 |
| Foto bersama usai menyerahkan laporan keuangan. (Foto/Dok. Kominfo Dairi). |
Pakpak Bharat - nduma.id
Bupati Pakpak Bharat Franc Bernhard Tumanggor hadir di Kantor Badan Pemeriksa Keuangan RI Perwakilan Sumatera Utara, Medan, Senin, 18 Maret 2024 guna menyerahkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Pakpak Bharat tahun 2023.
Penyusunan laporan keuangan oleh tim di Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat telah mengikuti ketentuan Peraturan Pemerintah no.71 tahun 2010 tentang standar akutansi Pemerintahan dan ketentuan lainnya yang mengatur penyusunan laporan Keuangan Pemerintah Daerah.
"Terimakasih kepada Bapak Kepala BPK RI Perwakilan Provinsi Sumatera Utara, dan seluruh jajaran yang berkenan menerima Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2023 ini, ucap Franc bernhard Tumanggor.
Franc menjelaskan, walaupun penyusunan laporan keuangan tersebut telah mengikuti standar dan peraturan yang berlaku, masih ada kemungkinan terdapat kesalahan atau kelemahan dalam penyajian laporan keuangan.
Jika dalam pemeriksaan rinci, ditemukan kesalahan atau kelemahan dalam penyajian laporan keuangan, diharapkan BPK RI dapat memberikan koreksi atau rekomendasi untuk penyempurnaan laporan keuangan tersebut.
Dalam amanat Undang-Undang no.1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara pada Pasal 56 ayat 3, disebutkan bahwa Gubernur/Bupati/Walikota harus menyampaikan Laporan Keuangan kepada BPK RI paling lambat tiga bulan setelah tahun anggaran berakhir.
"Kami sangat mengapresiasi audit yang dilakukan oleh tim BPK RI, harapan kami kedepan kualitas tata kelola APBD semakin meningkat dan membawa dampak peningkatan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Pakpak Bharat," tandas Franch dalam sambutannya
Oleh karena itu, Bupati Pakpak Bharat Franc Bernhard Tumanggor menyerahkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Pakpak Bharat langsung kepada Kepala Perwakilan BPK RI Sumatera Utara, Eydu Oktain Panjaitan.
Penulis : Rudi
Redaktur : Son
