Bupati Pakpak Bharat bersama Bupati Humbahas. (Foto/Istimewa).
PAKPAK BHARAT, Salak - nduma.id
Bupati Pakpak Bharat, Franc Bernhard Tumanggor dan Bupati Humbang Hasundutan, Dosmar Banjarnahor bertemu Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan, Kementerian Dalam Negeri RI di Jakarta.
Mereka diterima langsung oleh Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan, Kementerian Dalam Negeri RI, DR, Drs. Safrizal, ZA, M.Si, Direktur Produk Hukum Daerah, Drs. Makmur Marbun. M.Si, serta Sekretaris Ditjen Bina Keuangan Daerah, Dr, Drs, Horas Maurits Panjaitan, M.Ec.Dev.
Kunjungan itu untuk berkoordinasi terkait tata batas wilayah Kabupaten Pakpak Bharat dengan Kabupaten Humbang Hasundutan.
Kabupaten ini merupakan daerah bertetanggaan dan berbatasan langsung, dan lahir bersamaan pada 28 Juli 2003.
Daerah ini juga memiliki ikatan sosial budaya yang kuat.
Satu rumpun, dan kerap melakukan aktivitas saling mengunjungi antar kedua daerah.
Bupati Pakpak Bharat mengatakan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di daerah perbatasan sesungguhnya adalah hal mutlak yang perlu di lakukan.
"Mereka perlu didorong terus guna meningkatkan perekonomian dan pendapatan keluarga," kata Frans.
Di samping itu kendala utama yang dihadapi adalah sulitnya akses penghubung antar kedua wilayah itu.
“Bantuan dan uluran tangan Pemerintah Pusat selaku atasan kami sangat kami harapkan demi tercapainya cita-cita kami, membangun dan mewujudkan Pakpak Bharat yang sejahtera” ucap Bupati Pakpak Bharat, Franc Bernhard Tumanggor.
Penulis : Luhut.
Editor : Rudi
