.jpg) |
| Anggota DPRD Pematang Siantar dari Partai NasDem, Robin Januarto Manurung. (Foto/Istimewa). |
Pematangsiantar - nduma.id
Kondisi sarana dan prasarana pendidikan di sejumlah sekolah negeri di Kota Pematangsiantar menjadi sorotan Ketua Komisi I DPRD Kota Pematangsiantar, Robin Januarto Manurung.
Ia mempertanyakan perhatian pemerintah kota terhadap kelayakan fasilitas pendidikan, terutama di tingkat sekolah dasar (SD) dan sekolah menengah pertama (SMP).
Robin menilai, masih banyak fasilitas sekolah negeri yang membutuhkan perhatian serius.
Padahal, pendidikan merupakan salah satu sektor penting yang seharusnya mendapat dukungan melalui penyediaan sarana dan prasarana yang layak.
Ia mencontohkan kondisi bangunan SMP Negeri 3 Pematangsiantar yang disebut mengalami kerusakan parah. Menurutnya, kondisi tersebut perlu menjadi perhatian pemerintah kota, sekaligus mendorong pemeriksaan menyeluruh terhadap fasilitas sekolah negeri lainnya.
“Coba cek sekolah-sekolah negeri, baik tingkat SD maupun SMP di Pematangsiantar. Masih banyak yang tidak layak,” sorot Robin saat diwawancarai nduma.id, Minggu (11/10/2026).
Sorotan itu turut mengarah pada perbandingan kondisi fasilitas sekolah negeri dengan sekolah swasta di Pematangsiantar.
Robin mempertanyakan mengapa fasilitas pendidikan negeri dinilainya belum mampu menunjukkan kualitas yang lebih baik, meskipun pemerintah mengalokasikan anggaran untuk sektor pendidikan.
“Dana pendidikan di Pematangsiantar cukup besar. Artinya, sekolah negeri di Pematangsiantar harus lebih megah dan baik dibandingkan swasta,” tegasnya.
Ia juga mempertanyakan kondisi yang menurutnya menunjukkan adanya kesenjangan fasilitas antara sekolah negeri dan swasta.
Bahkan, Robin menyinggung fasilitas sekolah Bintang Timur sebagai pembanding yang dinilainya perlu menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah kota.
“Ada apa dengan pendidikan sekolah negeri di Pematangsiantar? Kenapa lebih banyak ke swasta?” ujarnya.
Bagi Robin, persoalan tersebut bukan sekadar menyangkut tampilan bangunan sekolah, melainkan juga tanggung jawab pemerintah dalam memberikan pelayanan pendidikan yang layak kepada masyarakat.
Ia menilai, pemerintah kota perlu memastikan bahwa anggaran pendidikan benar-benar berdampak pada perbaikan fasilitas belajar, sehingga siswa sekolah negeri dapat menikmati lingkungan pendidikan yang aman, nyaman, dan memadai.
Robin bahkan menyampaikan kritik tajam terhadap kepemimpinan Wali Kota Pematangsiantar terkait persoalan tersebut.
"Kalau saya jadi walikota Maka Saya malu dengan diri sendiri karena belum mampu memberikan pelayanan terbaik khususnya di bidang pendidikan sesuai yang diamanatkan undang-undang," kata Robin Manurung.
Pernyataan tersebut menjadi pengingat bahwa pembangunan pendidikan tidak cukup hanya diukur dari besarnya anggaran. Kondisi nyata ruang kelas, bangunan sekolah, dan fasilitas penunjang pembelajaran juga perlu menjadi tolok ukur keberhasilan pelayanan publik.
Kini, perhatian tertuju pada langkah Pemerintah Kota Pematangsiantar dalam menanggapi sorotan tersebut.
Inventarisasi kondisi bangunan sekolah, penentuan skala prioritas perbaikan, serta keterbukaan penggunaan anggaran pendidikan menjadi hal yang perlu diperjelas agar persoalan kelayakan fasilitas sekolah negeri mendapat penanganan yang terukur.
Penulis: Ari
Redaktur: Rudi
