 |
| Sidang Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Pakpak Bharat. (Foto/Obah Manik) |
PAKPAK BHARAT, Salak - nduma.id
Sidang Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Pakpak Bharat yang digelar Senin (22/08/2022) berjalan lancar.
Sidang Paripurna mengagendakan Pengesahan Rancangan Peraturan Daerah Pakpak Bharat tentang Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) pelaksanaan APBD Pakpak Bharat TA 2021.
Usai pembacaan Laporan Badan Anggaran, Laporan Komisi-Komisi di DPRD, dan Pendapat Akhir Fraksi-Fraksi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pakpak Bharat secara bulat menyepakati untuk menerima dan mengesahkan Ranperda LKPJ Pakpak Bharat TA 2021 dan disahkan menjadi Peraturan Daerah tentang LKPJ Pakpak Bharat TA 2021.
Di Sidang Paripurna itu, Fraksi Partai Golongan Karya memberikan penghargaan kepada Camat Sitellu Tali Urang Julu, Ucok Benget, SP, atas keberhasilan dalam pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan 100% Tahun 2021, dan kepada Sumantry Bancin, SE, selaku Inspektur Kabupaten Pakpak Bharat atas keberhasilan pemungutan TP TGR tahun 2021 yang lalu.
"Upaya mereka dalam memaksimalkan Pendapatan Asli Daerah dan pengembalian kerugian Negara atas adanya TP TGR patut kita apresiasi," ucap Edison Manik, dari Fraksi Golkar.
Bupati Pakpak Bharat dalam sambutannya sempat mengapresiasi dan menyampaikan terimakasih atas penghargaan dari Fraksi Golongan Karya (Golkar) terhadap keberhasilan Kecamatan Sitellu Tali Urang Julu dan Juga Inspektorat Kabupaten Pakpak Bharat.
"Ijinkanlah saya sampaikan terimakasih yang tinggi atas apresiasi dari Fraksi Partai Golongan Karya terhadap keberhasilan ini," ucap Bupati.
Dia menambahkan, Rapat Paripurna itu, yang merupakan tahapan terakhir dalam mekanisme pembahasan Rancangan Peraturan Daerah, yang baru saja sudah ditetapkan menjadi Peraturan Daerah tentang pertanggung jawaban pelaksanaan APBD Pakpak Bharat Tahun Anggaran 2021.
"Baru saja kita telah mendengarkan Badan Anggaran, seluruh komisi, dan seluruh fraksi menyampaikan laporan maupun pendapat akhir. Dalam laporan dan pendapat akhir tersebut ada usul dan saran yang semuanya menjadi bagian yang sangat penting untuk perbaikan dan peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan serta pelaksanaan pembangunan kedepan, khususnya dalam pelaksanaan APBD ke depan yang lebih baik dengan prinsip efektif, efisien dan akuntabel," tambah Bupati.
Bupati juga menyampaikan upaya pengelolaan sistem dan keuangan Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat akan terus dilakukan demi membangun sistem pemerintahan yang transparan dan akuntabel.
Pemerintah menyadari bahwa dalam pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2021, masih terdapat berbagai kekurangan dan kendala-kendala akibat adanya pandemi covid-19.
"Kita selalu berupaya dengan keras agar pelaksanaan tetap memiliki progres dalam hal pelaksanaan program dan kegiatan," kata Bupati.
Rapat Paripurna tersebut dihadiri oleh Bupati Pakpak Bharat, Franc Bernhard Tumanggor, Penjabat Sekretaris Daerah Pakpak Bharat, Jalan Berutu, S.Pd. MM, para Pimpinan Organisasi Perangkat Daerah Pakpak Bharat, Unsur Forum Komunikasi Pimpinan Daerah, Pimpinan Instansi Vertikal, tokoh masyarakat serta undangan lainnya. (Obah Solin)
