 |
| Duat Sihombing saat berdiskusi bersama para undangan yang hadir, usai menonton film "Pesta Babi". (Foto/Dody). |
Dairi - nduma.id
Nonton bareng (Nobar) film dokumenter "Pesta Babi" digelar oleh Yayasan PETRASA, bertempat di Aula PETRASA, Jalan Lintas Medan - Sidikalang, Panji Sibura-bura, Kecamatan Sidikalang, Kabupaten Dairi. Senin, 18 Mei 2026.
Berbagai elemen lapisan masyarakat, seperti dari kalangan aktivis mahasiswa, aktivis lingkungan, pegiat sosial, petani, bahkan personel kepolisian juga tampak hadir mengikuti gelaran "Nobar" film dokumenter yang menggambarkan realita yang terjadi pada kehidupan masyarakat adat yang hidup di pedalaman Papua.
Tak seperti di beberapa daerah lainnya yang mendapat intimidasi maupun pembubaran dari aparat setempat, gelaran nonton bareng film "Pesta Babi" di PETRASA ini berlangsung kondusif.
Ketua Divisi Hukum dan Advokasi PETRASA, Duat Sihombing mengatakan bahwa pihak aparat keamanan di Dairi cukup mengerti dengan penjelasan yang mereka sampaikan terkait rencana pemutaran film tersebut.
"Kita sih tidak ada mendapat intimidasi. Memang ada beberapa kali pihak kepolisian menelepon kita terkait kegiatan ini, kita terangkan bahwa ini hanya menonton film dan diskusi. Kalau mau datang juga ga apa-apa, kita sama-sama menonton," kata Duat kepada awak media usai gelaran acara.
"Setelah menonton film tadi, sebenarnya tidak ada hal-hal yang disuguhkan film ini yang provokatif. Ga ada," tambahnya.
Dijelaskannya, seluruh isi yang terkandung di dalam film ini adalah murni realita yang terjadi di Papua.
"Dengan menonton film ini, seluruh masyarakat bisa tahu dan turut merasakan apa yang sebenarnya terjadi pada masyarakat pedalaman Papua. Karena yang ditampilkan di film itu adalah fakta-fakta empirik," jelas Duat.
Menurut Duat, film "Pesta Babi" merupakan gambaran fakta mengenai persoalan-persoalan yang sejak lama dan hingga saat ini masih dihadapi oleh masyarakat Papua yang hidup di pedalaman.
Bagaimana masyarakat Papua sejak dulu menghadapi persoalan kemiskinan, persoalan lahan, hingga persoalan kerusakan lingkungan.
"Dengan menonton film ini kita melihat bahwa memang benar Indonesia saat ini, terkhusus Papua sedang tidak baik-baik saja. Tidak hanya di Papua, tapi itu bisa juga terjadi di daerah-daerah lain," ungkapnya.
Menurut Duat, di film ini digambarkan dengan jelas bagaimana masyarakat adat Papua kehilangan tanah dan hutan sebagai "Ruang Hidup" mereka, demi melancarkan ambisi pemerintah dengan proyek skala besar yang mengatasnamakan ketahanan pangan dan transisi energi.
Bagaimana jutaan hektare hutan di Papua disulap menjadi perkebunan tebu, kelapa sawit, dan juga sawah.
"Banyak tanah-tanah adat Papua yang hilang hanya karena proyek-proyek strategis nasional. Ada dua juta hektare hutan yang dibabat hanya untuk menanam padi," ungkapnya.
Menurutnya, dengan menonton film ini kita akhirnya tahu bahwa pengrusakan hutan di Papua telah berlangsung lama sejak era pemerintahan rezim-rezim sebelumnya hingga era pemerintahan saat ini, dan hal itu hanya menguntungkan pihak korporasi.
"Namanya saja agak berbeda. Sekarang PSN. Kita merasa bahwa proyek strategis nasional ini kan justru hanya menguntungkan segelintir orang, tapi menghempaskan orang-orang kecil, masyarakat adat yang harusnya tinggal di situ," ujarnya.
"Dua narasi besarnya, swasembada pangan dan swasembada energi. Ini alat yang mereka gunakan untuk menghancurkan tanah Papua," imbuhnya.
Dari film ini katanya kita juga bisa melihat adanya upaya pemerintah untuk mengubah kebiasaan hidup masyarakat Papua.
"Mereka biasa makan sagu, berburu di hutan, memancing, kemudian sekarang mereka dipaksa untuk menerima kehidupan yang mereka tidak terbiasa," terang Duat.
"Jadi yang kita lakukan ini hanya untuk menggugah teman-teman. Kemudian untuk menumbuhkan pikiran kritis kita terhadap potensi kerusakan yang ada di Papua juga bisa terjadi di daerah kita, jika kita tidak betul-betul menjaganya sedari sekarang," imbuhnya.
Sementara itu, Sekretaris GMNI Dairi, Ilham Berampu, yang turut hadir menyaksikan pemutaran film "Pesta Babi" itu mengatakan bahwa setelah menonton, mereka akhirnya tahu bagaimana penderitaan yang dirasakan oleh masyarakat Papua yang hidup di pedalaman.
Menurutnya, para pemangku kebijakan yang terlibat dalam proyek skala besar di Papua saat ini harus ikut menonton film ini.
"Kami menilai bahwa film ini mungkin harus para pejabat tonton. Agar mereka mengetahui seberapa besar penderitaan yang dialami masyarakat Papua," ujar Ilham Berampu.
"Jadi ketika mereka menonton, mungkin hasilnya mereka dapat memperbaharui bagaimana caranya menyelesaikan program swasembada pangan dan juga swasembada energi, yang menjadi program utama pemerintah hari ini," ucapnya menambahkan.
Ia juga menilai bahwa pesan yang terkandung di dalam narasi film ini merupakan sesuatu yang baik, bagaimana agar masyarakat lebih menjaga lingkungan, tanah adat, tradisi, ataupun warisan yang ditinggalkan oleh leluhur.
Terkait adanya pembubaran gelaran pemutaran film ini yang terjadi di beberapa daerah, Ilham menilai hal itu sebagai bentuk ketakutan pemerintah atas ketidakadilan yang dirasakan oleh masyarakat, yang ditampilan di dalam film tersebut.
"Mungkin ya, saya melihat banyaknya video yang memaparkan ketidakadilan pemerintah kepada masyarakat, mungkin itu yang menjadi bumerang bagi mereka ketika film ini dipertontonkan di khalayak umum," pungkasnya.
Penulis : Dody
Redaktur : Rudi
