 |
| Lokasi lahan sengketa di Jalan Sisingamangaraja - Sidikalang. (Foto/Dody). |
Dairi - nduma.id
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Dairi dinyatakan kalah oleh Pengadilan Negeri (PN) Sidikalang atas perkara sengketa tanah di Jalan Sisingamangaraja, Sidikalang, Kabupaten Dairi, Sumatera Utara.
Hal itu dibenarkan oleh Kepala Bagian (Kabag) Hukum Sekretariat Daerah (Setda) Kabupaten Dairi, Arjun Nainggolan, ketika ditemui oleh awak media di ruang kerjanya pada Senin sore, 13 Juli 2026.
"Gugatan Bupati Dairi dalam perkara sengketa tanah di Jalan Sisingamangaraja ditolak oleh PN Sidikalang," kata Arjun Nainggolan.
Menanggapi putusan tersebut, pihaknya selaku Kuasa Hukum Pemkab Dairi telah menyampaikan putusan tersebut kepada Bupati Dairi Vickner Sinaga, dan juga telah menyampaikan saran agar dilakukan upaya hukum lanjutan.
"Ini kan belum inkrah (berkekuatan hukum tetap.red). Masih ada upaya hukum yang bisa kita lakukan," jelasnya.
"Kita sudah sampaikan kepada bupati, baik tulisan maupun lisan, dan menyarankan untuk melakukan banding," tambahnya menjelaskan.
Ia juga mengatakan kalau pihaknya telah menyiapkan telaah atas putusan tersebut.
Dijelaskannya, Pemkab Dairi memiliki waktu 14 hari setelah putusan untuk menentukan banding.
"Putusannya tanggal 1 Juli 2026 lalu, dan kita diberikan waktu 14 hari sejak putusan tersebut untuk menentukan banding atau tidak. Jadi diberikan waktu hingga tanggal 15 Juli nanti," terang Arjun.
Namun begitu, dikatakannya bahwa dalam hal ini yang bisa memutuskan adalah Bupati Dairi sebagai pihak penggugat.
Arjun juga mengatakan bahwa dalam sebuah perkara hukum yang melibatkan pemerintah daerah, secara aturan pemerintah daerah berkewajiban melakukan upaya hukum setinggi-tingginya.
"Ini kan masih ada upaya banding. Jadi ada aturan juga yang mewajibkan pemerintah daerah melakukan upaya hukum sampai setinggi-tingginya. Baik banding, bahkan sampai ke PK, Peninjauan Kembali. Kalau tidak salah diatur dalam Permendagri Nomor 19 Tahun 2016," ujarnya.
"Secara pemberkasan ataupun dokumen untuk banding, kita sudah siap," pungkas Kabag Hukum Setda Kabupaten Dairi itu.
Terpisah, Bupati Dairi Vickner Sinaga, dan juga Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Rahmat Syah Munthe saat dimintai tanggapan mengenai hal itu, hingga berita ini diterbitkan belum memberikan tanggapan.
Sebelumnya diberitakan, Pemerintah Kabupaten Dairi menggugat 7 warga ke Pengadilan Negeri Sidikalang, terkait sengketa lahan/aset yang diduga dikuasai oleh warga.
Adapun yang menjadi objek sengketa merupakan lahan seluas 2.775 meter persegi, yang berada di Jalan Sisingamangaraja, Sidikalang, tepatnya di seberang gedung Bank Rakyat Indonesia Sidikalang.
Sesuai dengan data yang diperoleh melalui Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) PN Sidikalang, dengan nomor perkara 94/Pdt.G/2025/PN Sdk, ketujuh warga sebagai tergugat berinisial HS, YZAPU, MNMSU, RAMRU, RCYU, ORU, dan RAU.
Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Dairi, Rahmat Syah Munthe, sebelumnya juga membenarkan gugatan itu saat dikonfirmasi oleh awak media.
"Benar bang," kata Rahmat melalui pesan WhatsApp, Senin (11/5/2026) lalu.
Penulis : Dody
Redaktur : Rudi
