 |
| Yoki Bintang (tengah) bersama mahasiswa lainnya saat mendatangi Kementerian Dalam Negeri. (Foto/Yoki). |
Dairi - nduma.id
Sejumlah mahasiswa yang menamakan diri Aliansi Mahasiswa Kabupaten Dairi mendatangi Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) di Jakarta. Selasa, 7 Juli 2026 kemarin.
Yoki Bintang, Ketua Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama (IPNU) Kabupaten Dairi mengaku, Ia mewakili para mahasiswa yang mengunjungi Kemendagri.
Tujuannya untuk menyampaikan surat resmi kepada Menteri Dalam Negeri, yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten Dairi.
Hal ini karena roda pemerintahan di Kabupaten Dairi dinilai tidak berjalan efektif.
"Ada 2 surat yang kami serahkan ke Kemendagri," kata Yoki Bintang melalui pesan WhatsApp, Selasa (7/7/2026).
"Sehubungan dengan pelaksanaan Pemerintahan Kabupaten Dairi dan demi menjaga kelancaran pelayanan publik, serta integritas jabatan kepala daerah, bersama ini Aliansi Mahasiswa Kabupaten Dairi menyampaikan permohonan dan tuntutan agar Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia berkenan melakukan pemeriksaan kesehatan terhadap Bupati Dairi, bapak Ir.vickner Sinaga, M.M," tambah Yoki menjelaskan.
Selain itu, ada 4 poin lain yang juga menjadi tuntutan mereka, yakni :
1. Mendesak Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia untuk segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap efektivitas penyelenggaraan Pemerintah Kabupaten Dairi.
2. Meminta dilaksanakannya pemeriksaan sesuai mekanisme hukum guna memastikan kemampuan kepala daerah dalam menjalankan tugas konstitusionalnya.
3. Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan dan mekanisme yang berlaku terbukti kepala daerah memenuhi alasan pemberhentian sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka kami mendesak agar proses tersebut segera dilaksanakan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
4. Memastikan bahwa kepentingan masyarakat, pelayanan publik, dan pembangunan daerah menjadi prioritas utama di atas segala kepentingan lainnya.
"Kami menegaskan bahwa dalam negara hukum, tidak seorang pun berada di atas konstitusi. Jabatan publik adalah amanah yang harus dipertanggungjawabkan kepada rakyat," terang Yoki.
"Oleh karena itu, setiap dugaan yang berpotensi menghambat efektivitas penyelenggaraan pemerintahan wajib dijawab melalui mekanisme hukum yang terbuka, objektif, dan berkeadilan demi menjaga marwah pemerintahan, serta menjamin hak-hak masyarakat Kabupaten Dairi," pungkas Ketua IPNU Dairi itu.
Terpisah, Bupati Dairi Vickner Sinaga menanggapi langkah yang dilakukan oleh mahasiswa Dairi itu.
Ia juga baru megetahui ada Aliansi Mahaiswa Dairi.
"Bah... baru tahu, ada aliansi mahasiswa Dairi," jawab Vickner Sinaga kepada wartawan melalui pesan WhatsApp.
"Tiga hari ini saya menerima pejabat kemendagri di Taman Simalem. Lalu pidato Paripurna, permulaan Ranperda di DPRD Dairi. Menerima HMI Dairi - Karo - Pakpak. Juga GMNI. Belum berapa jam melepas kontingen pramuka Dairi ke Sibolangit. Besok audiensi kemenkes utk pemberantasan Malaria. Kini tt SK 2 OPD, puluhan pensiunan... Silahkan media paling fair, karena selalu cover both sides.. tq..," tambahnya.
Vickner juga menjelaskan tanpa ada permintaan dari mahasiswa sekalipun, evaluasi terhadap seorang pejabat pemerintah merupakan hal yang lumrah untuk dilakukan.
"Tanpa diminta pun, pasti lah di evaluasi," jelas Vickner.
Vickner pun penasaran dengan jumlah mahasiswa Dairi.
"Ingin tahu juga ada berapa ya mahasiswa di Dairi. Lalu ada aliansinya. Ayo bantu cari ya..," jawab Vickner.
Penulis : Dody
Redaktur : Rudi
