 |
| Sahbin Cibro saat menyerahkan dokumen dukungan masyarakat lingkar tambang kepada Menteri Lingkungan Hidup, Hanif Faisol Nurifiq. (Foto/Sahbin). |
Jakarta - nduma.id
Masyarakat yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Lingkar Tambang (Almas Lintang) bersama perwakilan 19 Marga Pemegang Hak Ulayat (PHU) di Dairi menemui Menteri Lingkungan Hidup (LH), Hanif Faisol Nurofiq di Kantor Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) di Jakarta. Senin, 2 Maret 2026.
Ketua Almas Lintang, Sahbin Cibro, bersama perwakilan para PHU se-Kabupaten Dairi, Saut Martua Ujung, Haslim Padang, Jony Lingga, dan Delphi Masdiana Ujung menemui Menteri LH untuk menyampaikan langsung dukungan warga kepada PT Dairi Prima Mineral (DPM).
Kedatangan mereka bertujuan untuk menyampaikan aspirasi dari ribuan masyarakat yang bermukim di sekitar tambang PT DPM, di Kecamatan Silima Pungga-Pungga, Dairi, Sumatera Utara.
Yang mana mayoritas masyarakat lingkar tambang sangat mendukung dan menginginkan PT DPM dapat segera beroperasi, demi meningkatkan perekonomian Kabupaten Dairi, khususnya perekonomian masyarakat sekitar.
"Semenjak vakumnya kegiatan PT DPM setelah pencabutan izin AMDAL (Analisa Mengenai Dampak Lingkungan.red) tahun 2022/2023 sangat berpengaruh terhadap perekonomian masyarakat sekitar. Masyarakat sekitar mengalami penurunan ekonomi," ungkap Ketua Almas Lintang, Sahbin Cibro dalam keterangan melalui pesan WhatsApp.
"Ada hampir 4000 warga yang mendukung dan menandatangani permohonan agar pemerintah segera mengeluarkan izin AMDAL PT DPM," lanjutnya.
Kepada Menteri LH, mereka menyampaikan langsung permohonannya dan menyerahkan dokumen dukungan masyarakat, baik dalam bentuk fisik dan juga berbentuk file digital yang disimpan dalam flashdisk.
"Dokumen yang kami serahkan lengkap dengan foto copy KTP, nomor WhatsApp, tanda tangan basah, dan juga foto ribuan warga yang bertanda tangan," jelas Sahbin.
Tak hanya didukung oleh mayoritas warga lingkar tambang dan para PHU, dukungan juga datang dari Organisasi Masyarakat dan Organisasi Kepemudaan yang ada di Dairi.
Kepada Menteri LH, mereka juga meminta agar KLH segera menurunkan tim ke lokasi, agar dapat melihat langsung kondisi sebenarnya yang terjadi di masyarakat.
"Kita berharap pemerintah tidak hanya mendengar dari sekelompok tertentu, tetapi harus objektif juga menilai ataupun mendengarkan dan mempertimbangkan aspirasi yang disampaikan oleh mayoritas masyarakat yang terbantu dengan beroperasinya perusahaan," harapnya.
"Selama ini perekonomian kami masyarakat sekitar sangat terbantu dengan adanya PT DPM. Baik dari pemberdayaan tenaga kerja dan lainnya. Tapi semenjak izinnya dicabut, kami sangat dirugikan," imbuhnya.
Sahbin juga mengapresiasi dan berterima kasih kepada Menteri LH yang didampingi oleh Deputi dan stafnya, yang telah menerima kedatangan mereka dengan baik.
"Tadi Pak Menteri juga menanggapi dengan baik, dan mengatakan akan segera meninjau kembali PT DPM. Dan mungkin dalam waktu dekat akan menurunkan tim dari kementerian ke lapangan untuk melakukan Studi Kelayakan Lingkungan," jelas Sahbin Cibro.
Masyarakat lingkar tambang berharap agar pemerintah dapat melihat fakta yang sebenarnya di lapangan.
Penulis : Dody
Redaktur : Rudi
