 |
| Suasana aksi unjuk rasa oleh mahasiswa Dairi di depan gedung Kemendagri pada Kamis lalu. (Foto/Yoki Bintang) |
DAIRI – nduma.id
Koordinator aksi, Yoki Munandar Bintang, mengatakan sekitar 22 mahasiswa ikut dalam aksi tersebut. Mereka membawa poster dan spanduk serta menyampaikan sejumlah tuntutan terkait kondisi pemerintahan di Kabupaten Dairi.
"Iya bang, kemarin kami jadi aksi di Kemendagri. Ada 22 orang kami yang unjuk rasa," ujar Yoki kepada wartawan melalui sambungan telepon dan pesan WhatsApp, Jumat (17/7/2026).
Menurut Yoki, kondisi Kabupaten Dairi saat ini dinilai mengalami krisis kepemimpinan sehingga pemerintah pusat perlu turun tangan.
"Kami sampaikan kalau Dairi saat ini krisis kepemimpinan. Kemendagri harus melakukan evaluasi total," katanya.
Ia menilai roda pemerintahan di Kabupaten Dairi dalam beberapa bulan terakhir berjalan tidak efektif sehingga berdampak pada pelayanan publik.
"Pelayanan publik yang seharusnya menjadi hak masyarakat kini terbengkalai dan kehilangan arah," ujarnya.
Yoki mengaitkan kondisi tersebut dengan kesehatan Bupati Dairi yang menurutnya diduga tidak lagi optimal dalam menjalankan tugas pemerintahan.
"Kemanusiaan mewajibkan kita mendoakan kesembuhan beliau. Namun konstitusi dan etika publik juga menegaskan bahwa hak lebih dari 300 ribu masyarakat Dairi tidak boleh dipimpin secara tidak efektif," katanya.
Dalam aksi tersebut, mahasiswa menyampaikan empat tuntutan kepada Menteri Dalam Negeri, yakni:
- Mendesak Kemendagri mengambil langkah konkret untuk menyelamatkan Kabupaten Dairi.
- Meminta pembentukan tim investigasi khusus guna memverifikasi kondisi kesehatan Bupati Dairi secara medis dan faktual.
- Meminta penunjukan Penjabat (Pj) atau Pelaksana Tugas (Plt) Bupati apabila secara medis dinyatakan tidak mampu menjalankan tugas dalam jangka panjang.
- Mendesak pemerintah pusat agar tidak membiarkan pemerintahan Kabupaten Dairi berjalan tanpa kepemimpinan yang efektif.
Yoki juga menyebut, setelah berorasi di luar gedung, perwakilan mahasiswa diterima oleh pihak Direktorat Jenderal Otonomi Daerah (Ditjen Otda) Kemendagri untuk berdialog dan menyampaikan aspirasi mereka secara langsung.
Bupati Dairi Membantah
Menanggapi klaim tersebut, Bupati Dairi Vickner Sinaga membantah telah terjadi aksi unjuk rasa seperti yang disampaikan kelompok mahasiswa tersebut.
Melalui pesan WhatsApp kepada wartawan, Sabtu (18/7/2026), Vickner mengatakan dirinya langsung berkoordinasi dengan pihak Kemendagri setelah mengetahui informasi tersebut.
"Bah... belum beberapa jam, kami sudah merespons. Dengan temu fisik, membahas surat dan selanjutnya," ujar Vickner.
Ia mengatakan Kemendagri telah memproses persoalan tersebut secara profesional, termasuk melakukan pengecekan kepada pihak terkait.
"Kemendagri sudah mencerna polanya secara profesional. Mulai dari pengecekan ke Otda Sumut. Aliansi itu juga tidak tercatat di Kesbangpol, dan masih banyak hal lainnya," katanya.
Meski demikian, Vickner menyebut terdapat sejumlah informasi yang tidak dapat dipublikasikan karena berkaitan dengan tata kelola pemerintahan.
"Tentu ada yang bersifat confidential karena mengikuti aturan protokol dan tata kelola kenegaraan," ujarnya.
Vickner juga mengaku sempat berada di Gedung Kemendagri pada Jumat (17/7/2026) didampingi sejumlah pejabat untuk menunggu apabila pihak mahasiswa ingin berdialog.
"Kami menunggu di lantai 16 Gedung F Kemendagri lebih dari dua jam, mulai pukul 13.00 sampai 15.00 WIB," katanya.
Berdasarkan penjelasan yang diterimanya dari pejabat Ditjen Otda, Vickner menegaskan bahwa pada Kamis (16/7/2026) tidak ada aksi demonstrasi mahasiswa asal Dairi di depan Gedung Kemendagri.
"Jadi demo Kamis 16 Juli itu hanya ada aksi dari Provinsi Banten. Dairi tidak ada," tegasnya.
Menurut Vickner, kedatangan beberapa mahasiswa asal Dairi pada hari itu hanya untuk menindaklanjuti surat yang sebelumnya telah mereka kirimkan ke Kemendagri.
"Mereka hanya menanyakan surat tertanggal 9 Juli 2026. Kegiatannya di lantai 16 dan dihadiri enam orang," jelasnya.
Ia bahkan menyayangkan informasi yang menurutnya tidak sesuai dengan fakta di lapangan.
"Kasihan orang yang membiayai perjalanannya. Mereka mengaku aliansi mahasiswa dan mengatasnamakan warga Dairi," katanya.
Di akhir keterangannya, Vickner kembali menegaskan bahwa berdasarkan informasi resmi yang diterimanya dari Kemendagri, tidak pernah terjadi aksi demonstrasi mahasiswa Dairi seperti yang diklaim.
"Tidak ada. Jangan nekat membuat kebohongan. Informasi ini saya sampaikan langsung. Mari biasakan check, double check, dan recheck," ungkapnya.
Penulis : Dody
Redaktur : Rudi
