 |
| Kepala Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Dairi, Lipinus Sembiring. (Foto/Dody). |
Dairi - nduma.id
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Dairi melalui Kepala Bagian (Kabag) Perekonomian, Lipinus Sembiring, mengklaim pasokan Bahan Bakar Minyak (BBM) di Kabupaten Dairi masih normal belum ada pengurangan.
Namun, hampir 2 pekan terakhir masyarakat Kabupaten Dairi kesulitan untuk mendapatkan BBM bersubsidi.
Ini terlihat dari antrean panjang yang kerap terjadi di setiap Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) yang ada di Kabupaten Dairi.
Menurutnya, hal ini harusnya tidak terjadi bila melihat pasokan BBM ke Dairi.
"Berdasarkan analisa kami, jumlah pasokan ke Dairi itu sebenarnya normal. Yang tidak normal adalah jumlah masyarakat yang tiba-tiba membeludak, ataupun meningkat permintaan ataupun pengisian ke SPBU," kata Lipinus saat ditemui di ruang kerjanya, Rabu (8/7/2026).
Lipinus menyebut, "Panic Buying" menjadi pemicu stok BBM di SPBU cepat habis.
"Terjadinya panic buying. Di mana masyarakat takut tidak mendapatkan BBM esok harinya, jadi masyarakat mengantre untuk mengisi penuh pasokan tangki masing-masing.
Nah, jadi ini memicu terjadinya cepat SPBU kosong, cepat pasokannya habis," jelas Kabag Perekonomian itu.
Tak hanya di Kabupaten Dairi, Lipinus membenarkan antrian panjang di SPBU juga terjadi di daerah lain.
"Nah, ternyata antrean panjang ini bukan hanya di Dairi. Termasuk juga di daerah Karo, dan pada beberapa minggu sebelumnya itu juga terjadi di daerah Medan," tandasnya.
Ditanya terkait dugaan oknum nakal yang menimbun BBM, Lipinus memprediksi upaya itu bisa saja terjadi.
Apalagi harga BBM bersubsidi dan non subsidi selisih harga jauh berbeda.
"Rentang harga dari Biosolar terhadap Dexlite sudah sangat tinggi, dari 6.800 rupiah ke sekitar 19.600 rupiah. Dari Pertalite ke Pertamax juga sangat tinggi, dari 10.000 rupiah ke 16.200 rupiah," jelas Lipinus.
Selisih harga itu menurutnya memicu upaya-upaya penimbunan.
" Ya secara bisnis kita pahami ada beberapa oknum yang melihat ini adalah kesempatan untuk mendapatkan keuntungan yang lebih dengan memanfaatkan situasi. Di mana harga sudah sangat tinggi," imbuhnya.
Dalam hal pengawasan, dikatakan pemerintah daerah memiliki tim Pengawasan Minyak dan Gas, namun kewenangannya masih terbatas.
Apalagi dalam hal untuk mengatur secara rinci penyaluran BBM.
Untuk memperoleh data yang berkaitan dengan BBM, Lipinus juga mengaku sulit mendapatkannya.
"Kami tidak memiliki akses yang cukup terhadap ketersediaan data, baik data penyaluran, data tangki BBM sampai di Kabupaten Dairi, data kapan habis untuk BBM-nya. Jadi kalau data ini tidak ada kan tentu kita sulit untuk melakukan pengawasan," ungkapnya.
Menurut Lipinus, pihak yang memiliki pengawasan penuh adalah Pertamina.
Karena Pertamina memiliki akses CCTV secara 24 jam terhadap masing-masing SPBU.
Hal ini menyebabkan tim pengawas Kabupaten lemah untuk bisa melakukan pengawasan secara detail di Kabupaten Dairi.
Pemerintah daerah juga tidak memiliki kewenangan untuk memberikan sanksi.
Kewenangan pemerintah daerah hanya sebatas memberikan teguran atau peringatan ke pihak swasta, ataupun memberikan rekomendasi ke pihak Pertamina.
Sebagai upaya untuk meminimalisir tindakan penimbunan BBM oleh oknum nakal yang tidak bertanggungjawab, Pemkab Dairi akan mengambil langkah bersama dengan pihak Pertamina dan para pengelola SPBU untuk melakukan pembatasan pengisian.
"Kita akan coba sepakati bersama dengan Pertamina dan pengelola SPBU, ada pembatasan pengisian BBM," ujarnya.
"Tujuannya untuk meminimalkan upaya penimbunan. Agar merata masyarakat bisa mendapatkan BBM. Sehingga panic buying yang terjadi saat ini dapat dapat kita kurangi secara bertahap," sebutnya.
Terpisah, sejumlah warga yang ditemui berharap adanya penambahan SPBU di Kabupaten Dairi.
Bahkan ada pula yang meminta supaya Pemkab Dairi mengelola SPBU sendiri.
"Ditambah juga maunya SPBU di Dairi ini. Kalau tambah SPBU di Dairi ini kan tambahnya juga jadinya BBM kita," ucap Simbolon, pengendara yang sedang mengantre di salah satu SPBU.
"Maunya Pemkab Dairi juga punya SPBU. Kalau SPBUnya punya pemerintah, kualitas pelayanan ke masyarakat kemungkinan pasti lebih baik," kata pengendara lain bermarga Gultom.
Penulis : Dody
Redaktur : Rudi
