.jpg) |
| Foto bersama saat pelantikan SMSI Kota Pematangsiantar-Kabupaten Simalungun periode 2026–2029 di halaman parkir pariwisata Pematangsiantar, Sabtu 12 September 2026. (Foto/Diskominfo). |
Pematangsiantar - nduma.id
Pelantikan pengurus Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) Kota Pematangsiantar-Kabupaten Simalungun periode 2026–2029 resmi digelar.
Seremoni berlangsung meriah, tetapi di balik pataka yang diserahkan dan tepuk tangan yang bergema, ada pekerjaan yang jauh lebih sunyi, menjaga agar pers tetap menjadi suara publik ketika suara kekuasaan terdengar lebih keras.
Pelantikan berlangsung di Halaman Parkir Pariwisata, Jalan Merdeka, Pematangsiantar, Sabtu 12 September 2026.
Wali Kota Pematangsiantar Wesly Silalahi melalui Staf Ahli Bidang Pembangunan Muhammad Hamdani Lubis mengajak SMSI bersama-sama membangun ekosistem media yang sehat, menghadirkan informasi yang mencerdaskan masyarakat, memperkuat persatuan, serta memberikan kontribusi positif bagi kemajuan Pematangsiantar dan Simalungun.
Wesly, melalui sambutan tertulisnya, mengingatkan bahwa pelantikan bukan sekadar seremoni organisasi.
“Pelantikan ini bukan hanya sebuah seremoni organisasi, tetapi juga menjadi momentum untuk memperkuat peran media siber dalam memberikan informasi yang cepat, akurat, berimbang, dan bertanggung jawab kepada masyarakat. Di tengah perkembangan teknologi dan derasnya arus informasi saat ini, media memiliki peranan yang sangat penting dalam membangun kepercayaan publik,” terangnya.
Pesan tersebut terdengar sederhana, tetapi dunia pers mengenal satu persoalan klasik, kepercayaan publik tidak lahir dari banyaknya berita yang terbit, melainkan dari keberanian memisahkan fakta dari kepentingan.
Wesly berharap SMSI Siantar–Simalungun terus mengedepankan profesionalisme, independensi, integritas, serta menjunjung tinggi etika jurnalistik.
“Media juga diharapkan tidak hanya menjadi penyampai informasi, tetapi dapat menjadi mitra strategis pemerintah dan masyarakat dalam mengawal pembangunan daerah.
Pemko Pematangsiantar sangat terbuka untuk terus membangun komunikasi dan kolaborasi dengan insan pers. Kritik dan masukan dari media merupakan bagian penting dalam mewujudkan pemerintahan yang semakin baik, transparan, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat,” katanya.
Di sinilah kata “mitra” membutuhkan tafsir yang jernih.
Sebab pers boleh bersalaman dengan pemerintah, tetapi pena tidak boleh ikut berjabat tangan dengan kepentingan.
Wartawan boleh berada dalam satu ruangan dengan pejabat, tetapi independensi tidak boleh ditinggalkan di luar pintu.
Wesly kembali menyampaikan harapan kepada kepengurusan SMSI yang baru.
“Sekali lagi saya mengucapkan selamat menjalankan amanah kepada seluruh pengurus SMSI Siantar–Simalungun Periode 2026–2029. Semoga SMSI semakin maju, solid, dan profesional, serta mampu bersinergi dalam membangun daerah menuju Pematangsiantar yang Cerdas, Sehat, Kreatif, dan Selaras.
Bersama SMSI, mari kita membangun informasi yang berkualitas dan menginspirasi perubahan,” ajaknya.
Pers sebagai Mata dan Telinga Kekuasaan
Ketua DPRD Kota Pematangsiantar Timbul Marganda Lingga melalui Darson Anggiat Rajagukguk menyebut pers kerap menjadi mata dan telinga tambahan bagi lembaga legislatif.
"Karena tidak mungkin kami bisa hadir di setiap gang, di setiap pasar, atau di setiap lingkungan, atau di setiap tempat masyarakat menyampaikan keluhannya. Tetapi teman-teman wartawan bisa sampai ke sana, mendengar secara langsung, melihat langsung, kemudian memberitakannya. Dari pemberitaan itu kami di lembaga legislatif bisa mengetahui ternyata masih banyak masyarakat yang membutuhkan perhatian Itulah salah satu fungsi penting pers menurut saya,” katanya.
Pernyataan itu mengandung kenyataan sekaligus ironi.
Jika wartawan menjadi mata dan telinga tambahan lembaga negara, maka tugasnya bukan sekadar melihat dan mendengar, tetapi juga bertanya ketika ada yang janggal dan menulis ketika ada yang perlu diketahui publik.
Darson berharap SMSI mengambil peran penting dalam menjaga kualitas informasi.
“Sebab sekarang kita bukan hanya menghadapi persoalan media, kita juga menghadapi banjir informasi. Semua orang bisa membuat konten, semua orang bisa menjadi penyebar informasi. Tetapi tidak semua orang bisa menjadi jurnalis yang bekerja dengan prinsip dan tanggung jawab. Di situlah organisasi SMSI ini menjadi sesuatu yang sangat penting. SMSI harus mampu mendorong anggotanya untuk terus meningkatkan kualitas, profesionalisme, dan integritas,” tuturnya.
Pernyataan tersebut menjadi relevan di zaman ketika satu jempol dapat menyebarkan kabar lebih cepat daripada seorang wartawan melakukan verifikasi.
Hari ini, siapa pun bisa membuat konten.
Tetapi menjadi jurnalis bukan sekadar memiliki kamera, akun media sosial, atau kemampuan mengetik judul yang membuat orang penasaran.
Jurnalisme membutuhkan fakta, verifikasi, keberanian, dan tanggung jawab.
Darson juga berharap hubungan DPRD, pemerintah daerah, dan pers di Pematangsiantar maupun Simalungun tetap menjadi hubungan kemitraan yang sehat.
Dan kata terakhir itu layak digarisbawahi, sehat.
Sebab kemitraan yang sehat membutuhkan jarak.
Terlalu jauh bisa kehilangan komunikasi.
Terlalu dekat bisa kehilangan independensi.
Rivay: SMSI Bukan Sekadar Kebanggaan
Ketua SMSI Siantar-Simalungun Rivay Nicholson Bakkara menegaskan jabatan yang dipercayakan kepadanya bukan kebanggaan semata, melainkan tanggung jawab besar.
“Karena itu, saya mengucapkan terima kasih atas kepercayaan yang diberikan kepada saya. Kepercayaan ini akan saya jalankan bersama seluruh pengurus dengan penuh tanggung jawab, keterbukaan, dan semangat kebersamaan. Saya juga menyadari ketua tidak akan mampu bekerja sendiri. SMSI adalah rumah bersama. Karena itu, saya mengajak seluruh pengurus dan anggota untuk menghilangkan perbedaan, memperkuat persatuan, dan bersama-sama membangun organisasi yang solid,” tuturnya.
Rivay ingin SMSI tidak hanya menjadi organisasi perusahaan media, tetapi juga mitra strategis pemerintah, masyarakat dan seluruh pemangku kepentingan dalam membangun daerah.
“Di tengah perkembangan teknologi dan arus informasi yang begitu cepat, media siber memiliki tanggung jawab yang semakin besar. Kita harus mampu menghadirkan pemberitaan yang profesional, berimbang, beretika, dan dapat dipertanggungjawabkan. Kita juga akan mendorong peningkatan kapasitas para wartawan dan perusahaan media anggota SMSI, memperkuat literasi digital, melawan penyebaran hoaks, serta membangun kemitraan yang sehat dengan pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat,” terangnya.
Kalimat-kalimat itu bukan sekadar pidato pelantikan.
Sebab setelah lampu panggung dipadamkan, tamu pulang, dan pataka disimpan, yang tersisa adalah ujian paling sederhana, apakah prinsip itu tetap hidup ketika berita menyentuh kepentingan orang kuat?
Rivay kembali menyerukan,
“Mari kita bekerja bersama, mari kita jaga marwah organisasi, mari kita bangun pers yang profesional, bermartabat, dan terpercaya,” ajaknya.
Ia juga mengajak pengurus tidak hanya menunggu program, tetapi menciptakan program dan tidak sekadar berbicara tentang perubahan.
“Terima kasih kepada seluruh pihak yang telah mendukung pelantikan dan perjalanan SMSI Siantar-Simalungun hingga hari ini, khususnya panitia yang telah bekerja keras. Saya mohon dukungan dan doa dari seluruh pihak agar amanah ini dapat kami jalankan dengan sebaik-baiknya. SMSI Siantar-Simalungun, kita kuat karena bersatu, kita besar karena bersama, dan kita bermanfaat karena bekerja,” pungkasnya.
“Tanpa APBD Tidak Ada Apa-apanya?”
Ketua SMSI Provinsi Sumatera Utara Erris Julietta Napitupulu turut menekankan pentingnya kerja sama dengan pemerintah daerah.
Sebelumnya, Erris J Napitupulu menyampaikan bahwa SMSI tidak hanya sebagai tempat bersosialita, tetapi merupakan perpacangan tangan dari pusat sampai ke bawah.
“SMSI ini adalah tempat sebuah penyajian berita yang viral di media sosial, Facebook, IG, dan Mediagram yang ada di SMSI di Sumatera Utara dan di kabupaten kota yang ada. Perlu kami ingatkan bahwa SMSI ini tidak hanya menjadi life service, akan tetapi Pak Rivay sudah mengatakan tadi bahwa SMSI ini lebih profesional lagi, berintegritas,” katanya.
Erris kemudian menekankan kerja sama dengan Pemko Pematangsiantar dan Pemkab Simalungun.
"Kerja sama, artinya perlu kita membangun sebuah kebanggaan di daerah kita. Karena kita tahu, tanpa dukungan APBD, Kota Siantar dan Kabupaten Simalungun ini tidak ada apa-apanya. Makanya kami mengucapkan terima kasih kepada Wali Kota Pematangsiantar, Bupati Simalungun, dan semua stakeholder yang ada,” sebutnya.
Pernyataan tersebut tentu dapat dibaca dari banyak sisi.
Ada sisi realistis: pemerintah daerah memang memiliki peran besar dalam pembangunan. Namun bagi pers, ada satu pertanyaan yang tidak boleh hilang dari meja redaksi:
ketika pemerintah menjadi salah satu sumber dukungan, apakah pers masih cukup berani mengoreksi pemerintah ketika kebijakan publik mulai dipertanyakan?
Sebab pers yang hidup dari ekosistem masyarakat harus tetap memiliki keberanian untuk mengawasi siapa pun.
Termasuk mereka yang duduk di kursi kekuasaan.
3.500 Media, MURI, dan Newsroom Jaga Desa
Dalam kesempatan tersebut, Erris menyampaikan SMSI telah menerima tiga rekor dari Museum Rekor Indonesia (MURI).
"Kita tercatat telah menayangkan berita dalam dua jam di 3.500 media siber yang ada di Indonesia. Kemudian, donor darah serentak di Indonesia, dan organisasi media terbesar di Asia," terangnya.
Erris juga menyampaikan SMSI telah menandatangani MoU dengan kejaksaan untuk Newsroom Jaga Desa.
SMSI, katanya, hadir dengan Newsroom untuk mengawal seluruh anggaran desa yang ada.
Program tersebut membawa misi penting. Anggaran desa adalah uang publik.
Ketika uang publik bergerak, mata publik harus ikut terbuka.
Namun pengawasan tetap membutuhkan satu senjata utama: akurasi.
Jangan sampai berita berubah menjadi vonis, dugaan berubah menjadi kepastian, dan judul lebih dahulu menghukum sebelum fakta selesai diperiksa.
Pelantikan Bukan Garis Akhir
Ketua Panitia Dosmaria Saragih melaporkan pelantikan menjadi proses konsolidasi organisasi sekaligus momentum membangun jurnalis profesional, berintegritas dan bertanggung jawab.
Rangkaian kegiatan sebelumnya juga diisi anjangsana ke dua panti asuhan, penyantunan anak yatim, serta sosialisasi dan edukasi keuangan oleh Bank Indonesia.
Dosmaria menyampaikan terima kasih kepada Pemko Pematangsiantar, Pemkab Simalungun, Kantor Perwakilan Bank Indonesia Pematangsiantar, para mitra kerja, PT Indocafe, organisasi masyarakat serta seluruh pihak yang mendukung kegiatan tersebut.
"Ucapan terima kasih saya sampaikan kepada seluruh anggota, sehingga acara kita terlaksana dengan baik. Kami berharap Pelantikan Pengurus SMSI Siantar-Simalungun Periode 2026-2029 menjadi menjadi awal dari kerja nyata untuk meningkatkan kualitas, memperkuat kemitraan, serta menghadirkan pemberitaan yang sehat, berimbang, edukatif, serta mencerdaskan masyarakat di Kota Pematangsiantar dan Kabupaten Simalungun,” kata Dosmaria.
Prosesi pelantikan diawali pembacaan Surat Keputusan Ketua SMSI Provinsi Sumut oleh Ketua Bidang Pendidikan dan Pelatihan Waliono.
Selanjutnya pelantikan dipimpin Ketua SMSI Sumut Erris Julietta Napitupulu, sekaligus penyerahan SK dan pataka kepada Ketua SMSI Siantar-Simalungun Rivay Nicholson Bakkara.
Pengurus yang dilantik di antaranya Ketua Rivay Nicholson Bakkara, Sekretaris Dosmaria Saragih dan Bendahara Tommy Simanjuntak.
Acara juga diisi sosialisasi dan edukasi keuangan oleh BI, penampilan tarian Simalungun, Barongsai dan hiburan.
Turut hadir anggota DPRD Provinsi Sumut Dr H Hefriansyah SE MM, Penasehat SMSI Siantar-Simalungun yang juga Ketua PD Alwashliyah Kota Pematangsiantar Muhammad Ishak Hutasuhut, Ketua KPU Kota Pematangsiantar Muhammad Isman Hutabarat, Ketua Bawaslu Kota Pematangsiantar Nanang Wahyudi Harahap, mewakili Forkopimda Plus, mewakili Walubi Chandra SE, Ketua KNPI Kota Pematangsiantar Arif Harahap, Ketua PWI Kota Pematangsiantar Rahayu, Ketua PWI Kabupaten Simalungun Hasuna Damanik, Ketua IWO Pematangsiantar Jhon Roi Tuah Purba, Ketua IJTI Daud Sitohang dan lainnya.
Pada akhirnya, pelantikan hanyalah sebuah titik di kalender organisasi.
Yang lebih penting adalah apa yang dilakukan setelahnya.
Sebab pers tidak dinilai dari seberapa meriah pelantikannya, tetapi dari seberapa berani beritanya.
Tidak dinilai dari seberapa banyak pejabat yang hadir, tetapi dari seberapa banyak suara masyarakat yang berhasil dibawa ke ruang publik.
Dan tidak dinilai dari seberapa dekat dengan kekuasaan, tetapi dari seberapa teguh menjaga jarak ketika kepentingan publik membutuhkan keberanian.
Kamera boleh menghadap ke panggung. Pena harus tetap menghadap kenyataan.
Itulah pesan moral yang paling mahal dari sebuah organisasi pers: jangan sampai pers menjadi terlalu sibuk menjaga hubungan dengan kekuasaan hingga lupa bahwa tugas utamanya adalah menjaga kepercayaan masyarakat.
Penulis: Ari
Redaktur: Rudi
