![]() |
| Rocky Marbun. (Foto/Istimewa). |
Pematangsiantar – nduma.id
Penandatanganan Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Kota (Pemko) Pematangsiantar dan Kejaksaan Negeri (Kejari) Pematangsiantar tentang pemberian bantuan hukum dan pelayanan hukum di bidang perdata serta tata usaha negara (TUN) mendapat apresiasi dari Pengamat Kota Pematangsiantar, Rocky Marbun.
Namun, kerja sama tersebut diharapkan tidak sekadar menjadi formalitas kelembagaan, melainkan mampu memperkuat kepatuhan hukum, transparansi, dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan.
Kesepakatan bersama itu ditandatangani di Ruang Data Pemko Pematangsiantar, Jalan Merdeka. Selasa 17 November 2026.
Kepada nduma.id, Rabu 18 November 2026, Rocky menegaskan bahwa kerja sama tersebut harus menjadi instrumen preventif untuk meminimalkan potensi pelanggaran hukum, khususnya dalam pengelolaan anggaran, penggunaan kewenangan, dan pelaksanaan jabatan.
"Harapannya walikota beserta jajarannya tidak lagi melakukan pelanggaran hukum baik penggunaan anggaran maupun wewenang dan jabatan," ujar Rocky.
Menurutnya, pendampingan dan pelayanan hukum dari Kejari merupakan langkah positif untuk meningkatkan pemahaman aparatur pemerintah terhadap aspek hukum perdata dan tata usaha negara.
Dengan demikian, setiap kebijakan dan tindakan administratif harus memiliki landasan hukum yang jelas serta berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
Meski demikian, Rocky mengingatkan bahwa fungsi pendampingan hukum tidak boleh dimaknai sebagai penghilangan tanggung jawab penegakan hukum.
"Jadi Jaksa nya tidak terlepas kewajiban menindaklanjuti laporan masyarakat tentang tindak pidana yang terjadi di lingkungan pemerintah kota Pematangsiantar," sebutnya.
Ia juga berharap nota kesepahaman (MoU) tersebut mampu memperkokoh tata kelola pemerintahan yang baik (good governance), terutama dalam membangun tertib administrasi, kepastian hukum, serta akuntabilitas penggunaan keuangan daerah.
"Wujudkan tertib administrasi di lingkungan Pemko Pematangsiantar," kata Rocky.
Rocky menekankan, keberhasilan kerja sama Pemko dan Kejari tidak cukup diukur dari seremoni penandatanganan dokumen, tetapi harus tercermin melalui perubahan perilaku birokrasi, kepatuhan terhadap regulasi, dan terwujudnya pemerintahan yang bersih serta bertanggung jawab kepada masyarakat.
"Selamatkan Birokrasi Pematangsiantar," pungkas Rocky.
Penulis: Ari
Redaktur: Rudi
