 |
| Resoalon Lumban Gaol Ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten Dairi bersama Rapidin Simbolon Anggota DPR RI Komisi XIII. (Foto/Istimewa). |
Dairi - nduma.id
Penggantian pimpinan Badan Gizi Nasional (BGN) yang dilakukan Presiden Prabowo Subianto dan pengusutan dugaan korupsi BGN disambut apresiasi oleh Ketua PDI Perjuangan Kabupaten Dairi, Resoalon Lumban Gaol.
Ia berharap langkah pengusutan dugaan korupsi itu tidak berhenti pada tingkat pusat, tetapi ditelusuri hingga pelaksanaan di lapangan khususnya Daerah.
Sejumlah temuan yang dinilainya mencurigakan, mulai dari pembelian barang dengan harga tidak wajar hingga pengadaan barang yang tidak relevan dengan tujuan program Makanan Bergizi Gratis, apalagi nilainya sangat besar.
"Kami berharap penyelidikan tidak berhenti di tengah jalan. Harus diusut tuntas, termasuk pembelian sepeda motor dan laptop yang harganya dinilai 2 kali lipat dari harga pasaran. Ada juga pengadaan sepatu, kaos kaki, semir sepatu, hingga pakaian yang sama sekali tidak ada kaitannya dengan Program Makan Bergizi Gratis," kata Resoalon, Sabtu (5/6/2026).
Selain soal pengadaan barang, ia juga mengkritik kualitas makanan yang disajikan kepada siswa.
Laporan yang diterimanya dari lapangan menyebutkan, porsi dan kualitas makanan dihemat, seperti telur yang dicampur tepung hingga buah yang diberikan tidak layak konsumsi.
Terkait hal ini, Resoalon mengusulkan perubahan pada mekanisme penyaluran bantuan.
Ia menilai sebaiknya uang diserahkan langsung kepada orang tua siswa.
" Untuk yang sekolah elit yang setara uang sekolahnya di atas 1 juta tidak mungkin lagi makan yang begituan," tandas Resoalon.
Ia juga mempersoalkan penggunaan tabung gas elpiji 3 Kilogram di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang dinilai tidak sesuai peruntukan
"SPPG yang memakai gas Elpiji yang 3 Kg harus ditindak karena bukan peruntukan untuk SPPG. Jangan sampai diambil hak masyarakat yang membutuhkan sedangkan yang punya dapur sudah mendapat keuntungan 6 Juta 1 hari," ujarnya.
Sementara itu Kritik senada juga disampaikan Anggota DPR RI Komisi XIII dari Fraksi PDI Perjuangan, Rapidin Simbolon, dalam Rapat Dengar Pendapat dengan Kepala Staf Kepresidenan Dudung Abdurrachman di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa 3 Juni 2026 lalu.
Dalam Rapat itu, Rapidin menegaskan dukungan terhadap program MBG, namun menilai sistem pelaksanaannya perlu diperbaiki.
Ia menilai pemberian bantuan secara merata kepada seluruh siswa tidak efektif dan tidak tepat sasaran.
"Berdasarkan aspirasi masyarakat di daerah pemilihan saya, sekitar 30 persen siswa sebenarnya sudah mendapatkan asupan gizi yang cukup dari keluarga. Bantuan untuk ini sebaiknya dialihkan untuk perbaikan fasilitas sekolah atau kebutuhan lain yang lebih mendesak," ujarnya.
Ia juga mengusulkan agar bantuan diserahkan langsung kepada ibu atau orang tua siswa, yang kemudian akan mengolah dan menyiapkan makanan untuk anaknya.
Pemerintah, kata dia, cukup menjalankan fungsi pengawasan agar anggaran negara tidak terbuang percuma.
"Banyak laporan yang menyebut makanan program justru dibawa pulang atau terbuang sia-sia," pungkas Rapidin.
Penulis : Rudi
Redaktur : Son
