 |
| Rapat bersama KPU Dairi.(Foto/Istimewa). |
Dairi – nduma.id
Menjelang pelaksanaan Pilkada Serentak pada 27 November mendatang, Pemerintah Kabupaten Dairi berupaya untuk mensukseskan Pilkada yang aman dan damai, meliputi fasilitasi persiapan pelaksanaan, fasilitasi pelaksanaan, dan koordinasi pelaksanaan pilkada.
Demikian disampaikan Pj. Sekretaris Daerah Kabupaten Dairi Jonny Hutasoit dalam Mini Loka Karya Persiapan Tahapan Pemungutan dan Perhitungan Suara Pilkada 2024, Senin 25 November 2024 bertempat di Aula Komisi Pemilihan Umum (KPU) Dairi.
Dijelaskan Jonny, fasilitasi persiapan pelaksanaan Pilkada yang telah dilakukan Pemerintah Kabupaten Dairi yaitu sosialisasi pelaksanaan Pilkada dan memberikan informasi kepada masyarakat mengenai penggunaan hak pilihnya dalam pelaksanaan Pilkada.
"Setidaknya, ada enam hal yang telah dilakukan Pemkab Dairi dalam hal fasilitasi pelaksanaan Pilkada,” kata Jonny Hutasoit menjelaskan.
Pertama, Pemkab Dairi membantu KPU dalam mengatasi hal-hal teknis penyelenggaraan Pilkada.
Kedua, menjaga dan memelihara kondisi masyarakat yang kondusif, tertib, dan aman dalam Pilkada.
Ketiga, membantu KPU dalam penyelesaian pendaftaran pemilih secara optimal di daerah bagi seluruh masyarakat di daerah masing-masing yang memiliki hak pilih.
Keempat, memberikan dukungan sarana dan prasarana yang diperlukan dan memfasilitasi proses distribusi logistik tepat waktu dan bekerjasama dengan instansi terkait.
Kelima, memantapkan koordinasi dalam mewujudkan kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat serta penegakan hukum secara tegas, tuntas, dan transparan pada setiap rangkaian proses Pilkada.
Keenam, melakukan identifikasi kondisi sosial-politik wilayah dan mewaspadai perilaku destruktif yang dapat merusak tatanan politik yang sudah dibangu.
“Terakhir, mengelola konflik atau berbagai potensi konflik di daerah," kata Jonny.
Dalam hal koordinasi, lanjut Jonny Hutasoit, Pemerintah Kabupaten Dairi telah melakukan komunikasi dengan pihak TNI/Polri yang berpedoman pada penyelenggaraan ketertiban, ketentraman, dan keamanan yang dikeluarkan oleh Kepolisian Republik Indonesia dan Departemen Dalam Negeri.
"Pemerintah Kabupaten Dairi memantapkan koordinasi horizontal dan konsultasi vertikal pada aspek-aspek yang dapat mengganggu pelaksanaan Pilkada. Kami juga merekam semua hal-hal yang berlangsung selama pelaksanaan Pilkada dan hasilnya dalam bentuk laporan untuk kepentingan langkah kerja dan operasional selanjutnya," tuturnya.
Penulis : Rei
Redaktur : Rudi
