 |
| Petugas PT. Gruti di lahan pembibitan kopi di wilayah tele II. (Foto/Istimewa). |
Dairi - nduma.id
Sidang perkara dugaan pengrusakan kawasan hutan yang dilaporkan Penegakan Hukum (Gakum) Kehutanan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan masih bergulir di Pengadilan Negeri Sidikalang, Kamis 6 Agustus 2026
Sidang itu menghadirkan saksi Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Dairi, Oloan Hasugian.
Oloan mengaku diminta menjadi saksi oleh penasihat hukum PT GRUTI terkait penjelasan mengenai surat verifikasi penetapan sungai dan sempadan di lokasi yang dipersengketakan.
"Saksi karena merespon surat Gruti perihal penetapan sungai dan sempadannya, jadi diminta pengacara PT Gruti menjadi saksi di persidangan," kata Oloan kepada Media, Jumat (7/8/2026).
Dalam kesaksian di persidangan, Oloan memaparkan isi surat Balai Wilayah Sungai Sumatera I Alas Singkil Banda Aceh yang mengklarifikasi kalau 4 titik koordinat yang di pertanyakan PT Gruti bukan merupakan Sungai dan sempadannya.
Ia bercerita, kehadirannya di persidangan sebagai saksi berawal dari surat PT GRUTI yang dilayangkan kepada Pemerintah Kabupaten Dairi cq Dinas Lingkungan Hidup, yang mempertanyakan sungai dan sempadannya dengan memberikan 4 titik koordinat.
Namun karena memastikan sungai dan sempadan di kawasan hutan bukan wewenang Pemkab Dairi, maka pihaknya menyurati Balai Wilayah Sungai Sumatera I Alas Singkil di Banda Aceh yang ditandatangani Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Dairi.
Kemudian, sesuai surat balasan BWS Sumatera I Alas Singkil, menyampaikan bahwa pada 4 koordinat dipertanyakan dimaksud, bukan merupakan sungai dan sempadannya.
"Sesuai surat Balasan BWS Sumatera I, menyampaikan bahwa 4 Koordinat dimaksud bukan merupakan sungai dan sepadannya," tandas Oloan.
Dari situ Pemkab Dairi kemudian membalas surat PT Gruti, sesuai
Surat balasan BWS Sumatera I Alas Singkil, RT/RW Kabupaten Dairi serta surat keterangan dari Kepala Desa Parbuluan VI.
"Normatifnya, surat PT GRUTI kan harus kita jawab, dengan dasar itu Dinas Lingkungan Hidup membalas surat PT GRUTI," kata Oloan.
Karena balasan surat itu, pengacara PT GRUTI kemudian meminta Oloan menjadi saksi dalam persidangan.
"Awalnya permintaan sebagai saksi itu saya tolak, karena saya bukan saksi ahli. Lalu saya minta petunjuk ke pimpinan, dan diperbolehkan, tapi saya hanya menyampaikan isi surat BWS Sumatera I Alas Singkil, bukan sebagai saksi ahli," sebut Oloan lagi.
Adapun ke-4 titik koordinat yang di pertanyakan itu adalah, koordinat 2⁰39'50", 98⁰32'6", 1671,0m, 307⁰, kemudian koordinat⁰39'50", 98⁰32'6", 1669,0m, 194⁰, dan koordinat 2⁰39'50", 98⁰32'6", 1669,0m, 111⁰ serta koordinat 2,66456,98,5381,1674,0m.
Sementara itu, terkait kasus ini, Manajer Operasional PT GRUTI, Kery Sinaga, menyampaikan dampak berat yang dirasakan perusahaan pasca dicabutnya izin operasional.
Menurutnya, dulunya perusahaan mempekerjakan 198 tenaga kerja harian dan karyawan tetap, kini hanya tersisa 42 orang.
Ratusan lainnya terpaksa kehilangan mata pencaharian.
"Kami sangat prihatin," ujar Kery.
Sebelumnya pihaknya dikatakan sudah berupaya membangun kemitraan baik dengan warga sekitar, membentuk Kelompok Tani Hutan, hingga menyalurkan program tanggung jawab sosial perusahaan demi kesejahteraan bersama.
Ia juga menyinggung peristiwa pembakaran dan pengrusakan fasilitas perusahaan yang dilakukan sekelompok orang yang menolak keberadaan perusahaan di lokasi tersebut.
Salah satu mantan karyawan yang enggan disebutkan namanya mengaku kesulitan mencari pekerjaan baru untuk menghidupi keluarga.
"Tidak ada pekerjaan yang layak untuk menutupi kebutuhan sehari-hari istri dan anak," ungkapnya pria paruh baya itu.
Saat beroperasi, PT GRUTI diketahui mengelola sekaligus merawat lahan perkebunan kopi di kawasan konsesi Desa Parbuluan VI, Kecamatan Parbuluan, sebelum izin operasionalnya dicabut oleh pihak berwenang.
Hingga kini proses persidangan masih terus bergulir untuk mencari kebenaran dan keputusan hukum yang adil bagi semua pihak.
Penulis : Rudi
Redaktur : Son
