 |
| Text Foto : Suasana saat bupati Anton dalam Rakor teknis pembangunan Jalan Tol Segmen Simpang Panei–Parapat di Medan, Jumat 25 September 2026. (Foto/Diskominfo) |
SIMALUNGUN -Nduma.id,
Rakor tersebut merupakan tindak lanjut pertemuan Pemkab Simalungun dengan Direktorat Jenderal Kekuatan Pertahanan Kementerian Pertahanan (Kemhan) RI.
Rapat dihadiri Bupati Simalungun Dr. H. Anton Achmad Saragih, Danlanud Soewondo Marsma TNI Tio Hutapea, S.Sos., M.A.P., Kasdim 0207/Sml Mayor Inf Prawoto, jajaran perangkat daerah Pemkab Simalungun, perwakilan PT Hutama Marga Waskita, konsultan perencana, serta PPK Pengadaan Tanah.
Pertemuan tersebut membahas berbagai aspek teknis dan langkah lanjutan pembangunan ruas tol yang dinilai strategis untuk memperkuat konektivitas wilayah, mendorong pertumbuhan ekonomi, mendukung pengembangan kawasan pariwisata Danau Toba, serta menunjang kepentingan pertahanan negara.
Salah satu poin yang dibahas adalah gagasan agar bagian tertentu dari infrastruktur Tol Simpang Panei–Parapat dapat memiliki fungsi tambahan sebagai landasan darurat pesawat.
Usulan tersebut sebelumnya disampaikan Bupati Simalungun dalam audiensi dengan Dirjen Kuathan Kemhan RI H. Haris Haryanto di Jakarta, Selasa 22 September 2026.
Dalam rakor, pembahasan diarahkan pada kesiapan teknis dan perencanaan pembangunan sehingga kebutuhan terkait fungsi jalan tol, keselamatan, konektivitas, hingga aspek strategis dapat dipertimbangkan sejak tahap perancangan.
Bupati Simalungun Anton Achmad Saragih menegaskan pentingnya sinergi lintas sektor untuk mengawal keberlanjutan proyek tersebut.
“Kita ingin pembangunan Tol Simpang Panei–Parapat tidak hanya memberikan manfaat bagi konektivitas dan pertumbuhan ekonomi masyarakat, tetapi juga mendukung kepentingan strategis nasional. Karena itu, seluruh aspek perlu dipersiapkan dan dikoordinasikan sejak tahap perencanaan,” ujar Bupati.
Ruas Tol Simpang Panei–Parapat direncanakan memiliki panjang sekitar 40 kilometer dan sebagian besar melintasi wilayah Kabupaten Simalungun.
Pembangunan ruas tol tersebut diharapkan memperkuat akses menuju Parapat dan kawasan Danau Toba, membuka peluang investasi, memperlancar distribusi barang, serta mendorong pertumbuhan sektor pariwisata.
“Simalungun merupakan bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pembangunan infrastruktur harus memberikan manfaat seluas-luasnya bagi masyarakat sekaligus mendukung kepentingan nasional, baik dari sisi ekonomi, konektivitas, pariwisata, maupun pertahanan,” tegas Anton.
Melalui koordinasi antara pemerintah daerah, pemerintah pusat, TNI, badan usaha, dan konsultan, Pemkab Simalungun mendorong agar rencana pembangunan Tol Simpang Panei–Parapat dapat segera ditindaklanjuti secara konkret dengan tetap memperhatikan aspek teknis, regulasi, kebutuhan masyarakat, dan kepentingan strategis nasional.
Penulis: Ari
Redaktur: Rudi
