![]() |
| Teks Foto : Tokoh adat/masyarakat, dan tokoh pemuda Pakpak Dairi saat menyampaikan keterangannya kepada wartawan. (Foto/Dody) |
DAIRI – Nduma.id
Pesta rakyat yang menjadi salah satu kebanggaan masyarakat Kabupaten Dairi itu dinilai belum dipersiapkan secara matang oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Dairi.
Sejumlah persoalan mulai dari perencanaan kegiatan, distribusi undangan, prosesi adat hingga alokasi anggaran menjadi sorotan.
Tokoh pemuda Pakpak dari Suak Pegagan, Wahidin Lingga, menilai pelaksanaan Pesta Njuah-Njuah tahun ini terkesan dipaksakan dan hanya sebatas memenuhi agenda rutin.
"Selama saya mengikuti Pesta Njuah-Njuah, saya melihat pelaksanaan kali ini terkesan dipaksakan dan hanya sekadar formalitas saja," ujar Wahidin, Jumat (30/10/2026).
Menurutnya, pemerintah daerah seharusnya melibatkan tokoh masyarakat dan tokoh adat sejak awal melalui rapat koordinasi untuk mematangkan konsep serta persiapan kegiatan.
"Minimal dua kali rapat guna mematangkan konsep acara," katanya.
Ia juga menyoroti distribusi undangan yang dinilai tidak merata sehingga sejumlah tokoh adat tidak mengetahui secara pasti jadwal pelaksanaan pesta budaya tersebut.
"Jangankan pematangan konsep acara, distribusi undangan saja kacau dan tidak merata. Akibatnya, banyak tokoh adat yang tidak mengetahui jadwal pasti pelaksanaan kegiatan," ungkapnya.
Wahidin menilai kurang matangnya persiapan turut berdampak pada kemeriahan acara pembukaan.
Menurutnya, kegiatan tersebut justru lebih banyak dihadiri aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemkab Dairi dibandingkan masyarakat umum.
"Kemeriahan festival rakyat ini jauh dari harapan. Seharusnya acara ini mampu mendatangkan masyarakat umum, tak hanya dari Dairi tetapi juga dari luar Dairi," ujarnya.
Desak Pesta Njuah-Njuah Memiliki Payung Hukum
Atas kondisi tersebut, Wahidin mendesak Pemkab Dairi bersama DPRD agar segera menetapkan regulasi yang memberikan kepastian terhadap penyelenggaraan Pesta Budaya Njuah-Njuah, baik melalui Peraturan Daerah (Perda) maupun Peraturan Bupati (Perbup).
Menurutnya, keberadaan payung hukum akan memberikan kepastian mengenai waktu pelaksanaan, termasuk tanggal dan bulan penyelenggaraan.
Dengan demikian, persiapan dapat dilakukan jauh hari dan melibatkan seluruh unsur masyarakat Pakpak.
Ia menegaskan, Pesta Njuah-Njuah tidak harus diselenggarakan lebih besar dibandingkan festival budaya di kabupaten tetangga.
Namun, kualitas dan kemeriahannya setidaknya diharapkan mampu menyamai kegiatan serupa.
Wahidin mencontohkan Pesta Bunga dan Buah di Kabupaten Karo, Pesta Rondang Bintang di Kabupaten Simalungun, serta Pesta Oang-Oang di Kabupaten Pakpak Bharat yang dinilai mampu menarik perhatian masyarakat, termasuk melalui kehadiran artis ibu kota.
"Tidak harus lebih besar, minimal menyamai lah," sebutnya.
"Kita di Dairi, jangankan artis ibu kota, artis lokal pun masih kurang vitamin untuk kita undang," tambahnya.
Selain persiapan, Wahidin juga menyoroti anggaran penyelenggaraan Pesta Njuah-Njuah yang menurutnya mengalami penurunan cukup drastis dari tahun ke tahun.
Ia menyebutkan, pada masa kepemimpinan bupati sebelumnya, anggaran kegiatan tersebut bisa mencapai sekitar Rp800 juta.
Sementara saat ini, menurutnya, anggaran yang tersedia hanya berkisar Rp200 juta hingga Rp250 juta.
"Pada masa kepemimpinan bupati sebelumnya, anggaran Pesta Njuah-Njuah bisa mencapai Rp800 juta. Sekarang hanya berkisar Rp200 juta sampai Rp250 juta saja," ucapnya.
Kondisi tersebut, lanjut Wahidin, menimbulkan pertanyaan mengenai perhatian pemerintah daerah terhadap pelestarian budaya lokal.
Ia juga mempertanyakan alokasi anggaran kebudayaan di tengah informasi mengenai Dana Transfer ke Daerah (TKD) Kabupaten Dairi yang disebut mencapai Rp121 miliar.
Menyikapi hal itu, Wahidin yang mewakili Sulang Silima Marga Lingga bersama para Pemangku Hak Ulayat (PHU) berencana meminta klarifikasi resmi kepada Pemkab Dairi dan DPRD Dairi terkait penyelenggaraan pesta budaya tersebut.
Prosesi Adat dan Komitmen Pemerintah Dipertanyakan
Kritik serupa disampaikan Tokoh Masyarakat Pakpak Dairi, Dr. (HC) Abdul Angkat, S.H. Ia menilai pemerintah daerah belum menunjukkan komitmen yang kuat dalam menjaga keberlangsungan pesta rakyat tahunan tersebut.
Abdul Angkat menyoroti waktu pelaksanaan Pesta Njuah-Njuah yang dinilainya tidak konsisten.
Terkadang kegiatan digelar pada Oktober, sementara pada tahun lainnya dilaksanakan November.
"Waktu pelaksanaannya kadang berubah-ubah. Terkadang dilaksanakan di bulan Oktober, kadang November. Ini yang membuat rakyat tidak tahu tanggal pastinya," ujarnya.
Ia juga menyoroti prosesi adat dalam rangkaian kegiatan, khususnya pemotongan kerbau yang memiliki nilai sakral dalam tradisi masyarakat Pakpak.
Menurutnya, prosesi tersebut semestinya dipersiapkan melalui musyawarah bersama para tetua adat agar pelaksanaannya tidak kehilangan makna dan filosofi budaya.
"Seperti pemotongan kerbau yang harusnya dilakukan secara sakral dalam masyarakat Pakpak, malah terkesan dilaksanakan tanpa musyawarah yang matang dengan para tetua adat," ungkapnya.
Abdul Angkat mengingatkan pemerintah daerah agar memahami dan menghormati nilai-nilai adat masyarakat setempat.
"Pemerintah harus sadar akan filosofi di mana langit dijunjung, di situ bumi dipijak," tegasnya.
Sementara itu, Ketua Forum Komunikasi Pemangku Hak Ulayat Pakpak Dairi (FKPHUPD), Saut Martua Ujung, juga menyampaikan kekecewaannya terhadap kualitas penyelenggaraan Pesta Njuah-Njuah yang menurutnya terus mengalami penurunan.
Ia menegaskan bahwa Pesta Njuah-Njuah bukan sekadar kegiatan seremonial pemerintah, melainkan representasi identitas dan kebanggaan masyarakat Pakpak di Kabupaten Dairi.
"Jika pemerintah daerah tidak mampu, kami masyarakat Pakpak siap dan mampu untuk melaksanakan pesta ini demi harga diri dan martabat kami," tegas Saut.
Kadis Parbudpora Akui Masih Ada Kekurangan
Menanggapi berbagai kritik tersebut, Kepala Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga (Parbudpora) Kabupaten Dairi, Iwan Taruna Berutu, mengakui masih terdapat sejumlah kekurangan dalam penyelenggaraan Pesta Budaya Pakpak Njuah-Njuah 2026.
Ia mengatakan, pemerintah daerah menyadari berbagai masukan dan kritik yang disampaikan masyarakat.
Terkait persoalan penurunan anggaran, Iwan menyebut kondisi tersebut tidak hanya terjadi di Kabupaten Dairi, tetapi juga dialami kabupaten lain di Indonesia.
"Kami menyadari segala kekurangan ini, dan semua ini tidak hanya di Kabupaten Dairi saja, tapi di kabupaten lain di seluruh Indonesia," kata Iwan saat dimintai tanggapan.
Ia memastikan berbagai aspirasi dan saran yang disampaikan para tokoh masyarakat akan menjadi bahan evaluasi serta referensi bagi pemerintah daerah dalam menyelenggarakan kegiatan serupa pada masa mendatang.
"Seluruh harapan dan saran akan kami jadikan sebagai bahan dan referensi Pemerintah Kabupaten Dairi untuk melaksanakan event Pesta Budaya Pakpak Njuah-Njuah ke depannya akan semakin baik dan semakin membanggakan," pungkasnya.
Para tokoh Pakpak berharap, kritik yang disampaikan tidak sekadar menjadi catatan, tetapi ditindaklanjuti melalui pembenahan sistem penyelenggaraan, kepastian regulasi, transparansi anggaran, serta pelibatan tokoh adat dan masyarakat sejak tahap perencanaan.
Dengan demikian, Pesta Budaya Njuah-Njuah diharapkan tetap menjadi agenda kebudayaan yang memiliki makna bagi masyarakat Pakpak sekaligus menjadi kebanggaan Kabupaten Dairi.
Penulis: Dody
Redaktur: Rudi
