Pematang Siantar - nduma.id
Wali Kota Pematang Siantar dr Susanti Dewayani SpA menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Daerah secara virtual.
Rapat dipimpin Menteri Dalam Negeri (Mendagri) dan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marvest).
Wali Kota Susanti mengikuti Rakor dari Ruang Command Center (CC) Pemerintah Kota (Pemko) Pematang Siantar, Selasa (30/8/2022) mulai pukul 08.00 WIB.
Mendagri Tito Karnavian dalam rakor tersebut menerangkan, akibat pandemi Covid-19, semua negara, semua kepala daerah di seluruh Indonesia menghadapi krisis kesehatan yang sama untuk pertama kalinya terbesar dalam sejarah, yang berlangsung selama dua tahun lebih.
"Kita bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, kita termasuk negara yang bisa mengendalikan Covid-19 dan survive secara ekonomi. Sebab semua kepala negara, kepala daerah berada pada persoalan yang sama, yaitu targetnya dalam menghadapi Covid-19 yakni bisa mengendalikan pandemi dengan berbagai indikatornya yang berdampak menurunnya kasus tersebut di bawah standar," katanya.
Tito mengungkapkan, ekonomi Indonesia tumbuh relatif cukup baik.
Namun ada hal yang perlu diwaspadai, yaitu ketidakmampuan negara-negara lain mengatasi pandemi Covid-19 dan ketidak mampuan negara lain menjaga ekonominya, yang bisa berdampak ke Indonesia.
Karena Indonesia merupakan bagian dari sistem globalisasi ekonomi.
Ditambah perang Rusia dan Ukraina yang berdampak terhadap perekonomian.
"Inflasi Rusia ke Ukraina menyebabkan ekonomi global mengalami efek dari pertumbuhan yang lebih lambat dan inflasi yang lebih cepat. Dampak tersebut akan mengalir ketika saluran utama, antara lain harga komoditas yang lebih tinggi, ekonomi dan perdagangan akan terganggu serta berkurangnya kepercayaan bisnis dan ketidakpastian," sebutnya.
Sementara itu, Menko Marvest Luhut Binsar Panjaitan memaparkan, di tengah ketidakpastian ekonomi global, Indonesia dihadapkan pada tantangan ekonomi yang tidak mudah.
Meski saat ini Indonesia berada pada posisi yang baik, tetapi Indonesia masih dihadapkan pada tantangan inflasi, terutama inflasi pangan dan energi.
Menghadapi tantangan tersebut, lanjutnya, penanganan harus dilakukan secara cepat dan terintegrasi sebagaimana penanganan pandemi Covid-19, dengan tujuan utama meringankan beban ekonomi masyarakat.
Pertemuan secara rutin harus dilakukan antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, TNI, dan Polri untuk mengantisipasi inflasi pangan maupun energi.
"Untuk itu, saya minta gubernur, bupati, wali kota, Pangdam, Danrem, Dandim, Kapolda, Kapolres, dan Kapolsek untuk bekerjasama dengan kementerian, lembaga, dan Bank Indonesia melakukan antisipasi kenaikan harga pangan dan energi di sisa tahun 2022. Saya minta diidentifikasi dengan rinci ketersediaan suplai (perkiraan sampai dengan akhir tahun) dan permintaan pangan di daerah masing-masing. Langkah-langkah untuk memastikan ketersediaan suplai pangan, terutama bahan pangan yang secara historis trennya akan meningkat, harus dilakukan sejak saat ini, di antaranya persiapan cold storage, penanaman di luar sentra produksi dengan melibatkan berbagai elemen masyarakat, dan kelancaran distribusi," jelas Luhut.
Terkait kemungkinan kenaikan harga BBM, Luhut meminta kepada gubernur, bupati, wali kota, Pangdam, Danrem, Dandim, Kapolres, dan Kapolsek untuk ikut mensosialisasikan dan memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang kenaikan harga BBM dan langkah-langkah pemerintah untuk meringankan beban masyarakat.
"Salah satunya melalui bantuan sosial (bansos) atau subsidi terhadap sektor transportasi. Pastikan bantuan dialokasikan tepat sasaran," tambahnya.
Sedangkan Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Margo Yuwono mengingatkan perlunya waspada terhadap kenaikan harga komoditas bergejolak, komoditas yang diatur pemerintah, serta komoditas energi, dan komoditas pangan yang diimpor.
Dilanjutkannya, komoditas penyumbang andil inflasi terbesar yang sering muncul, yaitu cabai merah, bawang merah, rokok kretek, ikan tongkol, dan angkutan udara.
"Sebanyak 67 dari 90 kota telah mencapai tingkat inflasi di atas target 2022, yaitu di atas 4 persen. Seperti Jambi 6,9 persen, Bungo 6,94 persen, Gunung Sitoli 6,70 persen, Padang 6,51persen, Pekanbaru 6,41persen, dan lainnya," jelas Margo Yuwono.
Kenaikan harga yang relatif tinggi pada komoditas dengan bobot besar, lanjutnya, memberi sumbangan yang signifikan terhadap inflasi.
Katanya lagi, sebagian komoditas merupakan kelompok yang harganya diatur oleh pemerintah (Administered Price) seperti bensin dan tarif listrik. Sedangkan sebagian lagi merupakan komoditas pangan bergejolak yang suplainya perlu dikendalikan.
"Sebagian komoditas dengan bobot besar seperti, sewa rumah, kontrak rumah, dan mobil perumahan merupakan bagian dari perhitungan inflasi inti, yang sangat mempengaruhi stabilitas makro ekonomi," tukasnya.
Sedangkan kenaikan harga pada komoditas berbahan baku impor, seperti produk olahan tepung gandum dan kacang kedelai yang banyak dikonsumsi masyarakat juga perlu diwaspadai.
Dijelaskannya, kenaikan harga BBM memberikan dampak buruk kepada penduduk miskin.
Turut hadir di Ruang CC Pemko Pematang Siantar antara lain Kajari Kota Pematang Siantar Jurist Precisely Sitepu SH MH, Dandim 0207 Simalungun Letkol Inf Hadrianus Yossy Suherman, Kapolres Pematang Siantar diwakili Muri Yasnal, Kepala KPw Bank Indonesia Pematang Siantar diwakili Abdan Abdila, Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Pematang Siantar
Budi Utari Siregar AP, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Zainal Siahaan SE MM, Kabag Perekonomian
Hendra T Simamora SSTP, dan Kabid Perdagangan Dinas Koperasi, UKM, dan Perdagangan Pematang Siantar Elpiani Turnip. (Ari)
