pos-pos yang tidak menjadi prioritas utama," tuturnya.
Untuk itu, mahasiswa dan pemuda meminta Pemerintah Kabupaten Dairi untuk segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan anggaran tersebut, serta membuka secara transparan kepada publik.
"Jika tidak ada perbaikan, mahasiswa dan KNPI Sumut siap mengawal dan mengambil langkah lanjutan sebagai bentuk kontrol sosial terhadap jalannya pemerintahan daerah," ujarnya.
“APBD adalah uang rakyat. Setiap rupiah harus dipertanggungjawabkan dan digunakan untuk kepentingan masyarakat, bukan untuk pemborosan,” tegas fungsionaris KNPI Sumut, Arifatullah Manik.
Bupati Dairi, Vickner Sinaga saat dimintai tanggapan mengenai hal itu mengatakan bahwa pengalokasian anggaran tersebut merupakan hasil dari pembahasan antara pihak Pemkab dan DPRD Dairi.
"Dikaji saja, detil. Itu hasil pembahasan Pemkab dan dewan, agar fair," kata Bupati Dairi, Vickner Sinaga melalui WhatsApp, Rabu (22/4/2026).
Vickner juga menyayangkan kritikan tersebut dilontarkan tanpa menyampaikan berapa seharusnya angka yang pantas untuk dialokasikan.
"Narasinya subjektif. Eloknya, diberi angka yang patut, menurut pemosting. Bandingkan dengan kabupaten tetangga. Semua mata anggaran dan nilainya dibahas detil di tataran perencanaan, lalu dieksekusi dan pasti diaudit. Pasti dipertanggungjawabkan si pemegang anggaran," ujarnya.
"Coba, pakaian adat bupati & isteri plus wabup & Isteri, 11 juta, sudah termasuk dengan asesoris adat Pakpak lengkap, disebut mahal?" tambahnya.
Terkait belanja makan dan minum, Vickner menyampaikan bahwa hal itu tentunya pada akhirnya akan memberikan dampak positif atau keuntungan.
"Bijak juga dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Contoh makan minum tamu untuk 1 tahun 475 juta. Sekitar 1,3 jt /hari. Baik tamu resmi instansi vertikal, DPR RI, dll. Termasuk menjamu para investor. Dan hasilnya, nanti bisa dilihat di akhir tahun anggaran. Ordenya empat ratusan miliar lebih, Dairi mendapat," jelas Bupati Dairi itu.
Bupati Dairi itu juga berharap kepada semua pihak untuk dapat melakukan "benchmarking" (perbandingan.red) dengan kabupaten-kabupaten tetangga.
Penulis : Dody
Redaktur : Rudi
