MEDAN - Gerakan Kudeta Partai Demokrat semakin tersingkap. Moeldoko CS merupakan Kepala Staf Kepresidenan (KSP) tertangkap, akan melakukan pertemuan di Hotel The Hill Sibolangit, Deliserdang, Sumatera Utara, pada Jumat, 5 Maret 2021. Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrat Sumatera Utara, akan membubarkan Kongres Luar Biasa (KLB) partai yang berlangsung di Hotel The Hill.
Kongres itu dianggap ilegal. Namun, salah satu penggagas yang juga mantan Majelis Tinggi Partai Demokrat, Max Sopacua tidak mau ambil pusing dengan ancaman tersebut.
"Kalau pun ada kata-kata orang mau dibubarkan, silahkan saja, kan ada aparat keamanan," kata Max kepada wartawan di lokasi Arena KLB Demokrat di Sibolangit, Jumat siang, 5 Maret 2021.
Max menjelaskan kegiatan kongres berpijak dengan aturan hukum. Dengan ini, ia menilai semua yang dilakukan harus sesuai dengan ketentuan hukum berlaku dan KLB tersebut klaimnya memiliki legalitas. "Kita berpijak dihukum, keamanan dan semua ada aspek legalitasnya. Makanya saya bilang tadi orang yang mau buat hajatan saja ada izinnya kok, apalagi kongres," sebut Max.
Max mengaku, tidak mau berpolemik dengan pro dan kontra pelaksanaan KLB dikalangan kader Partai Demokrat. Namun, dia berharap kongres ini berjalan dengan sukses dan lancar.
"Latarbelakang kongres saya kira semua orang sudah tahu. Yang menyebabkan KLB ini adalah kesumbatan yang terjadi bertahun-tahun," jelas Max.
Sebelumnya, DPD Demokrat Sumatera Utara menggelar apel siaga di Kota Medan. Untuk membubarkan KLB tersebut, yang dinilai ilegal.
"Supaya sama-sama membatalkan KLB ilegal yang dilaksanakan di Hotel The Hill, Demokrat Sumatera Utara, kami akan ke sana dan akan membubarkan acara tersebut. Siap apel kami ke sana," ungkap Ketua DPD Demokrat Sumut, Heri Zulkarnain kepada wartawan di Medan.
Disinggung bila dibubarkan, akan berpotensi terjadi kerusuhan, Heri mengatakan pihaknya mempunyai alasan kenapa KLB harus dihentikan. Karena, tidak sesuai dengan AD/ART. Kemudian, KLB itu digelar secara ilegal.
"Kita sudah melaporkan kepada Polrestabes Medan. Pertama masalah KLB ilegal tersebut. Kedua, bahwa kegiatan tersebut mengumpulkan massa dan melanggar prokes COVID-19. Kita menghentikan COVID-19 untuk tidak berkumpul-kumpul," jelas Zulkarnain.
Sebelumnya, SBY meyakini Moeldoko terlibat dalam upaya mengambil alih kepemimpinan di partainya. Upaya kudeta tersebut pertama kali diungkap oleh Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dalam konferensi pers pada Senin, 1 Februari 2021. Saat itu AHY menyebut ada gerakan yang ingin merebut kepemimpinannya di Partai Demokrat dengan menyelenggarakan kongres luar biasa.
Kemudian, menjadikan Demokrat sebagai kendaraan politik pada Pemilu 2024. Demokrat menyebut gerakan itu melibatkan Moeldoko beserta sejumlah kader dan mantan kader. Sejumlah nama yang mencuat yakni Marzuki Alie, Muhammad Nazaruddin dan politisi aktif Demokrat Jhoni Alen Marbun. Kemudian Moeldoko membantah tudingan itu. Dia mengaku tidak punya hak untuk mengambil alih kepemimpinan Partai Demokrat karena bukan bagian dari internal partai.
