 |
| Aksi mahasiswa di depan Gedung DPRD Siantar. (Foto/Ari). |
Siantar - nduma.id
Aksi unjuk rasa menolak kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) di Pematang Siantar, Sumatera Utara berlanjut.
Kamis 8 September 2022, ratusan mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi menggelar unjuk rasa.
Wali Kota Pematang Siantar dr Susanti Dewayani SpA bersama Forkopimda bersama-sama menerima kedatangan mahasiswa di halaman Kantor DPRD Pematang Siantar.
Setelah mahasiswa menyampaikan tuntutannya, Wali Kota Susanti menyampaikan apresiasi kepada mahasiswa yang telah menggelar unjuk rasa secara damai, tertib, dan teratur.
Wali Kota Susanti menyatakan dukungannya terhadap aspirasi mahasiswa yang menuntut agar pemerintah membatalkan kenaikan harga BBM.
"Mudah-mudahan yang kita harapkan, yakni Pematang Siantar Sehat, Sejahtera, dan Berkualitas dapat tercapai," lanjutnya.
Pemko Siantar juga menyampaikan, telah mengeluarkan 2 persen dari Dana Transfer Umum (DTU) yang sudah disalurkan pemerintah pusat untuk disampaikan kepada masyarakat yang membutuhkan.
"Dana ditransfer melalui Kantor Pos,” katanya.
Sementara itu, Ketua DPRD Kota Pematang Siantar Timbul Marganda Lingga menyebutkan, pihaknya menyikapi tuntutan penundaan kenaikan harga BBM sebagai aspirasi yang serius.
Dukungan Forkopimda terhadap aspirasi mahasiswa yang meminta agar kenaikan harga BBM ditunda dituangkan dalam surat DPRD Pematang Siantar yang ditujukan kepada Presiden Republik Indonesia Ir H Joko Widodo Nomor : 170/2165/DPRD/IX/2022.
Kapolres Pematang Siantar AKBP Fernando, Dandim 0207/Simalungun Letkol Hadrianus Yossy SB SIPem MHan, Kajari Pematang Siantar Jurist Precisely Sitepu SH, Sekda Pematang Siantar Budi Utari Siregar AP, dan anggota DPRD Pematang Siantar terlihat menerima para Mahasiswa.
Pengunjuk rasa juga mengutuk keras aksi kekerasan yang dilakukan polisi dalam menangani aksi unjuk rasa Senin sebelumnya.
Ketua BEM FKIP USI menegaskan Mahasiswa Siantar menolak kenaikan tarif BBM yang diputuskan secara sepihak oleh pemerintah pusat.
Sementara itu, salah satu orator Rokky menyampaikan hal yang sama.
Menurutnya, kenaikan BBM telah menambah derita rakyat.
“Jika pemerintah menaikkan BBM dengan dalih bahwa selama ini subsidi tidak tepat sasaran dan telah membebani keuangan negara. Apakah jalan keluarnya harus mengorbankan rakyat kecil? Seharusnya pemerintah memikirkan bagaimana agar subsidi itu tepat sasaran,” kata Rokky.
“Sudah sangat jelas, sampai hari ini berbagai kalangan masyarakat, organisasi mahasiswa di berbagai daerah di seluruh Indonesia telah turun ke jalanan menolak kebijakan pemerintah dalam menaikkan tarif BBM. Hari ini kita pertegas kembali, kami menolak kebaikan BBM,” ujar dofasep, pimpinan Aksi. (Ari).
