 |
| Ketua GMNI Kabupaten Dairi, Andi Silalahi. (Foto/Dody). |
Dairi - nduma.id
Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Kabupaten Dairi soroti kinerja satu tahun pemerintahan Vickner - Wahyu.
Hal itu disampaikan oleh Ketua GMNI Dairi, Andi Silalahi.
GMNI menilai bahwa kinerja pemerintah daerah saat ini masih jauh dari visi misi, atau janji politik yang disampaikan saat kampanye.
"Saat ini kami menilai bahwasanya pemerataan pembangunan di Kabupaten Dairi masih lemah. Belum lagi minimnya kualitas pelayanan publik," kata Andi Silalahi, Kamis (5/3/2026).
Melihat kondisi saat ini, Andi juga mengatakan bahwa mereka sebagai mahasiswa dan juga sebagai masyarakat Dairi, belum melihat terobosan-terobosan yang dilakukan oleh Bupati Dairi, yang mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
"Menurut kami, selama ini belum ada terobosan kebijakan apa pun yang dilakukan oleh Bupati sebagai kepala daerah, yang bisa berdampak bagi kesejahteraan masyarakat," ucapnya.
Andi juga menyinggung soal klaim capaian kinerja satu tahun pemerintahan Vickner - Wahyu, yang disampaikan oleh Bupati saat membuka rapat Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrembang) pada Selasa lalu.
"Dari program-program yang diklaim oleh Bupati sebagai capaian kinerja pemerintahannya, timbul pertanyaan. Itu program siapa? Apakah itu program-program pemerintah daerah saat ini?" singgungnya.
"Kami menilai capaian yang diklaim atas kinerja Bupati Dairi jauh dari kebermanfaatan siklus ekonomi masyarakat. Belum lagi program yang dilaksanakan jauh dari realisasi visi misi. Ini mencerminkan lemahnya kinerja struktural Pemkab Dairi," tambahnya.
Ia juga menyebut bahwa masih banyak hal yang perlu diperbaiki pada sektor layanan kesehatan, pendidikan, maupun upaya peningkatan PAD.
Bupati Dairi, Vickner Sinaga saat dimintai tanggapan mengenai kritikan tersebut mengatakan bahwa tidak ada klaim dari pihaknya.
"Eloknya dibacalah dengan cermat. Tidak ada klaim. Dan tak perlu validasi dari siapapun," terang Bupati Dairi, Vickner Sinaga.
Terkait penilaian belum adanya terobosan kebijakan yang berdampak bagi kesejahteraan masyarakat, ia menyebut bahwa program gotong royong yang telah dilaksanakan, dan juga UHC (Universal Health Coverage) merupakan bagian dari peningkatan kesejahteraan masyarakat.
"Merapikan jalan rusak "warisan" itu? Dengan gotong royong. Jaminan kesehatan UHC 100%. Itu bukan kesejahteraan rakyat? Ampun. Silahkan bandingkan dengan kabupaten lain," sebutnya.
Terkait program penanaman 1 juta pohon, Vickner mengatakan bahwa program tersebut tidak menggunakan dana APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah).
"Program sejuta pohon dari APBD? Untuk gaji saja PAD Dairi hanya cukup untuk 1 bulan gaji. Kini 101 ribu pohon ditanam tersebar di 15 kecamatan. Seratus persen tanpa APBD," jelas Vickner.
"101 ribu pohon. Mari bandingkan dengan yang lain. Mungkin nanam 1% nya pun sulit, atau belum," imbuhnya.
Ia juga menyinggung soal APBD 2025.
"Tentang APBD 2025 itu? Mana kami tahu. Wong sudah diketok di 2024," ungkap Vickner Sinaga.
Pemerintahan yang dipimpinnya baru ikut dalam perencanaan APBD di tahun 2026.
"So, tak butuh juga validasi dari para komentator sangat pintar itu. Artikel ini adalah laporan sebagai tanggung jawab sebagai pemegang amanah. Dicermati saja isinya, kebenaran dan substansinya," pungkasnya.
Penulis : Dody
Redaktur : Rudi
