 |
| Gedung DPRD Dairi di Jalan Sisingamangaraja - Sidikalang. (Foto/Dody). |
Dairi - nduma.id
Badan Anggaran (Banggar) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Dairi bersama para Pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Dairi, menggelar rapat pembahasan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) Tahun Anggaran 2026.
Pembahasan digelar secara tertutup, di Ruang Sidang DPRD Dairi, Jalan Sisingamangaraja, Sidikalang. Kamis, 3 September 2026.
Sekretaris Dewan (Sekwan) DPRD Dairi, Bahagia Ginting, saat dihubungi melalui WhatsApp mengatakan bahwa rapat Banggar memang seyogianya dilaksanakan secara tertutup.
"Mohon maaf, kalau rapat Banggar memang biasanya dilakukan secara tertutup. Jadi saat ini belum banyak yang bisa kami sampaikan," kata Bahagia.
Dijelaskannya, agenda rapat hari ini masih pembahasan mengenai Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS), terkait dengan P-APBD Tahun 2026.
"Hari ini rapat pembahasan PPAS. Sebelumnya sudah dilaksanakan juga pembahasan KUA (Kebijakan Umum Anggaran.red)," jelasnya.
Terkait waktu penetapan P-APBD, Bahagia mengatakan kalau hal itu belum dapat ditentukan.
"Untuk waktu penetapannya belum bisa ditentukan sekarang," ujarnya.
"Karena kan masih harus melalui semua tahapan, mulai dari pembahasan KUA, PPAS, dan Ranperda P-APBD (Rancangan Peraturan Daerah.red). Kita susun dulu kerangkanya, baru nanti ditetapkan menjadi Perda dan diparipurnakan," tambahnya menerangkan.
Terpisah, Ketua Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (DPC PDI-P) Kabupaten Dairi, Resoalon Lumban Gaol, meminta agar pembahasan P-APBD 2026 dilakukan secara serius.
"Pembahasan P-APBD 2026 harus dilakukan secara matang, transparan, dan tidak terburu-buru," ucap Resoalon Lumban Gaol.
"Jangan seperti pembahasan tahun lalu. Sidang hanya berlangsung dua hari, langsung diketok palu," tambahnya.
Resoalon meminta agar seluruh anggota Fraksi PDI Perjuangan di DPRD Dairi untuk mengawal pembahasan P-APBD.
Ia juga menyoroti besarnya Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) Kabupaten Dairi Tahun Anggaran 2025 lalu yang sangat besar, yang bahkan mencapai angka Rp86.523.011.061,31.
Besarnya SiLPA tersebut menurutnya harus menjadi perhatian dalam pembahasan P-APBD 2026.
Dikatakannya, DPRD perlu memastikan penyebab terjadinya SiLPA, sekaligus mengawal agar dana tersebut dapat dimanfaatkan secara optimal.
Untuk itu, ia meminta penggunaan dana SiLPA agar dialokasikan untuk program yang memberikan manfaat langsung dan berkelanjutan kepada masyarakat.
"Kami meminta agar dana SiLPA difokuskan untuk pembangunan infrastruktur, seperti perbaikan jalan yang rusak dan pembenahan saluran drainase atau parit. Anggaran tersebut jangan didominasi oleh program bantuan sosial saja," kata Resoalon.
Resoalon menilai kalau kondisi infrastruktur sangat berkaitan langsung dengan aktivitas masyarakat.
Jalan yang rusak dapat menghambat mobilitas warga dan distribusi hasil pertanian, sedangkan drainase yang tidak memadai berpotensi menimbulkan persoalan ketika curah hujan cukup tinggi.
"Anggaran yang tersedia harus benar-benar diarahkan untuk kebutuhan masyarakat dan memberikan manfaat yang bisa dirasakan secara langsung," ujarnya.
Ketua PDI-P Dairi itu menegaskan agar pembahasan P-APBD 2026 dilakukan secara cermat dengan memberikan waktu yang cukup kepada DPRD untuk mengkaji setiap program dan alokasi anggaran.
"Saya ingatkan kembali agar proses pembahasan tidak mengulang mekanisme tahun sebelumnya yang hanya berlangsung selama dua hari sebelum disahkan," tegas Resoalon mengakhiri.
Fraksi PDI Perjuangan di DPRD Dairi diminta aktif mengawal seluruh tahapan pembahasan P-APBD, mulai dari pembahasan program hingga penetapan anggaran.
Penulis: Dody
Redaktur: Rudii
