 |
| Flyer yang dibantah oleh Reno Simanullang. |
Pematangsiantar - mduma.id
Sebuah flyer yang menyebut PMKRI Cabang Medan sebagai tuan rumah Rapat Kerja Nasional (Rakernas) PMKRI mendadak menjadi sorotan.
Komisaris Daerah (Komda) Sumatera Utara–Nanggroe Aceh Darussalam (SUMUT-NAD) PMKRI periode 2026–2028, Reno Francius Simanullang, mempertanyakan dasar keputusan dan legitimasi di balik informasi yang beredar tersebut.
Kepada nduma.id, Reno mengatakan, agenda nasional PMKRI tidak semestinya diumumkan ke ruang publik hanya melalui flyer media sosial tanpa disertai dasar keputusan dan mekanisme organisasi yang jelas.
“Informasi tersebut patut dipertanyakan keabsahannya dan berpotensi menyesatkan publik apabila disampaikan seolah-olah sebagai keputusan resmi Perhimpunan tanpa dasar yang dapat dipertanggungjawabkan,” ujar Reno saat diwawancarai, Kamis (1/10/2026).
Ia bahkan menyebut informasi tersebut patut diduga sebagai hoaks apabila pihak yang menyebarkannya tidak mampu menunjukkan dokumen maupun keputusan resmi organisasi.
Menurut Reno, PMKRI memiliki konstitusi dan mekanisme pengambilan keputusan yang harus dihormati seluruh kader.
Karena itu, agenda strategis organisasi tidak boleh hanya didasarkan pada klaim sepihak atau publikasi di media sosial.
“Saya meminta kepada pihak-pihak yang menyebarluaskan informasi tersebut untuk segera menghapus flyer dari media sosial dan menghentikan informasi yang menjadikan sebuah pembohongan publik,” katanya.
Reno menegaskan, jika benar PMKRI Cabang Medan telah ditetapkan sebagai tuan rumah Rakernas, maka keputusan tersebut seharusnya dapat dibuktikan melalui dokumen dan mekanisme organisasi yang sah.
Sebaliknya, apabila tidak memiliki dasar yang jelas, ia meminta informasi tersebut segera diluruskan agar tidak terus beredar dan dianggap sebagai keputusan resmi PMKRI.
“Persoalannya bukan semata-mata siapa yang mengeluarkan flyer. Persoalan utamanya adalah menjaga marwah, konstitusi, dan tata kelola organisasi,” tegasnya.
Sebagai Komda SUMUT-NAD, Reno menyatakan akan ikut mengawal dinamika organisasi di wilayahnya agar berjalan sesuai aturan.
Ia juga mengajak seluruh cabang PMKRI di wilayah SUMUT-NAD untuk bersama-sama memastikan setiap informasi mengenai agenda organisasi memiliki dasar dan legitimasi yang jelas.
“Jangan sampai publik menerima informasi yang diklaim sebagai agenda resmi PMKRI, sementara secara organisatoris tidak memiliki dasar yang jelas,” pungkas Reno.
Penulis: Ari
Redaktur: Rudi
