 |
| Rocky Marbun. (Foto/ Istimewa). |
Pematangsiantar - nduma.id
Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Pematangsiantar tahun 2026 senilai Rp1,02 triliun mendapat sorotan.
Pengamat Kota Pematangsiantar, Rocky Marbun, mendesak transparansi proyek pemerintah, evaluasi belanja DPRD, serta pengawasan terhadap potensi konflik kepentingan dalam penggunaan uang rakyat.
Rocky menilai APBD tidak boleh menjadi instrumen kepentingan kelompok tertentu.
Ia menyoroti dugaan praktik pengambilan keuntungan oleh oknum dalam pelaksanaan proyek melalui organisasi perangkat daerah (OPD), termasuk dugaan keterlibatan pihak-pihak yang memiliki kepentingan bisnis.
Ia juga mengingatkan agar anggota DPRD tidak menggunakan kedudukan dan kewenangannya untuk memperoleh keuntungan dari proyek pemerintah, termasuk melalui perusahaan yang diduga menggunakan nama pihak lain.
"Hal Itu merupakan bentuk penghisapan APBD untuk kepentingan pribadi bukan kepentingan rakyat," kata Rocky Marbun, Sabtu (7/11/2026).
"Memang secara umum DPRD tidak mengerjakan proyek pemerintah akan tetapi mereka mengelabui dengan cara memakai perusahaan atas nama orang lain agar tidak terdeteksi," ungkapnya.
Selain proyek, Rocky mengkritisi belanja perjalanan dinas, kunjungan kerja (kunker), transportasi, dan kegiatan seremonial yang menurutnya perlu dievaluasi berdasarkan asas efisiensi, kepatutan, dan manfaat publik.
"Artinya APBD jangan digunakan jika tak menguntungkan masyarakat luas," ujarnya.
Ia mendorong agar anggaran daerah lebih diarahkan pada pemberdayaan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja untuk menekan pengangguran serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
"Artinya dalam bentuk menciptakan lapangan kerja untuk mengurangi angka pengangguran yang semakin mengkhawatirkan dan mengancam kondisi sosial pematangsiantar," sebut Rocky.
"Selamatkan APBD," pungkas Rocky.
Frengki Boy Saragih, Wakil Ketua II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pematangsiantar dari Fraksi Partai NasDem. (Foto/Istimewa).
Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Kota Pematangsiantar, Frengki Boy Saragih, S.T., mengatakan realisasi APBD 2026 akan dipertanyakan dalam pembahasan Rancangan APBD 2027 melalui masing-masing komisi.
APBD 2026 diketahui mencapai Rp1,02 triliun dengan target pendapatan daerah Rp974 miliar.
DPRD juga akan meminta penjelasan mengenai realisasi anggaran hingga akhir November serta proyeksi SiLPA.
"Nanti kita pertanyakan pada saat pembahasan R APBD. Mulai hari Senin ini kita masuk pembahasan R APBD tahun 2027. Nanti disetiap pembahasan komisi diupayakan setiap anggota komisi mempertanyakan berapa Realisasi anggaran sampai dengan akhir bulan November ini. Kira kira berapalah nanti mau SILPA Atau Sisa Lebih Perhitungan Anggaran kan gitu bang," kata Frengki Boy.
Ia menyebutkan, tahapan pembahasan dimulai dari penyampaian nota pengantar pada Senin, pandangan fraksi Selasa, jawaban wali kota Rabu, kemudian rapat komisi.
"Senin penyampaian nota pengantar, Selasa pandangan fraksi, Rabu jawaban walikota, kemudian kamis 12 Oktober 2026 mulai lah rapat rapat komisi," pungkasnya.
Penulis: Ari
Redaktur: Rudi
