 |
| Penasehat/Kuasa Hukum pelapor, Supri Darsono Silalahi, S.H., saat memperlihatkan surat hibah yang sah dari Alm Letkol Fihir Abdullah pada tahun 1986. (Foto/Dody). |
Dairi - nduma.id
Persoalan Tanah Wakaf di Desa Sungai Raya Kecamatan Siempat Nempu Hulu Kabupaten Dairi Sumatera Utara masuk penyelidikan petugas Kepolisian Polres Dairi.
Kamis 8 Oktober 2026 sore kemarin, Supri Darsono Silalahi, S.H., sebagai Kuasa Hukum Mawardi Lingga atau pelapor, mendampingi kliennya dalam pemeriksaan saksi pelapor di Unit Pidana Khusus Sat Reskrim Polres Dairi.
Pemeriksaan itu atas tindak lanjut dari Laporan Polisi Nomor : LP/B/328/VIII/2026/SPKT/Polres Dairi/Polda Sumatera Utara, tertanggal 27 Agustus 2026.
"Sore ini kami datang ke Polres Dairi sehubungan dengan koordinasi atas laporan klien saya, yang mana telah membuat 2 laporan di Polres Dairi," kata Supri kepada Media.
Dua pelaporan itu di jelaskannya pertama tentang dugaan tidak pidana penyerobotan tanah.
Kedua, pelaporan keadaan palsu, dimana penempatan keterangan lain di dalam akta autentik.
"Saya juga ingin menyampaikan konfirmasi sehubungan dengan beredarnya berita-berita yang tidak bertanggung jawab di masyarakat. Di mana permasalahan tanah wakaf ini sudah dihubungkan dengan permasalahan agama," ujarnya.
Ia menegaskan persolan tanah wakaf ini jangan digiring ke persoalan SARA.
"Ini adalah persoalan tanah wakaf. Artinya memang kepentingan tanah wakaf itu untuk kemaslahatan umat Islam. Jadi jangan dihubungkan dengan konflik SARA," tegas Supri.
Pada kesempatan itu Supri juga menjelaskan dasar hukum pihaknya mendalilkan dugaan tindak pidana penyerobotan tanah dan pemalsuan.
"Legalitas atas tanah wakaf yang berada di Kilometer 7 Desa Sungai Raya itu jelas ya. Ini saya buktikan dasar hukumnya. Ini surat asli penyerahan wakaf dari Fihir Abdullah, yang merupakan mantan anggota TNI," sebutnya sambil menunjukan surat hibah yang ditandatangani oleh sejumlah pihak pada tahun 1986.
Supri juga menjelaskan didalam surat yang ada pada kliennya tertulis pihak pertama atas nama Letkol Fihir Abdullah mewakafkan tanah seluas 100 Meter × 100 Meter atau 1 Hektare atas pesan dari sang istri Almarhumah Nurtian Taher kepada umat Islam melalui pihak kedua yaitu Ketua Majelis Ulama Kabupaten Dairi saat itu, Haji Mudin Maha, dan ditandatangani juga oleh beberapa saksi.
"Kemudian atas dasar pembangunan Koperasi Merah Putih, kepala desa menerbitkan surat keterangan, di mana di sini yang bertandatangan adalah Kepala Desa Sungai Raya memakai kop surat desa. Artinya ini resmi ya surat dari pemerintah desa," terang Supri.
Yang lebih janggal menurut Supri, di dalam surat yang diterbitkan kepala desa, tertulis pernyataan bahwa tanah di Dusun KM 7 Desa Sungai Raya merupakan aset desa yang dihibahkan oleh Nyai Pikir Abdullah, istri dari mantan Dandim 0206 Dairi tahun 1981, dan surat tersebut diterbitkan pada 19 Agustus 2025.
Supri menegaskan bahwa Nyai Pikir Abdullah tidak pernah ada memberikan wakaf kepada masyarakat Desa Sungai Raya sebagai mana yang disebutkan di dalam surat yang diterbitkan oleh Pemerintah Desa Sungai Raya.
"Yang benar itu ini surat aslinya, suaminya yang bernama Fihir Abdullah, sesuai dengan amanah dari almarhum istrinya, Nurtian Taher, mewakafkan tanah seluas 1 Hektare kepada umat Islam melalui pihak kedua yaitu Ketua Majelis Ulama," ungkapnya.
Hal janggal lain yang di nilai Supri dengan munculnya surat hibah tanah oleh 12 orang warga kepada Pemerintah Desa Sungai Raya, tertanggal 3 November 2025.
"Di sini surat hibah tertanggal 3 November 2025, tapi surat dari kepala desa menyatakan itu aset tanggal 19 Agustus 2025. Ini kan aneh. Masa dimasukkan dulu ke daftar aset, tapi legalitas memasukkan ke daftar asetnya tanggalnya belakangan?" jelasnya.
Ia juga mempertanyakan dasar ke 12 orang warga menyerahkan tanah seluas 1 Hektare tersebut kepada desa.
"ini sudah ada surat wakaf
tapi dibuat lagi surat hibah.
Berarti ada hibah di atas hibah. Jadi kejanggalan-kejanggalan ini yang kami duga ada tindakan rekayasa, yaitu membuat keadaan palsu, keterangan palsu dalam akta autentik. Karena ini adalah surat resmi yang berlogo kepala desa," tandas Advokat itu.
Atas dasar itulah pihaknya melaporkan 13 orang ke Polres Dairi, termasuk di dalamnya Kepala Desa Sungai Raya.
Penulis: Dody
Redaktur: Rudi
