 |
| Kepala BAPENDA Dairi, Robot Simanullang, saat mengikuti rapat bersama DPRD Sumut di Medan. (Foto/Istimewa). |
Dairi - nduma.id
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Dairi melalui Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) terus berupaya untuk mendorong penguatan keuangan daerah melalui optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Untuk mendorong upaya tersebut, Kepala BAPENDA Kabupaten Dairi, Robot Simanullang pun membahas hal itu bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sumatera Utara (DPRD Sumut).
Pembahasan mengenai hal itu dilakukan pada saat mengikuti Rapat Kerja/Dengar Pendapat bersama Panitia Khusus (Pansus) DPRD Sumut di Ruang Rapat Aula Lantai 1 Kantor DPRD Sumut, di Medan, pada Rabu 19 Agustus 2026 kemarin.
Dalam rapat tersebut dibahas bagaimana strategi dalam peningkatan PAD.
Adapun yang menjadi fokus utama pembahasan tertuju pada optimalisasi penerimaan skema opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), serta opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB).
Dalam rapat yang juga dihadiri oleh seluruh Kepala BAPENDA dari seluruh kabupaten/kita se-Sumatera Utara itu, turut dibahas mengenai penyelarasan persepsi, mekanisme pembagian hasil, serta integrasi tata kelola pemungutan pajak antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota.
Kepala BAPENDA Kabupaten Dairi, Robot Simanullang, mengatakan bahwa pengimplementasian skema opsen pajak merupakan peluang strategis untuk memperkuat kemandirian fiskal Kabupaten Dairi.
"Kita harapkan, melalui sinergi lintas daerah dan koordinasi yang kuat bersama Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, potensi penerimaan dari PKB, BBNKB, dan MBLB dapat terdata serta terealisasi secara lebih optimal dan transparan," kata Robot kepada awak media, Kamis (20/8/2026).
Melalui keterlibatan aktif dalam Rapat Kerja/Dengar Pendapat ini, Pemkab Dairi menegaskan kesiapannya untuk mendukung penuh kebijakan integrasi perpajakan daerah, demi mendorong percepatan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat Dairi.
"BAPENDA sedang berusaha melakukan optimalisasi PAD, khususnya yang menjadi sumber PAD Provinsi Sumatera Utara yang bersumber dari PKB, BBN-KB dan MBLB, serta penggunaan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah dalam bentuk aplikasi dalam setiap pembayaran pajak," jelas Robot mengakhiri.
Penulis : Dody
Redaktur : Rudi
