 |
| Para pengurus LBH PPRS Indonesia. (Foto/Supri). |
Medan - nduma.id
Dewan Pimpinan Pusat Parsadaan Pomparan Raja Silahisabungan (DPP PPRS) Indonesia resmi membentuk Lembaga Bantuan Hukum (LBH).
Peresmian LBH PPRS Indonesia itu berlangsung pada hari Senin 8 Juni 2026 lalu di Sekretariat DPP PPRS Indonesia, Jalan Sei Belutu No 44, Medan - Sumatera Utara.
Turut hadir dalam peresmian itu jajaran pengurus DPP PPRS Indonesia, di antaranya, Ketua Umum Drs. Martua Situngkir, Ak., Ketua Harian Eddin Sihaloho, S.E., Sekretaris Umum Dr. Alfred Sidebang, Bendahara Umum Bangun Silalahi, SE, Ketua Dewan Penasihat Christmas Haloho, serta Ketua Dewan Pengawas Johannes Situngkir.
Dalam keterangan persnya yang disampaikan melalui WhatsApp, Direktur LBH DPP PPRS Indonesia, Ojahan Sinurat, S.H., melalui Sekretaris, Supri Darsono Silalahi, S.H., menyampaikan bahwa pembentukan LBH ini bertujuan untuk merealisasikan hasil Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) I DPP PPRS Indonesia pada (2/5/2026) lalu, yang berlangsung di Danau Toba Internasional Hotel, Medan.
Yang mana hasil dari Mukernas tersebut, bidang hukum dan advokasi menjadi salah satu program kerja dari DPP PPRS Indonesia.
Pembentukan LBH ini juga menjadi momentum penting, yang bertujuan untuk menjadi program pembelaan terhadap pomparan Raja Silahisabungan yang mendapat ketidakadilan hukum.
“Ini merupakan langkah besar untuk mempererat persatuan pomparan Raja Silahisabungan, sekaligus merumuskan dan membuat wadah pembelaan hukum terhadap semua peninggalan Raja Silahisabungan dan pomparan Raja Silahisabungan," terangnya, Sabtu (13/6/2026).
Sementara itu, Ketua Kelompok Kerja (Pokja) Bidang Hukum dan Advokasi DPP PPRS Indonesia, Jimmy LW Silalahi menyatakan bahwa LBH ini nantinya akan dikembangkan di seluruh kabupaten/kota di seluruh Indonesia, dan akan dimulai dari pembentukan di kabupaten/kota di wilayah Provinsi Sumatera Utara terlebih dahulu.
"Tujuannya, agar kelak jika ada permasalahan hukum yang dialami pomparan Raja Silahisabungan di wilayah mana saja, LBH PPRS Indonesia siap melakukan pendampingan dan bantuan hukum," ujarnya.
“Selain perlindungan hukum terhadap pomparan sebagai fokus utama, ini sekaligus juga sebagai sarana pengambangan sumber daya manusia (SDM) dan pelatihan di bidang hukum bagi pomparan Raja Silahisabungan yang berniat menjadi praktisi hukum yang berniat menjadi advokat," tambahnya.
Beberapa advokat yang sudah memiliki nama di Sumatera Utara yang berasal dari keturunan Raja Silahisabungan ( Pomparan) juga turut sebagai pengurus LBH PPRS Indonesia, seperti Adv Florence br Sihaloho, Adv Reno Sibarani, Adv Jhon Fery Sidabutar, dan beberapa advokat lainnya.
Dukungan atas terbentuknya LBH PPRS Indonesia ini juga mengalir dari berbagai pihak, dengan memberikan ucapan selamat melalu papan bunga, seperti dari Bupati Dairi, Sekda Kabupaten Dairi, Kapolres Denpasar, Kapolres Tanah Karo, Kapolres Samosir, pimpinan lembaga peradilan, pimpinan Organisasi Advokat dan lainnya.
Penulis : Dody
Redaktur : Rudi
