Siantar

Senin, 20 Juli 2026, 12:42 WIB
Last Updated 2026-07-20T05:42:27Z
DairiHukumSengketa Lahan

Perkara Sengketa Tanah di Komplek Sentrum Sidikalang, Penggugat Yakin Hakim Nilai Fakta Dengan Adil

Majelis Hakim PN Sidikalang, nomor 2 dan 3 dari kiri (memakai topi) saat melihat batas-batas tanah yang dimaksud oleh pihak yang bersengketa, pada sidang lapangan di lokasi objek perkara. (Foto/Dody).

Dairi - nduma.id


Perkara sengketa tanah di Komplek Sentrum, Lingkungan VIII, Kelurahan Sidiangkat, Kecamatan Sidikalang, Kabupaten Dairi, Sumatera Utara, mulai disidangkan.


Pada Jumat 17 Juli 2026, Pengadilan Negeri (PN) Sidikalang melakukan sidang lapangan di lokasi objek perkara dengan menghadirkan pihak penggugat dan tergugat.


Sengketa dengan Nomor Perkara 21/Pdt.G/2026/PN Sdk, dengan Alipsan Sagala sebagai penggugat I, serta Sri Purwanty br Manullang, Nomiati Sinta, Bolas Situmorang, Julferi Silalahi, Mitun Cakra Borti Bakara, dan juga Daniel turut sebagai penggugat, dengan tergugat berinisial SS.


Penasehat Hukum penggugat, Simon Horas Sagala, S.T.,S.H., dan juga Iskandar Malau, S.H., dari Kantor Hukum Iskandar Malau, SH & Rekan, berharap dengan mulai disidangkannya perkara tersebut, persoalan ini dapat segera selesai.


"Jadi Jumat 17 Juli 2026 kemarin, PN Sidikalang telah melakukan sidang lapangan yang dihadiri oleh para pihak, baik penggugat maupun tergugat," kata Simon Sagala, Minggu (19/7/2026).


Menurut Simon, pada sidang lapangan pertama ini bertujuan untuk memastikan bahwasanya tanah yang menjadi objek perkara tersebut benar adanya.


"Sidang lapangan ini kan bertujuan apakah benar tanah yang diperkarakan itu ada," terangnya.


Pada sidang lapangan itu para pihak yang bersengketa juga telah diminta untuk menunjukkan batas-batas tanah.


"Termasuklah batas-batas tanah itu dipastikan," tambahnya.


Adapun dasar penggugat karena tanah di belakang SPG Fil Kampung Sidiangkat, yang sekarang dikenal dengan Komplek Sentrum, Lingkungan VIII, Kelurahan Sidiangkat, Kecamatan Sidikalang, Kabupaten Dairi, Sumatera Utara, dengan luas kurang lebih 1 Ha, berdasarkan Surat Penyerahan dari Arifin Angkat dan Rupia Angkat kepada Alipsan/Alifsan Sagala (penggugat I) pada tanggal 10 November 1979, yang ditandatangani saksi-saksi, R.J. Angkat, M. Limbong (suami tergugat), K. Sagala, dan diketahui Kepala Kampung Sidiangkat.


"Dasar gugatan itu berdasarkan penyerahan dari marga Angkat. Bahwasanya tanah itu diserahkan kepada penggugat Alipsan Sagala, penggugat satu," sebut Simon.


"Sejak 1979 sampai 2025 lahan itu dikuasai oleh penggugat dan tidak pernah ada permasalahan dengan pihak manapun," lanjutnya.


Namun sejak tahun 2025 barulah permasalahan timbul karena menurutnya pihak tergugat melakukan pengrusakan tanaman-tanaman yang ada di lahan yang saat ini menjadi perkara, dan mengklaim lahan tersebut sebagai miliknya.


"Nah, kenapa penggugatnya menjadi 7 orang, karena belakangan tanah tersebut ada dialihkan ke pihak yang sekarang ini turut menggugat. Mereka ikut menggugat untuk mempertahankan haknya masing-masing," jelasnya.


Menurut Simon, Majelis Hakim telah menjadwalkan sidang lanjutan pada 28 Juli 2026 nanti, dengan agenda pemeriksaan saksi-saksi dari pihak penggugat.


"28 Juli 2026 nanti akan dilakukan sidang lanjutan dengan pemeriksaan saksi dari pihak penggugat" ungkapnya.


Pihak Penehat Hukum penggugat berkeyakinan Majelis Hakim dapat melihat perkara ini secara objektif.


"Berdasarkan bukti-bukti surat yang ada dan juga keterangan dari para saksi nanti, kami berkeyakinan Majelis Hakim PN Sidikalang nantinya dapat menilai siapa sebenarnya pemilik tanah tersebut," ujar Iskandar Malau menegaskan.


Penulis : Dody

Redaktur : Rudi