 |
| Rocky Marbun. (Foto/Istimewa). |
Pematangsiantar – nduma.id
Pembahasan Rancangan APBD 2027 diminta tidak sekadar menjadi agenda rutin pengesahan anggaran. DPRD Kota Pematangsiantar ditantang berani mengevaluasi realisasi APBD 2026 dan memastikan setiap rupiah uang rakyat benar-benar berdampak bagi masyarakat.
Pengamat Kota Pematangsiantar, Rocky Marbun, menyoroti sejumlah persoalan prioritas, mulai dari belum tersedianya SMA di Kecamatan Siantar Marimbun hingga urgensi rehabilitasi trotoar Jalan Sutomo–Merdeka dan tangga Kantor Wali Kota.
"Untuk apa dilakukan rehabilitasi trotoar jika kondisinya masih layak digunakan? Begitu juga tangga Kantor Wali Kota, apa urgensinya jika masih dapat difungsikan?" ujar Rocky kepada nduma.id, Senin (9/11/2026).
Menurutnya, anggaran daerah harus diprioritaskan untuk kebutuhan mendesak masyarakat, seperti pendidikan, kesehatan, pertanian, olahraga, dan infrastruktur publik.
Ia juga mengkritisi aspirasi masyarakat melalui reses, Sosper, dan Musrenbang yang dinilai harus memiliki tindak lanjut nyata, bukan sekadar menjadi catatan administratif.
Rocky turut menantang pemerintah kota dan DPRD agar tidak hanya bergantung pada APBD, tetapi aktif menjemput sumber pendanaan dari pemerintah provinsi maupun pusat.
"DPRD jangan hanya menyetujui anggaran. Fungsi pengawasan harus dijalankan secara kritis. Jangan sampai APBD habis terserap, tetapi kebutuhan rakyat justru terabaikan," tegasnya.
Rocky menegaskan, keberhasilan APBD bukan diukur dari besarnya anggaran yang dihabiskan, melainkan manfaat yang dirasakan masyarakat.
"Selamatkan APBD, jemput anggaran!" pungkasnya.
Sementara itu, saat dikonfirmasi nduma.id, Ketua DPRD Pematangsiantar Timbul Marganda Lingga dan Ketua Komisi II Hendra Parlindungan Hasoloan Pardede belum memberikan tanggapan terkait urgensi rehabilitasi trotoar dan tangga Kantor Wali Kota hingga berita ini diterbitkan.
Penulis: Ari
Redaktur: Rudi
