 |
| Masa aksi terkena gas air mata dari polisi. (Foto/Ari). |
Siantar - nduma.id
Kelompok Cipayung Plus Kota Pematang Siantar berunjuk rasa menolak kenaikan harga Bahan Bakar Minyak, Senin (5/9/2022).
Aksi yang di gelar di halaman Kantor DPRD Kota Pematang Siantar itu berujung ricuh.
Petugas polisi terlibat bentrok dengan mahasiswa.
Awalnya aksi berlangsung damai, masa berorasi ingin bertemu Walikota dan menyampaikan aspirasi.
Karena tak kunjung bertemu walikota, masa kemudian membakar ban.
Aksi bakar ban ini dihentikan aparat kepolisian.
Mahasiswa yang tidak terima kemudian terlibat aksi dorong dengan petugas keamanan.
Petugas melontarkan gas air mata memukul mundur mahasiswa, para orator sempat di amankan polisi.
Akibatnya ada mahasiswa yang terluka.
"Kami akan membuat pengaduan atas tindakan represif kepolisian ini" Ucap Edis Galingging, Ketua PMKRI Cabang Siantar.
 |
| Mahasiswa di tarik polisi. (Foto/Ari). |
Masa membubarkan diri setelah bertemu dengan walikota Siantar.
Sebelumnya mahasiswa berkumpul di makam pahlawan kemudian longmarch menuju kantor DPRD siantar.
Pemerintah menaikkan harga BBM, kebijakan tersebut menuai polemik di tengah-tengah masyarakat.
Harga BBM naik mulai Sabtu 3 September 2022 lalu, yakni Pertalite dari Rp7.650 menjadi Rp10.000 per liter, Solar dari Rp5.150 menjadi Rp6.800 per liter, dan Pertamax dari Rp12.500 menjadi Rp14.850 per liter.
Kenaikan BBM mendapat respon dari mahasiswa, terkhusus di Kota Pematang Siantar, yakni dari Kelompok Cipayung Plus Kota Pematang Siantar, terdiri dari Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Cabang Pematang Siantar, Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Cabang Pematang Siantar-Simalungun, Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI) Cabang Pematang Siantar, Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI) Cabang Pematang Siantar-Simalungun, Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Cabang Pematang Siantar, dan Himpunan Mahasiswa Islam Cabang Pematang Siantar-Simalungun.
“Melihat situasi yang terjadi saat ini, kami dari kelompok Cipayung Plus Kota Pematang Siantar menyatakan sikap Menolak Kenaikan Harga BBM,” kata orator aksi.
Suasana pasca ricuh. (Foto/Ari)
Selain menolak kenaikan harga BBM, mereka juga meminta pemerintah transparan dalam penyaluran BBM bersubsidi, serta mendesak pemerintah dan kepolisian memberantas mafia migas.
Kemudian, menolak kenaikan tarif dasar listrik (TDL), dan menolak alih fungsi dan pengelolaan GOR.
Wali Kota Pematang Siantar dr Susanti Dewayani SpA didampingi Ketua DPRD Pematang Siantar Timbul Marganda Lingga SH serta jajaran dan Sekretaris Daerah Kota Pematang Siantar Budi Utari Siregar SP, di hadapan massa menyampaikan, Pemerintah Kota (Pemko) Pematang Siantar dengan tangan terbuka menerima aspirasi mahasiswa dan telah melihat serta menerima tuntutan massa.
Walikota berjanji akan menyampaikan aspirasi para mahasiswa.
"Kami akan sampaikan aspirasi mahasiswa ke pemerintah pusat," kata Walikota Siantar. (Ari)
