 |
| Arifatullah Manik Plt Ketua Umum SEMMI Sumatera Utara. (Foto/Istimewa). |
DAIRI, Sidikalang – nduma.id
Paca viral gegara tindak keras anggotanya sampai masuk rumah sakit, dorongan copot Kapolres Dairi AKBP Reinhard Nainggolan mengalir .
Apa lagi pasca rekaman Closed Circuit Television (CCTV) saat Kapolres Dairi AKBP Reinhard Nainggolan menindak keras anggotanya beredar.
Rekaman CCTV itu diketahui nduma.id beredar sejak Rabu siang 30 Agustus 2023.
Kemudian di duga sengaja disebar luas melalui media sosial sebagai dukungan kepada 2 personil bhayangkara yang mendapat tindakan keras dari Kapolres Dairi AKBP Reinhard Nainggolan sampai masuk rumah sakit.
Rekaman CCTV ini juga di informasikan sudah di bawa ke Propam Polda sebagai barang bukti.
“Copot dan beri sanksi Demosi” kata Arifatullah Manik, Rabu (31/8/2023).
Arifatullah Manik, Plt Ketua Umum Serikat Mahasiswa Muslimin Indonesia ( SEMMI) Sumatera Utara ini mengatakan tindakan Demosi terhadap AKBP Reinhard Nainggolan, merupakan salah satu opsi untuk meningkatkan citra baik Kepolisian Republik Indonesia di mata masyarakat.
“Sanksi itu bukti tindak tegas terhadap pelaku yang merusak nama baik institusi kepolisian,” ujar Arif.
Karena itu katanya Pengurus Wilayah Serikat Mahasiswa Muslimin Indonesia ( SEMMI ), meminta agar Kapolri Jendral Polisi Listyo Sigit Prabowo memberikan sanksi demosi terhadap Kapolres Dairi AKBP Reinhard Nainggolan.
“Saya sebagai putra daerah Kabupaten Dairi juga berharap agar keinginan ini segera dilakukan, agar kejadian yang mencemarkan nama baik Kepolisian tidak terulang lagi, dan juga menghilangkan mosi tidak percaya masyarakat terhadap Kepolisian Republik Indonesia, untuk serius dalam menjaga amanat rakyat, untuk tidak tebang pilih dalam menjalankan proses hukum walaupun terhadap oknum,” tandasnya.
Aktivis muda ini menilai tindakan memberikan sangsi demosi akan membuat efek jera tidak mencoreng citra polisi.
Menurutnta tindakan Kapolres Dairi terhadap anggotanya, Bripka Hendrik Simatupang dan Bripka David Sitompul merupakan tindakan yang berlebihan.
Karena itu dikatakan Arif, walaupun Kapolres Dairi sudah minta maaf dalam konferensi pers, Dia berharap proses hukum tetap berjalan.
Sanksi demosi merupakan salah satu sanksi yang terdapat dalam Institusi Kepolisian Republik Indonesia (Polri).
Demosi adalah memindahkan anggota polisi dari hierarki yang ia tempati ke jabatan yang lebih rendah.
Sebelumnya dorongan copot kapolres ini sudah disuarakan sejumlah elemen.
Dikutip dari tribunnews.com senin 28 Agustus 2023, Lembaga Bantuan Hukum atau LBH Medan, menyoroti dugaan aksi arogan Kapolres Dairi, AKBP Reinhard Habonaran Nainggolan ini.
Menurut Direktur LBH Medan, Irvan Syaputra, tindakan yang dilakukan oleh AKBP Reinhard Habonaran Nainggolan tidak seharusnya terjadi, mengingat ia juga merupakan seorang Kapolres yang seharusnya bisa menjadi teladan bagi bawahnya.
"LBH Medan sangat mengecam tindakan yang dilakukan oleh AKBP Reinhard Habonaran Nainggolan tersebut, kita mendesak Kapolda Sumut untuk segera memeriksa dan mencopot yang bersangkutan dari jabatannya sebagai Kapolres, jika memang perbuatannya itu terbukti," kata Irvan Senin (28/8/2023), dikutip dari Tribun-medan.
Arih Yaksana Bancin SH. Salah satu advokat muda di Kabupaten Dairi mengkritik aksi keras AKBP Reinhard Nainggolan ini.
Arih berharap, Kapolri Jendral Listyo Sigit segera mengambil tindakan tegas, karena menurutnya Kabupaten Dairi bukan tempat pejabat yang bertangan besi dan arogan.
"Kita sempat bangga terhadap institusi Polres Dairi ini dulunya yang selalu dijabat pemimpin yang humanis, bahkan ada jargon di era kepemimpinan kapolres sebelumnya "Polisi kade-kadenta (bahasa Pakpak), artinya polisi teman kita," sebutnya Arih, dikutip dari medanbisnisdaily Rabu (30/8/2023).
Penulis : Rudi
Editor : Son
