 |
| Irwan Purba. (Foto/Dody). |
Dairi - nduma.id
Polemik di dalam tubuh Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Pembangunan yang menyeret nama salah satu oknum Direktur-nya dalam kasus dugaan penipuan, tengah menjadi perhatian masyarakat Kabupaten Dairi.
Irwan Purba, aktivis muda asal Dairi turut memberikan pandangannya terkait persoalan ini.
Ia menilai, saat ini integritas Perumda Pembangunan tengah diuji.
Menurut Irwan, perusahaan plat merah besutan Bupati Dairi ini sejatinya dibentuk sebagai instrumen strategis pemerintah daerah untuk memperkuat pelayanan publik sekaligus meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Karena itu ketika persoalan muncul, kepala daerah dinilai bertanggung jawab penuh.
"Ketika persoalan internal Perumda Pembangunan mencuat ke ruang publik, baik terkait tata kelola, integritas pengurus, maupun dugaan penyimpangan, tanggung jawab utama tidak bisa dilepaskan dari kepala daerah sebagai pemegang kuasa pembina," ujar Irwan Purba, Rabu (11/2/2026).
Irwan menilai kehadiran Perumda Pembangunan sebenarnya sangat baik sebagai instrumen pembangunan ekonomi yang mampu mengelola potensi daerah secara profesional, berkelanjutan, dan berpihak pada kepentingan masyarakat.
Namun ia juga mencermati bahwa pada fase awal operasionalnya, Perumda Pembangunan Dairi mulai menghadapi berbagai dinamika internal.
"Situasi ini perlu dipahami secara proporsional sebagai bagian dari proses pembentukan kelembagaan baru, tetapi tidak boleh diabaikan atau ditutupi. Justru pada tahap awal inilah arah, karakter, dan kredibilitas Perumda sedang diuji," terang Irwan.
Ia juga mengharapkan sikap tegas dari Bupati Dairi, Vickner Sinaga, selaku kepala daerah.
"Dinamika dan persoalan internal Perumda Pembangunan yang belakangan menjadi perhatian publik menuntut sikap tegas, terbuka, dan komunikatif dari Bupati Dairi. Bukan semata-mata demi menjaga citra pemerintah daerah, melainkan untuk memastikan bahwa Perumda tetap berjalan sesuai prinsip good corporate governance: transparansi, akuntabilitas, dan profesionalisme," ucapnya.
Dijelaskan oleh Irwan, pengalaman di banyak daerah menunjukkan bahwa kegagalan BUMD (Badan Usaha Milik Daerah) sering kali berakar pada lemahnya tata kelola sejak awal berdiri, mulai dari ketidakjelasan pembagian kewenangan, komunikasi internal yang tidak sehat, hingga kaburnya batas antara kepentingan bisnis dan non-bisnis.
"Dalam konteks Kabupaten Dairi, Perumda Pembangunan harus segera menegaskan posisinya sebagai badan usaha profesional. Pemerintah daerah perlu memastikan bahwa setiap dinamika internal diselesaikan melalui mekanisme tata kelola yang sah, terbuka, dan berorientasi pada keberlanjutan usaha," tegas Irwan.
Ia juga berpandangan bahwa penyelesaian persoalan secara ad hoc atau politis justru berpotensi memperbesar masalah di kemudian hari.
"Pada dasarnya masyarakat mendukung hadirnya Perumda ini, namun tidak berarti membenarkan segala praktik yang tidak sesuai prinsip good corporate governance. Sebaliknya, dukungan yang sehat adalah keberanian untuk mengingatkan sejak dini agar Perumda tidak terjebak pada pola lama yang selama ini melemahkan banyak BUMD," ungkapnya.
Untuk itu, Irwan kembali mengingatkan agar Bupati bersikap tegas terkait persoalan Perumda Pembangunan Dairi.
"Sikap tegas tidak selalu identik dengan tindakan represif, tetapi dimulai dari kejelasan posisi pemerintah daerah. Publik perlu mengetahui: apa yang sebenarnya terjadi di internal Perumda, sejauh mana pemerintah daerah telah melakukan evaluasi, serta langkah konkret apa yang sudah dan akan diambil," ujarnya.
"Bila perlu, Bupati melakukan konferensi pers untuk menjelaskan ini," imbuhnya.
Menurut Irwan, ketika informasi tidak disampaikan secara resmi, ruang publik justru akan dipenuhi spekulasi, asumsi, bahkan ketidakpercayaan.
"Bupati Dairi memiliki kewenangan sekaligus kewajiban moral untuk memastikan bahwa setiap dugaan pelanggaran atau maladministrasi di tubuh Perumda Pembangunan ditangani secara objektif dan tuntas," sebut Irwan.
Evaluasi terhadap jajaran direksi dan dewan pengawas, audit internal maupun eksternal, serta penegakan sanksi administratif menurutnya juga perlu dilakukan, karena itu merupakan bagian dari mekanisme yang sah dan diatur dalam regulasi.
Lebih dari itu, komunikasi publik yang resmi dan terukur menjadi kunci.
"Pernyataan terbuka dari Bupati atau pemerintah daerah tentang tindakan yang telah dilakukan, misalnya pembentukan tim evaluasi, pemeriksaan internal, atau koordinasi dengan aparat pengawasan akan menunjukkan bahwa pemerintah tidak menutup mata dan tidak membiarkan persoalan berlarut-larut," terangnya.
Ke depan, ia berharap publik dapat mengetahui, kemana arah pembenahan Perumda.
Apakah akan dilakukan restrukturisasi manajemen, perbaikan sistem rekrutmen, penguatan pengawasan, atau penyesuaian model bisnis, agar Perumda benar-benar memberikan manfaat ekonomi bagi daerah.
"Transparansi bukanlah ancaman bagi pemerintah daerah. Sebaliknya, keterbukaan justru memperkuat legitimasi kepemimpinan. Ketika Bupati Dairi tampil menjelaskan langkah-langkah yang diambil, baik yang bersifat korektif maupun preventif, publik akan melihat adanya kesungguhan dalam membenahi BUMD, bukan sekadar reaksi sesaat terhadap tekanan opini," jelas Irwan.
Irwan menuturkan bahwa Perumda adalah milik publik, yang dikelola dengan uang dan kepercayaan publik.
Oleh karena itu, penyelesaiannya pun menurutnya harus melibatkan keterbukaan kepada publik.
Sikap diam atau komunikasi yang setengah-setengah dari pemerintah, dinilainya hanya akan memperpanjang krisis kepercayaan.
"Sudah saatnya Bupati Dairi menunjukkan kepemimpinan yang tegas dan bertanggung jawab, tidak hanya melalui kebijakan internal, tetapi juga melalui pernyataan resmi kepada masyarakat. Dengan demikian, perjalanan Perumda ke depan dapat kembali ke rel yang benar. Profesional, sehat secara kelembagaan, dan berkontribusi nyata bagi pembangunan Kabupaten Dairi," tuturnya.
Irwan juga menegaskan bahwa dinamika internal yang terjadi saat ini tidak boleh menjadi alasan untuk meragukan keberadaan Perumda Pembangunan Kabupaten Dairi.
Sebaliknya, ini harus menjadi peringatan dini bahwa pembenahan tata kelola adalah kebutuhan mendesak.
"Masyarakat tetap mendukung Perumda ini untuk tumbuh dan berhasil, dengan catatan tegas, dikelola secara profesional, bebas dari konflik kepentingan, dan bertanggung jawab kepada publik," pungkas, Irwan Purba.
Penulis : Dody
Redaktur : Rudi
